//
Anda membaca...
Hukum dan Peristiwa

Akhirnya Pemred Obor Rakyat, Setyardi Budiyono Jadi Tersangka

Foto Setyardi Budiyono Memamerkan Tabloid Obor

Akhirnya Mabes Polri menetapkan dua petinggi Tabloid Obor Rakyat sebagai tersangka yaitu Pemred (pemimpin redaksi) Setiardi Budiono alias Setiyardi dan Darmawan Sepriyossa selaku penulis. Seperti yang diberitakan beritasatu.com, keduanya akan dipanggil sebagai tersangka pada Senin, 7 Juli 2014. ”Surat pemanggilannya sudah ditandatangani Direktur Pidum (Brigjen Hery Prastowo) tadi malam dan hari ini surat panggilan sebagai tersangka itu akan kita kirimkan. Kita berharap keduanya akan datang pada Senin besok,” kata seorang penyidik. Dirtipidum Mabes Polri Brigjen Pol Hary Prastowo saat dikonfirmasi detikcom, Jumat (4/7/2014) mengatakan bahwa tadi malam SPDP-nya sudah ditandatangani dan dikirim ke Kejagung.

Pasal Yang Dikenakan

Kedua orang tersebut, yakni Setiardi yang duduk sebagai Pemred dan Darmawan sebagai penulis, disangka dengan Pasal 9 ayat (2) UU No. 40/1999 tentang Pers karena Obor Rakyat tidak memiliki badan hukum. Bunyi pasal tersebut adalah, “Setiap Perusahaan Pers harus berbentuk badan hukum Indonesia” dan atas pelangaran atas ketentuan tersebut diancam denda paling banyak Rp 100 juta sebagaimana diatur dalam ketentuan pidana Pasal 18 ayat (3) UU No 40/1999 tentang Pers.

Disamping tidak memiliki badan hukum, penerbitan pers cetak seharusnya mengumumkan nama, alamat, alamat percetakan, dan penanggungjawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan. Semua itu harus dimuat di dalam box redaksi. ”Tetapi yang ditulis dalam Obor Rakyat adalah box redaksi dengan alamat fiktif. Disitu ditulis jika alamat redaksi dan usaha di Jalan Pisangan Timur Raya IX, Jakarta Timur,” bebernya.

Kabareskrim Komjen Suhardi Alius secara terpisah membenarkan jika dua petinggi Obor Rakyat telah ditetapkan sebagai tersangka dan akan dipanggil Senin besok. ”Benar. Sementara ini memang disangka dengan UU Pers dulu dan masih kita kembangkan. Kalau memakai Pasal 310-311 Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP kita masih berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) dan kalau memakai UU No. 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sudah dinyatakan kadaluarsa oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu),” tambahnya.

Saat disinggung ancaman pelanggaran UU Pers bukan berupa kurungan badan atau penahanan, Suhardi menjawab diplomatis. ”Ya memang sementara ini pakai UU Pers dulu, ya hanya diancam denda. Yang penting kita sudah mampu menjerat keduanya,” kata dia. Seperti diketahui kasus ini dilaporkan tim sukses Joko Widodo -Jusuf Kalla ke Bareskrim sejak 16 Juni lalu. Kedua orang tersebut sudah diperiksa sebagai saksi masing-masing sebanyak dua kali. Tim hukum Jokowi-JK merasa difitnah dengan tulisan di dalam tabloid Obor Rakyat. Terdapat beberapa pasal yang diterapkan tim advokat Jokowi-JK dalam menjerat kedua terlapor tersebut yaitu pasal 310-311 KUH Pidana, pasal 156-157 KUH Pidana, serta pasal 214 UU 42/2008 tentang Pemilihan Presiden.

Salah satu tim advokat Jokowi-JK, Taufik Basari, menyatakan langkah pelaporan ke kepolisian dinilai pihaknya perlu dan bukan semata hanya pelanggaran Pemilu. Basari menilai isi dan muatan yang ada di dalam tabloid yang menyudutkan Jokowi itu bernuasa kebencian.

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Gravatar
Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: