//
Anda membaca...
Kesehatan, Sejarah dan Politik

Beredar Petisi Online Tolak Ribka Tjiptaning Jadi Menkes

Janji Ribka Tjiptaning Jika Jadi Menteri Kesehatan

Telah beredar petisi online yang menyatakan penolakan Ribka Tjiptaning sebagai menteri kesehatan dalam kabinet Jokowi-JK dari kelompok orang yang mengaku sebagai dokter Indonesia. Nama wanita lulus Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia ini memang masuk dalam kandidat Menkes seperti polling yang diadakan Jokowi Center tentang Kabinet Alternatif Usulan Rakyat (KAUR).

Seperti yang dinyatakan dalam petisionline.net, berbagai alasan dikemukan mereka menolak Ketua Komisi IX DPR bidang kesehatan ini diantaranya adalah keraguan akan kapasitas Ribka dalam bidang kesehatan, masih banyak calon lain yang lebih layak dan jejak rekamnya yang diklaim telah menghina atau menyinggung profesi dokter Indonesia lewat berbagai penyataannya. Para dokter ini menagih janji Jokowi untuk memilih menteri dari kalangan profesional, khususnya dalam bidang kesehatan masyarakat.

Hingga tanggal 30 Juli 2014, pukul 23.00 WIB, petisi itu sudah ditandatangani oleh 4037 orang. Sekitar lebih dari 2.900 penandatangan menggunakan alamat IP atau internet protocol berbeda. Berikut beberapa pernyataan Ribka Tjiptaning yang mereka klaim menghina profesi dokter Indonesia yang menyebabkan dia dianggap kurang layak sebagai Menkes.

1. Dokter Dianggap Lebih Jahat Dibanding Polantas

Ribka Tjiptaning pernah mengatakan dalam banyak hal dan kesempatan dokter itu lebih jahat dibanding polisi lalu lintas (Polantas). Seorang Polantas menurutnya mengeluarkan surat bukti pelanggaran (Tilang) kepada pelanggar lalu lintas dalam keadaan sehat. “Kalau dokter orang sakit yang dia “Tilang”,” katanya. Belum lagi dalam proses memastikan penyakit yang diderita oleh seseorang. Menurut Ribka, terlihat sekali seorang dokter tidak mempercayai ilmu yang dia peroleh selama menjalani pendidikan di perguruan tinggi.

2. Dokter Mendapat Komisi 15% dari Lab

“Semua pendeteksian penyakit termasuk hanya masalah panas badan harus melalui hasil laboratorium. Setelah ditelusuri, ternyata siapa pun dokter yang mengeluarkan perintah pemeriksaan laboratorium terhadap pasien karena mendapat bagian sebesar 15 persen dari keseluruhan biaya laboratorium yang dibayar oleh pasien,” kata politisi PDI Perjuangan itu.

Ribka juga menceritakan temuannya di salah satu rumah sakit yang neoliberalisme dengan memberlakukan syarat khusus dalam merekrut tenaga dokter spesialis. “Dokter spesialis bisa dia terima bekerja di sebuah rumah sakit kalau dalam satu bulan dia menyatakan sanggup mencari sedikitnya lima pasien yang pengobatannya harus melalui bedah atau operasi,” tambahnya. (Baca sumber: jpnn.com)

3. Dokter Jadi Jubir Perusahaaan Farmasi

Ribka Tjiptaning pernah mengkritisi kondisi dunia kedokteran di Indonesia yang semakin komersil. Salah satunya terkait penggunaan obat-obat paten bagi pasien kurang mampu. “Dokter kita sekarang seolah jadi jubir perusaahaan farmasi,” ujar Ribka dalam Rapat Koordinasi Bidang Kesehatan di Kantor DPP PDI Perjuanga, Senin (30/12/2013).

Ribka menuturkan, dirinya pernah mendapati salah satu dokter di kliniknya yang menjual obat paten kepada pasiennya. Saat ditanya, ternyata dokter tersebut dijanjikan mendapat kesempatan seminar di luar negeri secara gratis jika berhasil menjual merek obat paten sejumlah tertentu. “Kacau, saya bilang gak ada yang seperti itu. Gak bisa pelayanan dan bisnis jadi satu,” tegasnya.

Ia juga membeberkan banyaknya seminar-seminar yang diselenggarakan Ikatan Dokter Indonesia (IDU) dengan dibiayai merek-merek obat paten. Sementara itu biaya untuk mengikuti seminar-seminar itu sangat mahal dan tidak terjangkau dokter-dokter muda yang idealis. (Baca sumber: tribunnews.com)

4. Ribka Tjiptaning Diduga Hilangkan ‘Ayat Rokok’

Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat ternyata telah memberi sanksi kepada Ribka Tjiptaning, Ketua Komisi IX dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, terkait kasus hilangnya ayat tentang tembakau sebagai zat adiktif (ayat rokok) dalam Rancangan Undang-Undang Kesehatan. Ribka diberi sanksi tak boleh memimpin rapat hingga akhir masa jabatan di tahun 2014.

“Tidak bisa memimpin rapat pansus atau panja. Kalau enggak salah (putusan sanksi) sejak Januari kemarin,” kata Wakil Ketua BK Siswono Yudhohusodo ketika dihubungi, Selasa (17/4/2012). Siswono mengatakan, kasus itu memang belum selesai lantaran belum diketahui siapa yang menghilangkan Ayat (2) di Pasal 113 dalam RUU Kesehatan. Hilangnya ayat itu diketahui ketika RUU Kesehatan yang disahkan Dewan dikirimkan ke Sekretariat Negara untuk disahkan menjadi undang-undang. (Baca sumber: Kompas.com)
.

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Gravatar
Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: