//
Anda membaca...
Hukum dan Peristiwa

Ahok dan KPK Temukan Pungli dan Korupsi di Balai Uji KIR

Ahok Pecat Langsung Pegawai Balai Uji KIR saat Sidak

Wagub DKI Basuki Tjahaja Purnama, Ahok dan KPK menemukan korupsi, pungli (pungutan liar) dan pelayanan tidak beres di Balai Uji KIR, Kedaung Angke, Jakarta Barat saat inspeksi mendadak pada hari Rabu, 23 Juli 2014. Ahok bahkan pecat langsung petugas Balai Uji KIR yang melakukan pungli Rp.27 juta per hari. Ditemani dua Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto dan Zulkarnain serta inspektorat dan Sekda melakukan, Ahok tidak dapat menyembunyikan ekspresinya yang geramnya saat melihat banyak kejanggalan terutama uang pungli yang dashyat, seperti yang diberitakan detik.com.

Bambang membisiki Ahok bahwa 90% alat di lokasi itu tak berfungsi. Ahok pun langsung meminta dilakukan ujicoba dan meminta Syafei, Penanggungjawab Satuan Pelayanan PKB Kedaung Angke, menyalakan alatnya. “Ini kapasitasnya terbatas, jadi kalau terlalu banyak kendaraan sering error,” kata Syafei yang terlihat gugup. Dia tampak pucat pasi. Ahok menggeleng-geleng dan meminta agar kendaraan lainnya juga dites.

“Ini pasti enggak lolos juga tapi diloloskan (uji KIRnya). Bagaimana mungkin peralatan sudah rusak-rusak tapi lolos, ini nipu-nipu namanya,” kata dia. Syafei bilang peralatannya banyak yang rusak karena sudah lama. “Ini kurang memadai karena masih memakai yang lama,” kata dia. Kalau kurang memadai ya anda stop dong, kenapa masih buka kantor,” semprot Ahok.

Ketika memeriksa kondisi ruangan, kegeraman Ahok makin menjadi-jadi ketika mendapati Agung Sumardiko. Dia mengaku pegawai ‘biro jasa’ alias calo yang bisa mendapat Rp 27 juta rupiah dalam sehari. Di saku jaketnya pun tampak segepok uang pecahan Rp 50 ribu dan Rp 100 ribu yang sudah ‘dipungut’ hari itu. Sebagai informasi, dari pengamatan KPK yang sudah mengintai tempat itu selama empat minggu, tiap kendaraan yang akan uji KIR dikutip Rp 100 ribu-Rp 400 ribu, padahal biaya uji KIR sebenarnya tak lebih dari RP 87 ribu. Lihat video Youtube di bawah ini

Syafei pun disemprot Ahok atas semua permainan di balai KIR itu. Dia meradang karena selama ini meningkatkan TKD para PNS dengan harapan tak ada lagi yang mau curi-curi korupsi. “Kalian ini PNS semua kan pak? Dapat tunjangan gede-gede kan?,” kata Ahok kepada Syafei dan beberapa pegawai lain. “KPK sudah punya semua datanya tentang duitnya yang dikutip berapa, yang dicolong berapa, kendaraan berapa sehari dan yang diluluskan berapa. Sekarang bapak-bapak dan ibu-ibu di sini mau jujur atau enggak kepada inspektorat dan pak Sekda,” kata Ahok.

Ahok bahkan mengancam akan memecat dia berserta seluruh pegawai yang ada bekerja di sana. Dia mengultimatum Syafei agar memberikan data yang sebenarnya tentang cara kerja KIR selama ini. Saat hendak pulang, Syafei menunggu di pintu keluar dengan wajah yang pias. “Makasih ya pak, ini dilakukan bukan untuk macam-macam, mudah-mudahan ada perbaikan,” kata Bambang. “Iya, Siap,” kata dia sambil bersalaman.

Syafei hanya mengangguk pasrah karena sudah berulang-ulang disemprot Ahok dengan kata-kata ‘pecat’. Lalu saat Ahok akan lewat dia menghormat. “Saya minta data yang jujur ya, kalau enggak gua sikat habis lu,” kata Ahok sambil menjabat tangan dia.

KPK Menemukan 4 Hal Tidak Beres di Balai Uji KIR

Dua Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto dan Zulkarnain turun langsung dalam sidak di balai uji KIR di Jakarta Barat menemani Ahok bersama-sama dengan inspektorat dan Sekda. Mereka menemukanpelayanan di KIR yang tak beres dan banyak penyelewengan. Bambang mengakui alasannya untuk ikut sidak karena memang potensi korupsi di KIR tak bisa disepelekan. Seperti berita yang dirilis oleh detik.com, Wakil Ketua KPK itu menemukan 4 temuan dahsyat, antara lain

1. Sekitar 80%-90% Alat di balai uji KIR tidak berfungsi.

2. Bukan hanya tidak berfungsi tapi tidak ada hubungan antara proses pemeriksaan dengan hasil KIR itu. Tidak ada hubungan karena tidak ada sistem yang mengkoneksikan. Tidak ada alat untuk mengkonfirmasi dan formulirnya tidak sesuai dengan pemeriksaan di lapangan.

3. Ada problem strukturalnya. Dulu ini adalah kerjasama antara pemda dengan korporasi tertentu. Setelah kerjasama harusnya ditransfer kepada Pemda ternyata setelah ditransfer alat-alatnya rusak semua. Oleh pemda baru saja diputuskan untuk tidak dilanjutkan prosesnya. Itu sebabnya alat-alat itu tidak diperbaiki dan kalau diperbaiki juga salah karena belum diserahkan kepada Pemda. “Berkaitan dengan itu muncul lagi SDM-nya. Ternyata beberapa orang yang mempunyai pekerjaan fungsional tidak berasal dari lembaga ini. Tapi justru orang-orang swasta yang dulu,” tegas Bambang.

4. KPK temukan ada sistem filing yang sangat manual sehingga tidak bisa dilakukan dengan cepat. Menariknya, kalau sistem KIR yang serius dilakukan butuh waktu 25-30 menit. Tapi dngan sistem file manual itu yamg seharusnya sangat lamban hanya 5 menit selesai.

“Paling menarik adalah putaran uang yang terjadi di sini, kami mengecek antara uang yang ada dan uang yang seharusnya dimasukkan, ada selisih yang sangat besar. Rata-rata terdapat putaran pungutan antara Rp 100 ribu-Rp 200 ribu per kendaraan. Hari ini saja sudah ada 500 kendaraan yang terdaftar. Kemarin ada 700-an. Kalau pakai angka konservatif 500 kendaaraan per hari maka satu hari putaran uangnya hampir Rp 100 juta. Jadi bisa dibayangkan Rp 100 juta kali 25 hari, sebulan misalnya bisa Rp 2,5 M. Itu illegal fee,” tutup Bambang.

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Gravatar
Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: