//
Anda membaca...
Sejarah dan Politik

Keputusan Mahkamah Konstitusi MK: Pilpres 2014 1 Putaran

Sidang Uji Materi oleh Ketua MK, Hamdan Zoelva
Akhirnya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa pemilihan presiden (pilres) 9 Juli 2014 berlangsung satu putaran karena karena hanya terdapat dua calon pasangan, yakni Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Ketua sidang uji materi ini yang juga ketua MK, Hamdan Zoelva membacakan putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (3/7/2014) dengan mengabulkan permohonan uji materi terhadap pasal 159 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden setelah menggelar sidang tersebut pukul 11.00 WIB.

Apa yang menjadi alasan MK? Ketua MK Hamdan Zoelva mengatakan bahwa Presiden RI adalah presiden yang memperoleh legitimasi dari rakyat. Dalam hal hanya terdapat dua pasangan, menurut MK pada tahap pencalonan capres telah mewakili representasi semua daerah di Indonesia. Karena capres gabungan dari parpol yang mewakili seluruh penduduk di Indonesia. Artinya jika ada dua masa pasangan calon yang terpilih adalah pasangan calon suara terbanyak.

Diajukan oleh Forum Pengacara Konstitusi

Seperti berita yang dirilis oleh republika.co.id, berdasarkan rilis MK, perkara yang teregistrasi dengan tiga no perkara itu diajukan oleh Forum Pengacara Konstitusi, Perludem dan dua pengacara, Sunggul Hamonangan dan Haposan Situmorang. Semua pemohon merasa muatan materi pasal 159 ayat 1 UU pilpres berpotensi merugikan hak-hak konstitusional pemohon sebagai pemegang hak pilih aktif dalam pilpres 2014.

Para pemohon meminta tafsir ke MK karena menilai Pasal 159 ayat (1) Pilpres menimbulkan ketidakpastian tafsir akibat ketidakjelasan target penerapannya. Bunyi lengkap Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres, “Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia”.

Menurut pemohon, ketentuan ini tidak diketahui jumlah pasangan calon karena pengertian pasangan calon terpilih dilekatkan syarat yang limitatif, yakni harus memperoleh suara lebih 50% dan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di setengah jumlah provinsi di Tanah Air.

Andi Muhammad Asrun, perwakilan Forum Pengacara Konstitusi mengatakan dengan hanya pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berjumlah dua pasang maka menimbulkan ketidakpastian tafsir. Selain itu, jika pilpres dilaksanakan dua putaran dengan hanya dua pasangan calon maka akan mengakibatkan pemborosan dan ketidakstabilan politik.

Sementara, Perludem dan dan pihak Sunggul Hamonangan Sirait dan Haposan Situmorang menilai dengan hanya dua pasangan calon maka terjadi ketidakpastian hukum. Para pemohon meminta MK menyatakan pasal 159 ayat 1 UU pilpres tidak bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak diberlakukan untuk pilpres yang diikuti dua calon.

Tanggapan KPU

Menanggapi keputusan MK, ketua KPU Husni Kamil Manik menyatakan akan segera menindaklanjutinya. “Yang bisa saya sampaikan adalah kami akan menindaklanjuti hasil putusan Mahkamah Konstitusi apa pun isinya. Jadi kami akan merespons segera,” kata ketua KPU Husni Kamil Manik di kantornya, Jl Imam Bonjol, Jakpus, Kamis (3/7/2014) seperti yang dirilis oleh detik.com.

Menurut Husni, putusan MK final dan mengikat sehingga tidak ada opsi bagi KPU selain mengamini putusan tersebut. Namun, pihaknya belum mendapat salinan putusan itu, karena baru diketok. “Nanti kita diskusikan dulu di internal karena kami juga belum tahu putusan itu detailnya seperti apa,” ujarnya. “Jadi keterangannya bagaimana menkanismenya, karena untuk pengaturan mekanisme itu adalah kewenangan KPU mengaturnya,” imbuh mantan Komisioner KPU Sumbar itu.

Tanggapan Tim Sukses Jokowi-JK

Seperti berita yang dirilis oleh detik.com, tim sukses pemenangan Jokowi-JK menilai keputusan itu wajar dan sudah bersiap head to head dengan Prabowo-Hatta. “MK tidak perlu harus berpikir terlalu cerdas, bahwa posisi head to head atau dua pasangan hanya akan ada satu putaran,” kata anggota Tim Jokowi-JK, Aria Bima, di media center Jokowi-JK di Jl Cemara, Kamis (3/7/2014).

Menurut Aria, tak ada yang spesial dari putusan MK. Keputusan satu putaran ini dinilai wajar. “MK harus melihat bahwa UU itu dibuat dalam perhitungan-perhitungan capres itu lebih dari dua, tiga, empat, lima. Kalau capres itu hanya head to head atau dua kandidat. Otomatis dalam realitas atau legitimasi politik itu hanya satu putaran,” ujarnya.

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Gravatar
Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: