//
Anda membaca...
Sejarah dan Politik

Kubu Prabowo: DPR Akan Bentuk Pansus Usut Kecurangan Pilpres

Foto Tantowi Yahya dan Agun Gunandjar Sudarsa

Kubu Prabowo-Hatta mengusulkan agar DPR RI segera membentuk panitia khusus (pansus) yang membahas mengenai Pemilu Presiden 2014 karena mereka klaim sarat akan praktik kecurangan. Usulan pembentukan pansus itu disampaikan oleh Juru Bicara Koalisi Merah Putih, Tantowi Yahya saat menggelar konferensi pers di hadapan media asing di Hotel Intercontinental, Jakarta, Rabu (23/7/2014), seperti yang diberitakan Kompas.com.

Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR RI itu, usulan tersebut akan dibawa saat rapat paripurna usai reses mendatang. “Kami akan segera bentuk Pansus Pilpres. Di sidang paripurna pertama DPR akan digulirkan untuk dibentuk Pansus,” kata Tantowi.

Tantowi menuturkan, pansus merupakan instrumen penting guna mendalami sebuah persoalan. Ia pun optimistis pembentukan pansus akan terlaksana. Pasalnya, mayoritas anggota dewan yang kini menjabat merupakan anggota Koalisi Merah Putih. “Pansus itu adalah instrumen biasa untuk menggali informasi lebih dalam mengenai hal-hal yang meresahkan masyarakat. Jadi Pansus itu tidak perlu ditakuti,” tegasnya.

Tanggapan Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsa

Sementara itu Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsa bertekad untuk membentuk Pansus Pilpres Jilid II guna merespon kecurangan-kecurangan pemilu yang tidak direspon KPU. Ia merasakan banyak yang aneh dalam pelaksanaan pilpres 2014 ini. Agun yakin, Prabowo tidak akan menarik saksinya di KPU kalau KPU menjalankan UU dengan baik. Seharusnya KPU bersikap arif dan bijaksana, tapi kenapa KPU menolak rekomendasi Bawaslu untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU), tidak merespons serius keberatan yang disampaikan Tim Prabowo, dan sebagainya.

‘’Jadi, kita akan bentuk Pansus Pilpres Jilid II secepatnya, karena memang banyak kejanggalan yang terjadi. Kita juga akan panggil KPU. Waktunya sedang kita bicarakan dengan teman-teman Komisi II DPR,’’ tegas Agun Gunandjar Sudarsa kepada wartawan di Jakarta, Selasa (22/7/2014), seperti yang diberitakan pikiran-rakyat.com.

Agun menyesalkan, kenapa KPU tidak merespons semua temuan pelanggaran pemilu dan kecurangan yang terjadi di daerah. Harusnya semua persoalan itu diselesaikan dulu oleh KPU, tidak perlu memaksakan rekapitulasi suaranya harus selesai 22 Juli 2014. Karena ini menyangkut kepentingan negara, makanya KPU jangan seperti mengejar setoran.

‘’KPU mesti lentur, tidak boleh kaku. Jangan ngeluh tak ada uang, waktunya sudah mepet, dan sebagainya, karena ini menyangkut persoalan bangsa. KPU jangan jadikan tanggal 22 Juli sebagai patokan harus selesai,’’ kata Agun Gunandjar. Politisi Golkar ini bisa memahami langkah Prabowo menolak proses pilpres dan menarik timnya di KPU. ‘’Prabowo mundur karena punya alasan dan dia lakukan itu karena asas pemilu dilanggar KPU. Saya pikir dia hanya melempengkan yang bengkok,’’ kata Agun Gunandjar.

Amir Syamsuddin: Sesalkan Sikap Prabowo

Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin menyesalkan sikap yang ditunjukkan calon presiden Prabowo Subianto yang menolak hasil Pemilu Presiden 2014. Menurut Amir, sikap Prabowo itu justru mengesankan sikap yang ambigu. Mantan Pangkostrad tersebut sebelumnya menyatakan akan tunduk pada konstitusi.

“Saya sebagai pribadi dan praktisi, apa yang terjadi adalah sikap yang ambigu dari pasangan nomor 1 karena men-declare patuh konstitusi dan UU, tapi kemudian saya melihat mereka tidak mau gunakan dan salurkan keputuhannya itu melalui jalur UU dan konstitusi yang sudah diatur,” ujar Amir, saat dihubungi, Selasa (22/7/2014), seperti yang diberitakan Kompas.com.

Amir mengungkapkan, konstitusi dan undang-undang sudah mengatur bagaimana tahapan pemilu dan diatur pula manakala ada pihak yang tidak puas dengan penetapan KPU, ada jalur hukum melalui Mahkamah Konstitusi. “Saya sayangkan, kalau memang sudah mengakui akan patuhi jalur konstitusi dan UU, sebetulnya langkah berikutnya mengikuti,” ucap Amir yang juga Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut. Dia juga menyayangkan sikap saksi-saksi dari kubu Prabowo-Hatta yang walk out dari proses rekapitulasi suara tingkat nasional yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Gravatar
Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: