//
Anda membaca...
Sejarah dan Politik

Hubungan Sengketa Laut Cina Selatan dengan Indonesia

Gambar Peta Konflik Laut Cina Selatan dan Natuna
Apakah konflik atau sengketa Laut Cina Selatan (LCS) itu? Adakah hubungan dengan Pulau Natuna yang isunya diklaim secara sepihak oleh China? Bagaimanakah konflik ini dampaknya bagi ketahanan nasional Indonesia? Ya, pertanyaan tersebut mungkin semakin ramai diperbincangkan sejak debat capres III pada tanggal 22 Juni 2014 yang bertemakan “Politik Internasional dan Ketahanan Nasional.”

Pada debat tersebut, Capres Prabowo Subianto melontarkan pertanyaan soal peran Indonesia dalam permasalahan yang terjadi di Laut Cina Selatan. Jokowi menjawab bahwa itu adalah urusan negara lain dengan negara yang lain. Jika Indonesia tidak memberikan solusi, sebaiknya Indonesia tidak ikut-ikutan. Ketahanan nasional tetap nomor satu.

Mendengar jawaban Jokowi, Prabowo kemudian kembali menanyakan apakah Indonesia akan abstain atau membela siapa dalam masalah Laut Cina Selatan ini. Sebab, ada masalah wilayah Indonesia yang diklaim negara lain dalam konflik tersebut. Jokowi bersikeras Indonesia tidak terlibat konflik tersebut.

Melihat pernyataan pada debat diatas, siapakah sebenarnya yang benar, Prabowo atau Jokowi? Apakah memang China memang mengklaim wilayah Indonesia? Mari kita bahas apakah yang sebenarnya yang terjadi pada konflik Laut Cina Selatan walaupun masalah ini sudah hangat diperbincangkan 2 tahun lalu terutama di forum online dan sosial media.

Konflik Laut Cina Selatan ditandai dengan sembilan garis putus (nine-dotted line) dimana pemerintah Republik Rakyat Tiongkok mengenai klaim wilayahnya di Laut Cina Selatan, meliputi Kepulauan Paracel (diduduki Cina namun diklaim oleh Vietnam dan Taiwan) dan Kepulauan Spratly yang dipersengketakan dengan Filipina, Cina, Brunei, Malaysia, Taiwan dan Vietnam. Keseluruhan negara tersebut mengklaim seluruh atau sebagian Kepulauan Spratly yang diyakini kaya akan sumber daya alam. Untuk lebih jelasnya, lihat gambar di atas.

Alasan Klaim China atas Laut Cina Selatan

China beranggapan bahwa LCS merupakan wilayah kedaulatannya, China berpedoman pada latar belakang sejarah China kuno tentang peta wilayah kedaulatan China. Menurut China, pulau dan wilayah laut LCS ditemukan oleh pendahulu China yakni Dinasti Han sejak 2 abad sebelum Masehi yang pada abad 12 sebelum Masehi oleh Dinasti Yuan pulau pulau dan wilayah laut di LCS di masukkan kedalam peta teritori China kemudian diperkuat dengan Dinasti Ming dan Dinasti Qing pada abad ke 13 sebelum masehi.

Pada awal ke-19 dan abad ke 20 Cina mengemukakan bahwa kepulauan Spratly jaraknya kurang lebih 1. 100 km dari pelabuhan Yu Lin (P. Hainan) sebagai bagian dari kepulauan Nansha dan Kepulauan Paracel yang terletak di sebelah utara Kepulauan Spratly, jaraknya kurang lebih 277,8 km dari Pulau Hainan sebagai bagian dari Kepulauan Xisha bagian dari provinsi Hainan. Pada tahun 1947 China memproduksi peta Laut China Selatan dengan 9 garis putus-putus dan membentuk huruf U, serta menyatakan semua wilayah yang ada di dalam di garis merah terputus putus itu adalah wilayah teritori China. Sejak tahun 1976 Cina telah menduduki beberapa pulau di Kepulauan Paracel dan pada tahun 1992 hukum Cina menegaskan kembali klaim tersebut.

Meskipun Taiwan masih dianggap bagian utuh dari Cina, tapi Taiwan pun sama mengklaim kepemilikan di wilayah LCS, klaim oleh Taiwan juga tidak ada argumen hukum yang jelas, saat ini Taiwan menguasai Pulau Aba [Taiping Dao], satusatunya pulau terbesar di antara pulau-pulau di kepulauan Spratlys

Menlu Marty Natalegawa Membantah

Kabarnya, China menggambar peta laut Natuna di Laut China Selatan masuk wilayahnya dengan 9 dash line atau garis terputus, bahkan dalam paspor terbaru milik warga China juga sudah dicantumkan. Vietnam dan Filipina sudah menolak peta China tersebut sebagai dasar untuk pengembangan minyak dan gas bersama yang ditawarkan negara itu. Informasi tersebut dikatakan Asisten Deputi I Bidang Strategi Pertahanan Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Marsma TNI Fahru Zaini, pada tanggal 13 Maret 2014. (baca sindonews.com)

Pada tanggal 19 Maret 2014, Menteri Luar Negeri (Menlu) Marty Natalegawa membantah kabar Pemerintah Republik China mengklaim perairan Natuna, Riau. Marty menegaskan, selama ini tidak ada sengketa wilayah antara China dan Indonesia. “Indonesia dan Tiongkok tidak memiliki sengketa kewilayahan. Kedua, masalah laut China selatan. Indonesia bukan salah satu claimant state, bukan salah satu negara yang berseteru di kawasan Laut China selatan,” ungkapnya.

Dia mengatakan, ada beberapa negara yang masih berseteru di kawasan Laut China Selatan itu. Di antaranya, China, Brunei Darussalam, Malaysia, Vietnam, Filipina dan Taiwan. “Indonesia bukan salah satu negaranya. Bahkan posisi Indonesia yang salah satu negara yang berseteru, kita menjadi fasilitator, kita bantu menciptakan upaya-upaya penyelesaian masalah itu dengan dialog dan sebagainya,” ungkapnya. (baca sindonews.com)

Hubungan dengan Ketahanan Nasional Indonesia

Benturan kepentingan antar negara-negara di kawasan manapun berpotensi bisa menciptakan instabilitas baik secara global maupun regional, konflik kepentingan yang bersumber dari kepentingan ekonomi, politik, sosial apabila tidak di manage dengan baik, bisa berujung terjadinya konflik secara langsung yang melibatkan kekuatan militer antar negara-negara tertentu yang merasa national interest mereka terusik.

Demikian halnya dengan perkembangan konflik klaim wilayah teritori di laut China selatan yang melibatkan 6 (enam) negara, 4 (empat) negara anggota ASEAN (Malaysia, Philipina, Vietnam, Brunei) dengan China dan Taiwan, menurut argumennya masing-masing bahwa sebagian wilayah laut China selatan adalah wilayah kedaulatannya, bagi Indonesia meskipun tidak termasuk Claimant state tapi ada bagian dari pulau Natuna apabila China memaksakan klaim teritori akan masuk wilayah China, maka konflik di Laut China Selatan akan melibatkan Indonesia juga.

Apabila konflik LCS berkelanjutan dan tidak ada solusi yang tepat, maka tidak mustahil akan terjadi konflik terbuka yang terbuka yang menggunakan kekuatan militer seperti konflik militer skala kecil sudah terjadi antara China, Taiwan dan Vietnam serta Philipina di LautChina Selatan pada tahun 1988. Sengketa wilayah di LCS bagi Indonesia apabila tidak terselesaikan dengan baik mengarah pada sengketa mendalam dengan China, seperti halnya Vietnam dan Philipina yang sudah melibatkan penggunaan kekuatan militer meskipun dalam skala kecil hal yang sama bisa terjadi kepada Indonesia, karena sengketa langsung akan terjadi apabila China memaksakan ingin menguasai wilayah LCS sesuai yang diklaimnya akan menyangkut salah satu wilayah kedaulatan NKRI yakni kepulauan Natuna.

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Gravatar
Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: