Hasil Dialog Kadin dengan Capres-Cawapres 2014

Inilah hasil acara dialog Kadin dengan kedua pasangan capres-cawapres 2014 lengkap dengan video dan perbedaan visi dan misi serta kebijakan yang mereka akan lakukan dalam bidang perekonomian jika terpilih. Kegiatan ini rutin dilakukan oleh Kadin (Kamar Dagang dan Industri) selama 10 tahun terakhir. Acara berlangsung mulai pukul 18.30 hingga 22.00 WIB di Djakarta Theater, Jumat malam, 20 Juni 2014 dan disiarkan secara langsung melalui dua stasiun televisi swasta, TVOne dan Metro TV.

Konsep acara ini tak memakai konsep debat, namun dialog dimana para pengusaha akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan seputar dunia usaha di Indonesia seperti yang dikatakan Ketua Panitia, Anindya Bakrie. Setiap pasangan capres-cawapres diberi kesempatan 90 menit dimana jadwalnya pukul 18.30-20.00 untuk pasangan Prabowo-Hatta dan pukul 20.30-22.00 untuk Jokowi dan JK. Keduanya pasangan memaparkan berbagai program ekonomi jika terpilih memimpin Indonesia selama 5 tahun ke depan.

Sebelum dialog dimulai, Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto menyatakan 3 prioritas dan harapan pengusaha yang bisa membuat Indonesia menjadi negara maju karena Indonesia diproyeksi menjadi negara terbesar dalam sisi ekonomi nomor 7 dunia, yaitu

• Mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur.
• Menciptakan, dan membangun sumberdaya manusia yang unggul, profesional dan berkualitas.
• Kemampuan menciptakan kebijakan publik.

Bagaimanakah hasil dialog tersebut apa solusi dan jabaran visi misi masing-masing capres-cawapres berdasarkan ketiga harapan Kadin diatas? Anda dapat menyimpulkan sendiri dengan menonton ulang dialog pada video Youtube di bawah ini.

1. Video Prabowo-Hatta

2. Video Jokowi-JK

Perbedaan Kebijakan Kedua Capres-Cawapres

Kebijakan Sektor Perikanan dan Kelautan di Indonesia
Prabowo-Hatta:
Prabowo sepakat bahwa pemerintah harus memperkuat sektor maritim. Salah satu caranya dengan meningkatkan jumlah kapal di dalam negero dan meningkatkan jumlah penjaga pantai. Beliau mengungkapkan kekayaan laut Indonesia hilang Rp 100 triliun per tahun. Hal ini bagian dari kebocoran kekayaan negara yang harus dicegah. Hatta Rajasa menambahkan saat ini pemerintah memang sudah melirik bidang maritim menjadi kuat. Salah satu cara meningkatkan bidang maritim adalah menekan biaya logistik kelautan.

Jokowi-JK:
Jokowi mengatakan akan membangun ratusan pusat industri perikanan dan terkoneksi dengan industri pengolahan dan pengalengan ikan. Tujuannya adalah melakukan sinergi antara nelayan dengan pelaku usaha untuk sama-sama menggenjot sektor perikanan di dalam negeri. Untuk mendukung produktivitas nelayan, Jokowi berjanji akan membantu permodalan secara total kepada nelayan dengan membentuk bank khusus nelayan. Langkah selanjutnya adalah dengan membangun sistem pesawat tanpa awak (drone) agar bisa mengetahui titik-titik yang riskan adanya tindakan illegal fishing serta menekan biaya logistik dengan konsep tol laut.

Kebijakan Ketahanan Pangan
Prabowo-Hatta:
Prabowo Subianto punya program untuk swasembada pangan dengan memanfaatkan lahan hutan yang sudah rusak. Menurut Prabowo tiap 10 menit hutan di Indonesia itu hancur seluas 6 kali lapangan bola. Jadi strateginya adalah yang sudah rusak itu tadi kita ubah jadi lahan produktif. Dalam 20 tahun ini seluruh pihak harus bekerja keras untuk membuat Indonesia swasembada pangan dan swasembada energi sekaligus memperbaiki kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan rakyat Indonesia serta penanggulangan ledakan penduduk.

Jokowi-JK:
Jokowi langsung menjelaskan terkait ketahanan pangan seperti penciptaan sawah baru telah dikonsep sejak lama namun belum berjalan optimal padahal sangat penting. Jokowi menerangkan pembangunan atau pencetakan sawah baru baiknya harus dimulai dengan pembangunan infrastruktur seperti bendungan baru hingga jaringan irigasi yang masuk ke persawahan. Selama ini justru yang terjadi sebaliknya, sehingga tambahan lahan baru tak pernah terjadi. Untuk pencetakan sawah baru, Jokowi memandang harus adanya penentuan lokasi sawah yang akan dikembangkan karena hubungan terkait RTRW (Rancangan Tata Ruang Wilayah) daerah.

Jokowi juga menemukan persoalan lain di dalam menjaga ketahanan pangan dari sisi persoalan petani. Ia menyebutkan dari hasil penelusuran di daerah-daerah, menemukan persoalan ketersediaan pupuk, bibit hingga pestisida di petani.

Pembangunan Infrastruktur
Prabowo-Hatta:
Prabowo sangat mendukung dengan usulan Kadin adanya bank infrastruktur dan lembaga koordinator infrastruktur yang bertanggung jawab kepada presiden. Hatta Rajasa menambahkan setiap pembangunan infrastruktur, seorang investor perlu kelayakan investasi atau Internal Rate of Return (IRR) untuk membangun infrastruktur. Sehingga dalam setiap ada proyek infrastruktur harus memiliki studi yang kuat sebelum ditawarkan ke investor termasuk dengan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) atau Public Private Partnership (PPP).

Hatta Rajasa memandang pentingnya pembangunan infrastruktur, khususnya di Indonesia bagian timur. Ia menyebut investasi di bidang infrastruktur bisa dilakukan oleh pemerintah, BUMN, dan swasta. Hatta menyinggung pembiayaan infrastruktur. Dia memandang untuk proyek infrastruktur yang feasible secara bisnis dan ekonomi akan dilepas kepada swasta atau BUMN. Sedangkan proyek yang kurang menguntungkan secara ekonomi akan memperoleh stimulus dari pemerintah agar swasta bisa berkembang. BUMN akan dilibatkan jika proyek infrastruktur membutuhkan penyelesaian yang cepat.

Jokowi-JK:
JK menyatakan sepakat dengan ide bank khusus. Namun, dia lebih mengarahkan kepada bank pembangunan yang di dalamnya tersedia komponen untuk infrastruktur. Dalam pembangunan infrastruktur, lanjut JK, ke depan akan diarahkan kepada swasta. Bila swasta tidak sanggup maka akan diambil alih oleh pemerintah. JK menolak adanya lembaga khusus yang mengkoordinasikan pembangunan infrastruktur dan bertanggung jawab langsung ke presiden. Sebab menurutnya, sudah ada Menko Perekonomian yang bertanggung-jawab pembangunan infrastruktur.