Mahfud MD: Akbar Tanjung Usul Prabowo Tolak Hasil Pilpres

Kompas.com

Mahfud MD menyatakan bahwa keputusan Prabowo Subianto menolak hasil dan pelaksanaan Pilpres 2014 berdasarkan usul dari tim Akbar Tanjung. “Iya itu diusulkan oleh timnya Pak Akbar Tandjung pada saat kami rapat. Memang ada beberapa usulan, tapi usulan yang itu yang disepakati bersama,” kata Mahfud saat dikonfirmasi, Rabu (23/7/2014), seperti yang diberitakan detik.com.

Ternyata, saat rapat di Rumah Polonia kemarin, ada tiga opsi yang dibuat oleh kubu Prabowo-Hatta. Mahfud menjelaskan, ada tiga usulan dalam rapat internal kemarin untuk menanggapi hasil rekapitulasi KPU. Usul tersebut muncul dari Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Akbar Tandjung.

Saat itu menurut Mahfud ada tiga usulan yang muncul. Usul pertama adalah menunggu keputusan KPU dan menerima dengan lapang dada. “Kedua adalah tetap menunggu KPU mengumumkan, tapi setelah itu baru menyatakan sikap kalau tidak terima. Kita juga punya bukti-buktinya kan kalau memang banyak pelanggaran,” ujar Mahfud.

Sementara pernyataan sikap yang dilakukan Prabowo pada Selasa (22/7), menolak hasil Pilpres 2014 adalah usulan ketiga. Usulan ini awalnya menuai perdebatan, tapi akhirnya disepakati. “Kita semua yang ada di situ menerima usulan yang itu. Rapat berjalan demokratis dan tidak ada masalah,” pungkas Mahfud.

Mahfud menjelaskan, dua hari sebelum diputus untuk menolak penyelenggaraan pilpres, dia sudah mengajukan mundur dan bukan lagi ketua tim pemenangan Prabowo-Hatta karena merasa gagal. Sebab, dia ingin mengawal prosesnya ke hukum. “Kemudian dua hari sebelumnya saya sudah bilang: Pak Prabowo saya mau mundur. Karena kan setelah ini kan perjuangan kita bukan kampanye lagi, tapi lebih ke advokasi,” tutur dia. Dia menambahkan, saat ini ketua tim advokasi langsung dipimpin oleh Yunus Yosfiah. Sementara dirinya sudah tak lagi menjabat sebagai ketua tim pemenangan.

Akbar Tanjung: Keputusan Prabowo Atas Rekomendasi Pakar Hukum

Ketua Wantim Golkar, Akbar Tanjung menampik bahwa langkah Prabowo menolak pelaksanaan Pilpres tak lepas dari usulan timnya. “Itu kan semuanya masukan dari pihak ahli hukum, rekomendasi dari pakar hukum. Jadi artinya kita bisa juga melakukan gugatan terhadap apa yang dilakukan oleh KPU,” kata Akbar kepada detikcom, Selasa (23/7/2014).

Menurut Akbar, tim Prabowo-Hatta sudah mencoba melaporkan kecurangan Pemilu ke Bawaslu. Namun sejumlah rekomendasi Bawaslu tidak dilaksanakan oleh KPU. “Kan kita menuntut pemilihan ulang di beberapa tempat, tuntutan kita itu tidak penuhi, (KPU)terus melanjutkan penghitungan. Sedangkan kita ingin supaya dilakukan penghitungan ulang di beberapa tempat. Tapi karena tidak ada tanda-tanda mau merespons kita pada kesimpulan menolak apa yang dilakukan KPU,” kata Akbar.

Keputusan itu, menurut Akbar, adalah keputusan bersama. Bukan atas usulan dari dirinya dan tim seperti yang diungkapkan Mahfud Md. “Itu atas dasar pandangan para pakar hukum dan itu kita sepakat. Apa itu yang disampaikan ke Pak Prabowo. Pak Mahfud juga ikut membahas dan dia setuju,” tegas Akbar.

Akbar juga menegaskan menegaskan, kubu Prabowo-Hatta menarik diri dari proses rekapitulasi yang sedang berjalan di Komisi Pemilihan Umum karena ingin membangun sistem politik demokrasi yang bersih dari kecurangan. Untuk itu, Akbar sudah menginstruksikan, khususnya kepada Partai Golkar sebagai salah satu pendukung capres nomor urut satu, untuk mengambil sikap yang sama dengan apa diambil oleh Prabowo.

“Kita ingin membangun sistem politik, di mana sistem politik agar betul-betul berjalan. Itu antara lain pemilu yang adil, bersih, tidak terjadi suatu praktik kecurangan. Itulah yang mesti kita bangun,” ucap Akbar di Rumah Polonia Jakarta Timur, Selasa (22/7/2014), seperti yang dimuat Kompas.com.