Aneh, Suara Jokowi-JK Nol di Dua Kabupaten di Madura

Terjadi kejanggalan dan keanehan dalam hasil perhitungan suara di Kabupaten Bangkalan dan Sampang, Madura dimana suara Jokowi-JK nol atau tidak ada suara sama sekali sehingga menimbulkan dugaan dan kecurigaan telah terjadi manipulasi dan kecurangan, seperti yang dikatakan oleh Juru bicara tim pemenangan Jokowi-JK, Ferry Musyidan Baldan, hari Sabtu 12 Juni 2014, seperti berita yang dimuat beritasatu.com.

Ferry menyebutkan ada beberapa hal yang dilaporkan masyarakat terkait dugaan kecurangan pilpres di dua kabupaten tersebut, mulai dari pencoblosan, penghitungan suara di TPS, hingga rekapitulasi di tingkat PPS (kelurahan) maupun PPK (kecamatan) sampai di tingkat kabupaten. Pertama, dilaporkan ada tempat pemungutan suara (TPS) di Sampang maupun Bangkalan yang tidak ada sama sekali suara untuk pasangan Jokowi-JK. Artinya pasangan Jokowi-JK mendapat nol suara. Kondisi tersebut dirasa tidak mungkin, lantaran di sana pasti ada kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang memang mengusung dan mendukung pasangan Jokowi-JK. Selain itu ada kaum nahdliyin yang bersimpatik pada Jokowi-JK serta relawan dan Ansor.

“Jadi kalau suara untuk Jokowi-JK sama sekali kosong atau nol, saya kira itu mustahil. Jika muncul dugaan adanya kecurangan, wajar saja,” kata Ferry. Ferry mengimbau agar pejabat pemerintah harus memastikan diri bersikap netral dan tidak menjadi bagian dari kekisruhan dengan mencurangi hasil pilpres.

Jika ada pejabat pemerintah yang diketahui tidak bersikap netral, maka dia semestinya tidak hanya dikenai tindak pidana pemilu, tetapi lebih berat dari itu mengancam keutuhan bangsa dan negara. Hukuman terhadap pejabat pemerintah yang ikut memanipulasi hasil pilpres semestinya maksimal.

Kisruh Pilkada dan Pilgub Juga Pernah Terjadi

“Kami mencatat, dua kabupaten di Madura itu, yakni Bangkalan dan Sampang ini selalu bermasalah dalam setiap kali pemilihan umum, baik pemilukada gubernur, pemilihan legislatif dan terakhir pilpres ini,” ujar mantan Ketua Umum PB HMI periode 1990-1992.

Ya pada tahun akhir tahun 2012 hingga awal 2013, sempat terjadi kekisruhan Pilkada yang berujung ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasangan Imam Buchori Kholil-Zainal Alim yang dicoret dari daftar peserta menuding KPU Bangkalan telah berkonspirasi dengan pasangan pemenang, Ibnu Fuad-Mondir A Rofii. Kisruh Pilgub 2013 juga terjadi di Bangkalan yang menyebabkan 240 polisi disiagakan untuk amankan hasil Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim 2013.

“Ini patut dipertanyakan ada apa sehingga potensi masalah selalu terjadi di dua wilayah itu,” ungkapnya. Oleh karena itu, pihaknya berharap agar semua lembaga pemerintah, KPU, Bawaslu, tim sukses masing masing kubu bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi dan mencermati proses rekapitulasi suara di semua tingkatan.

Semua pihak harus menahan diri untuk tidak melakukan intervensi kekuasaan dan fulus guna mempengaruhi pihak lain agar mengikuti kehendak mereka. “Saya berharap agar semua pihak harus segera mengakhiri praktik-praktik yang menggunakan kekuasaan dan uang untuk menistakan hak politik warga negara demi memperoleh jabatan dan kekuasaan. Hal itu agar kekuasaan yang diraih membawa kebaikan bagi semua warga, bukan sebaliknya,” kata Ferry.