//
Anda membaca...
Sejarah dan Politik

Rumah Transisi, Kantor Jokowi-JK Sebelum Dilantik Jadi Presiden

Jokowi-JK Akan Susun Kabinet di Rumah Transisi

Jokowi-JK dikabarkan akan membuka rumah transisi untuk sebagai kantor tempat mereka bekerja selama mempersiapkan diri sebelum dilantik sebagai presiden ke-7 nanti. Walaupun demikian, ada beberapa pengamat menilai tindakan presiden terpilih ini kurang tepat dalam membentuk rumah transisi yang dikhawatirkan akan mengganggu pemerintahan SBY yang akan berakhir beberapa bulan kedepan.

Menurut Jokowi, tempat ini akan digunakan untuk memetakan persoalan bangsa dimana pasangan Jokowi dan JK akan berkantor di sana selama 2,5 bulan mendatang. “Tentu saja, juga menyiapkan nantinya personil-personil (di kabinet). Siapa yang akan menempati tempat-tempat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu,” beber Jokowi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (23/7/2014).

Salah satu anggota Tim Sukses pasangan nomor urut dua ini, Poempida Hidayatullah mengatakan, penyusunan kabinet akan dilakukan di rumah transisi. ‪”Jadi ada teman-teman itu ada yang mengajak untuk membuat rumah transisi. Tapi baru sebatas itu pembahasannya,” ujar Poempida di rumahnya, Jakarta, Selasa (29/7/2014).‬

Selain penyusunan kabinet, ‪di rumah tersebut akan dibuat sebagai tempat pemetaan dan identifikasi program-program, terutama 100 hari masa pemerintahan Jokowi-JK. “Kita baru mulai rapat bulan Agustus nanti. Saya belum tahu bentuknya bagaimana, yang jelas nantinya saya mau untuk urun rembug,” tutur menantu Fahmi Idris ini.

‪”Karena kan di awal pemerintahan masih menjalankan anggaran yang disusun pemerintah sekarang. Nah tapi kan orang-orang senangnya bahas 100 hari kerja, padahal anggarannya bukan kita yang susun,” tandas Poempida. Rumah ini didesain sebagai ajang urun rembug sebagai identifikasi program unggulan. Harapannya adalah agar masyarakat dapat merasakan manfaat yang jelas.

Apa kata pengamat tentang rumah transisi yang biasanya diterapkan di Amerika Serikat? Apakah hal ini dapat dianggap sebagai cara untuk mengganggu jalannya kepemerintahan demisioner Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang masih tersisa?

Pendapat Indra J. Pilliang

Menurut Indra J. Pilliang, mantan Ketua Dewan Pelaksana Badan Penelitian dan Pengembangan DPP Partai Golkar, yang mengkritik ide itu. Ia melontarkan kritik tajam kepada Jokowi lewat akun twitternya. “Indonesia tidak mengenal pemerintahan transisi. Jadi Pak Jokowi hati-hati bicara soal Kantor Transisi itu. Ini bukan Amerika Serikat,” tegas Indra, yang mundur dari jabatan di Golkar pada Mei 2014 lalu demi mendukung Jokowi-JK. Dia juga mengkritik Tim Sukses Jokowi yang mengatakan bahwa Presiden SBY tidak bisa mengambil kebijakan-kebijakan penting lagi sampai pelantikan Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden baru. Dia terangkan bahwa Indonesia mengenal fixed term, bukan pemerintahan transisi.

“Itu 100 persen keliru. SBY tetap kepala negara dan kepala pemerintahan sampai 20 Oktober,” tegas intelektual muda itu. “Jangan sampai Pak Jokowi tergelincir ngomong beginian. Kita bukan USA,” tambahnya. Pernyataan Jokowi soal “Kantor Transisi” atau penolakan tim suksesnya terhadap kebijakan-kebijakan penting dari Presiden SBY itu, menurut Indra Piliang, pemikiran yang “American Minded”. “Menurut saya American Minded. Bukan NKRI. Hati-hati,” seru mantan Ketua Departemen Kajian dan Kebijakan DPP Partai Golkar itu. (Baca sumber: beritajatim.com)

Pendapat Dimas Oky Nugroho

Dimas Oky Nugroho, Koordinator Sukarelawan Indonesia untuk Perubahan, menilai pembentukan kantor transisi adalah sebuah langkah politik yang tepat dalam mengantisipasi kerja-kerja politik dan pemerintahan ke depan. Presiden Indonesia sebelumnya juga memiliki kantor transisi, seperti Soeharto saat Orde Lama ke Orde Baru. Juga SBY dengan Blora Centernya.

“Kantor transisi tanda kutip ini nanti sebagaimana disampaikan presiden terpilih Jokowi akan bermanfaat dalam membantu presiden terpilih untuk menyusun agenda-agenda pemerintahan Jokowi-JK ke depan, ini adalah hak presiden terpilih. Kantor ini juga bermanfaat untuk membangun komunikasi dengan kekuatan-kekuatan politik yang ada serta mempersiapkan sejumlah landasan yang langsung dibutuhkan presiden terpilih segera pasca dirinya dilantik menjadi presiden RI ke-7,” kata Dimas saat dikonfirmasi, Kamis (24/7/2014).

“Ini adalah inisiatif cepat, cerdas dan inovatif dari Presiden terpilih Jokowi untuk mempersiapkan pemerintahannya. Dalam kaitannya dengan penyusunan kabinet, kantor transisi ini juga akan menjadi institusi teknis yang berwibawa di bawah kendali presiden terpilih dalam upaya berdialog dan berkomunikasi dengan berbagai kekuatan politik nasional, partai koalisi dan masyarakat sipil seperti universitas dan organisasi masyarakat,” ujarnya. “Sebaiknya langkah ini harus didukung dan Jokowi diberikan kesempatan dalam mewujudkan agenda-agenda politik pro-kerakyatannya,” harapnya. (Baca sumber: tribunnews.com)

Pendapat Yogi Suprayogi

Pakar kebijakan publik Universitas Padjajaran, Yogi Suprayogi menjelaskan, kRumah transisi ini sangat perlu dalam mengumpulkan teknokrat-teknokrat handal yang membantu Jokowi dalam mendukung program-programnya ke depan. “Secara teknis, kantor transisi ini bagian untuk membangun kepercayaan publik. Sehingga kabinet Jokowi harus diisi orang-orang yang kompeten. Prinsipnya, salah satu tujuan dari kantor transisi ini untuk memproduksi ide-ide yang mampu mengejawantahkan kerja Jokowi dalam menyiapkan Keputusan Presiden (Keppres) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu),” kata Yogi.

Yogi menambahkan, dalam memformulasikan sebuah Keppres dan Perppu tidak bisa secara tiba-tiba. Menurutnya, butuh pematangan konsep, sehingga dalam 100 hari pemerintahan Jokowi-JK tidak lagi diribetkan dengan hal-hal seperti penerbitan Keppres dan Perppu. “Dan dengan kehadiran kantor transisi ini, hal-hal seperti itu sudah rampung sehingga Jokowi mampu memikirkan pembangunan strategis lainnya,” ujarnya.

Pemerintahan Jokowi-JK ke depan, lanjut Yogi, akan lebih terancang di awal dengan adanya kantor transisi. “Ini menjadi jembatan untuk menyiapkan komposisi kabinet yang ideal, rencana pembangunan yang terencana, dan terukur,” ucap Yogi.

Pendapat Muhammad Sadli Andi

Peneliti lembaga penelitian The Jokowi Watch, Muhammad Sadli Andi dalam siaran persnya, Jumat (25/7/2014) menganggap rumah transaksi Jokowi tidak akan mengganggu jalannya kepemerintahan demisioner Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang masih tersisa. “Kritik membabi-buta terhadap pemikiran Presiden terpilih Jokowi karena akan membuka kantor transisi untuk tempatnya bekerja mempersiapan diri menjadi Presiden RI ke-7, sebenarnya justru bisa jadi adalah tata cara ‘berdemokrasi’ ala Amerika. Jadi, bukan ide Jokowi membuka kantor transisi yang ala Amerika,” ujarnya.

Menurut dia dalam Undang-undang Pemilu tidak secara jelas dan tegas memberikan definisi tersendiri, dalam hal jeda kekuasaan dan rentang waktu Presiden terpilih dan Presiden demisioner. Langkah Jokowi itu bisa menjadi kesempatan yang baik untuk me-review janji kampanye Jokowi yang menyatakan tidak akan bagi-bagi kursi dengan partai yang mendukungnya. “Sebenarnya di kantor transisi tersebut potret presiden terpilih dapat tergambar dan menarik untuk mulai me-review satu persatu janji Jokowi saat kampanye, misalnya, benarkah istilah koalisi tanpa syarat itu? Tesis ini, tentu akan diuji saat Presiden Jokowi akan membentuk kabinetnya,” katanya. (Baca sumber: tribunnews.com)

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Gravatar
Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: