//
Anda membaca...
Sejarah dan Politik

SBY Berhentikan KSAD Jenderal Budiman Terkait Pilpres?

Foto SBY Saat Lantik Jendral Budiman Menjadi KSAD

Benarkah alasan Presiden SBY memberhentikan Kepala Staf TNI Angkatan Darat, KSD, Jenderal Budiman terkait dengan Pilpres? Proses pergantian jabatan ini diterima Budiman melalui Panglima TNI Jenderal Moeldoko yang menghubunginya Minggu 20 Juli malam. “Itu bukan pemecatan. Memang salah saya apa? Itu pemberhentian (dari jabatan KSAD),” terang Jenderal Budiman saat berbicang dengan Liputan6.com di Jakarta, Senin (21/7/2014).

Namun hingga kini, jenderal yang pernah menjabat Pangdam IV/Diponegoro pada 2009 itu, belum mengetahui alasan pemecatannya. “Saya belum tahu alasannya. Saya juga akan pensiun September nanti,” kata Budiman. Hari ini, Jenderal Budiman masih berkantor di Mabes AD yang terletak di Jalan Veteran, Jakarta. Ia bahkan turut berpidato dalam acara buka puasa yang digelar Mabes AD.

Bahkan, dalam jumpa persnya, Budiman sempat menyampaikan mengenai pengamanan pengumuman hasil pemungutan suara Pilpres oleh KPU yang akan berlangsung Selasa 21 Juli besok. Rencananya, Budiman diberhentikan pada Jumat, 25 Juli atau dua bulan lebih cepat dari masa pensiunnya.

TNI Bantah Terkait Pilpres

Kapuspen TNI Mayjen TNI Fuad Basya membantah bahwa penggantian ini ada kaitannya dengan Pilpres. “Tidak ada kaitannya. Ini memang karena beliau mau pensiun kok,” kata Fuad kepada detikcom, Senin (21/7/2014). Fuad menuturkan bahwa siang ini Panglima TNI Jenderal Moeldoko telah menyerahkan nama-nama calon pengganti Budiman kepada Presiden SBY. Tiga nama itu ialah Pangkostrad Letjen TNI Gatot Nurmantyo, Wakil KSAD Letjen TNI Muhammad Munir, dan Sekjen Wantannas Letjen TNI Waris. “Nanti akan dikeluarkan keputusan presiden, lalu baru kapan dilantiknya,” ucap Fuad.

SBY Sebut Ada Pihak Tertentu Menarik TNI-Polri Aktif

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono geram terhadap pihak yang mencoba menarik anggota TNI-Polri aktif untuk terlibat dalam kegiatan politik. Pihak tersebut bahkan menyebut SBY sebagai “kapal karam” yang sudah harus ditinggalkan anak buahnya. “Saya tahu info ini. Ini bentuk subordinasi, harus hati-hati. Saya itu panglima tertinggi TNI-Polri,” kata SBY di Kementerian Pertahanan, Senin, 2 Juni 2014, seperti yang dimuat tempo.co.

SBY mengklaim menerima informasi yang telah terkonfirmasi bahwa ada usaha pihak tertentu yang mau menarik perwira TNI-Polri aktif. Informasi tersebut diklaim sebagai kebenaran karena sudah diklarifikasi terhadap perwira tersebut. Meski demikian, SBY sama sekali tak menyebut nama perwira dan pihak yang dimaksud. Menurut SBY, pihak tersebut juga mengatakan perwira TNI lebih baik mendukung “kapal yang masih berlayar atau matahari yang masih bersinar”. Hal ini mengacu pada sosok calon presiden yang akan menggantikan SBY pada 20 Oktober mendatang.

“Jangan tergoda, meski mungkin ditawarkan adanya jabatan teras politik,” kata SBY. Sebagai anggota TNI-Polri, menurut dia, seorang perwira terikat pada Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Perwira juga terikat pada ketentuan konstitusi dan undang-undang yang mewajibkan TNI-Polri bersikap netral secara institusi dan pribadi dalam kegiatan politik.

Hendropriyono Merayu Jendral Budiman?

Menurut berita yang dirilis rmol.com, ada kelompok purnawirawan jenderal TNI AD yang kini berada di kubu salah satu capres diduga berada di balik isu tentang seorang anggota Bintara Pembina Desa (Babinsa) di Jakarta Pusat yang hendak mempengaruhi warga agar memilih salah seorang capres. Kelompok purnawirawan jenderal itu kabarnya mengajak adik-adik mereka yang masih aktif agar tidak ikut kapal yang sedang karam. Dengan kata lain, perwira tinggi aktif dirayu untuk tidak mengikuti seruan Panglima Tertinggi TNI Presiden SBY agar TNI dan juga Polri netral baik sebagai institusi atau sebagai individu.

Presiden SBY dalam pertemuan dengan Perwira Tinggi TNI dan Polri di Kementerian Pertahanan hari Senin lalu (2/6) mengindikasikan dirinya memperoleh informasi mengenai permainan kelompok purnawirawan jenderal TNI AD ini. “Informasi yang telah dikonfirmasikan… mengatakan ada pihak-pihak yang menarik-narik sejumlah perwira tinggi untuk berpihak kepada yang didukungnya,” ujar SBY menambahkan bahwa rayuan itu adalah benih-benih insubordinasi.

Pernyataan keras SBY ini diduga kuat juga ditujukan kepada mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono yang begitu aktif menggalang dukungan dari berbagai kalangan baik perwira tinggi aktif maupun purnawirawan. Hendropriyono yang biasa disapa Edo inilah yang juga diduga meminta agar perwira tinggi TNI AD tidak mengikuti kapal karam yang dinakhodai SBY.

Jenderal Budiman, kelihatannya, termasuk yang termakan rayuan. Pertengahan bulan lalu ia dikabarkan bertemu dengan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Ketika itu masih ada peluang bagi Budiman untuk menjadi pendamping Jokowi. Pertemuan ini menurut indormasi yang diperoleh membuat SBY amat kecewa.

Instruksi yang disampaikan SBY dalam pertemuan tanggal 2 Juni itu adalah dalam rangka menjaga TNI dan Polri dari politisasi pihak-pihak yang bermain. SBY mengingatkan bahwa pada tahun 2004 juga ada upaya membawa-bawa oknum perwira ke wilayah politik praktis yang bisa membahayakan soliditas angkatan. SBY menyebut kasus yang terjadi di tubuh Polri juga di tubuh TNI pada masa Pilpres 2004 itu. Dia mengajak semua pihak agar menghindarkan kejadian serupa menjelang Pilpres 2014.

Instruksi SBY itu dibaca sebagai pintu masuk ke arah pergantian KSAD Jenderal Budiman dalam waktu dekat. Kelompok purnawirawan jenderal TNI AD di kubu Jokowi-JK tentu tidak mau diam begitu saja. Mereka berusaha agar Jenderal Budiman tidak dicopot. Atau, kalaupun dicopot, mereka ingin agar pencopotan itu dikaitkan dengan cerita tentang Babinsa yang mengarahkan pilihan warga di Jakarta Pusat kepada Prabowo-Hatta. Dengan demikian, pihak Jokowi-JK akan diuntungkan, dan Prabowo-Hatta akan disudutkan.

Untuk kedua tujuan ini, diperoleh informasi mereka menggunakan kelompok media nasional yang juga memiliki hubungan dengan kubu Jokowi-JK. Kelompok media ini, sadar atau tidak, ikut pada permainan. Mereka lah yang pertama kali mem-blow up pengakuan seorang warga di Jakarta Pusat tentang ulah seorang Babinsa yang melakukan pendataan.

Cerita itu digoreng kesana kemari, membuat seolah-olah memang ada perintah yang sifatnya institusional kepada seluruh Babinsa di tanah air untuk mengarahkan pilihan warga dalam pilpres. Panglima TNI Jenderal Moeldoko pada tanggal 8 Juni 2014 menegaskan bahwa sama sekali tidak ada perintah kepada semua prajurit TNI apa papun pangkatnya untuk terlibat apalagi mengarahkan pilihan warga dalam pilpres nanti.

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Gravatar
Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: