//
Anda membaca...
Sejarah dan Politik

Apa itu Sistem Noken dalam Pemilu di Pegunungan Papua?

Gugatan Kubu Prabowo Tentang Sistem Noken di Papua
Apa sebenarnya sistem noken yang digunakan dalam pemilu legislative dan pilpres 2014 di Pegunungan Papua? Mengapa hal ini diprotes Kubu Prabowo-Hatta sebagai proses yang tidak demokratis dan rawan kecurangan? Dalam berkas gugatan tim pasangan nomor satu yang diunggah oleh Mahkamah Konstitusi di web resminya pada halaman 136 dari 147 menyebutkan bahwa sistem noken yang dilaksanakan di 12 kabupaten di Pegunungan Papua tidak bisa diterima. Dari hal tersebut, hasil rekapitulasi suara sekitar 30 TPS di Papua Barat tidak ada yang memilih Prabowo.

Kapolda Papua Irjen Tito Karnavian pernah menyebutkan salah satu kerawanan jelang Pemilu yang dihadapi salah satunya adalah pro-kontra sistem noken. Seperti apa sistem yang kerap digunakan di masyarakat pegunungan di Papua ini? Apakah penggunaan Noken tersebut dapat mempermudah pelaksanan pilpres karena demografi papua yang sulit di jangkau.

Ada dua sistem noken yang biasa digunakan masyarakat di pegunungan Papua, yaitu pola big men atau suara diserahkan dan diwakilkan kepada ketua adat, dan pola noken gantung dimana masyarakat lain dapat melihat suara yang telah disepakati masuk ke kantung partai yang sebelumnya telah ditetapkan. Dalam sistem noken ini, maka prinsip rahasia tidak lagi berlaku. “Karena ini untuk menghargai sistem big men tadi, dimana warga harus taat pada kesepakan yang telah dibuat dan dipimpin oleh kepala suku,” kata Kapolda Papua Irjen Tito Karnavian, di Mapolda Papua, Jl Sam Ratulangi, Selasa (1/4/2014).

Menurut Tito, praktik noken masih terdapat di beberapa wilayah pegunungan di Papua. Ini dikarenakan faktor geografis dan ketersebaran masyarakat di wilayah pegunungan itu sendiri atau mereka yang hidup tanpa akses informasi, transportasi, atau pun komunikasi. Tidak mudah untuk menjangkau distrik-distrik dan sebaran masyarakat pegunungan. Biaya yang tidak sedikit dikeluarkan bagi para caleg untuk mensosialisasikan visi-misinya.

“Dia harus naik pesawat Rp 50-60 juta sekali jalan,” kata Tito. Lalu, adakah caleg atau tim sukses salah satu capres yang berkampanye di wilayah pegunungan, dan bagaimana mereka yang menyampaikan siapa serta visi misi yang mereka bawa? Pola sosialisasi yang diterapkan tentu berbeda dengan kampanye pada umumnya. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan upacara Bakar Batu (upacara dimana terdapat babi yang dimasak di atas bara batu). Cara ini dinilai efektif dalam merangkul masyarakat untuk datang dan memperkenalkan diri.

Dalam upacara ini pula mereka bernegosiasi dengan para kepala suku untuk menentukan pilihan. Bisa jadi siapa yang sering bakar batu dialah yang berkesempatan dipilih meski mayoritas pemilih tidak paham dengan maksud si caleg, karena suara mereka diwakilkan oleh ketua suku.

Terkait dengan pro kontra ini, Polda Papua menyarankan agar para partai politik di daerah agar berembug membuat kesepakatan di wilayah mana yang realistis dapat menggunakan noken dam di mana yang menggunakan pola one man one vote (TPS).

Sudah Ada Sejak Pilkada dan Pileg

Penggunaan Noken sebagai pengganti kotak suara mulai diperkenalkan dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) dan pemilihan legislatif (pileg) di beberapa wilayah kabupaten di pegunungan tengah Papua, dilakukan dengan cara budaya setempat. Penggunaan nokensebagai pengganti kotak suara ini dilakukan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 47-48/PHPU.A-VI/2009), tertanggal 9 Juni 2009 dalam sengketa Pilkada Kabupaten Yahukimo 2009. Saat itu, MK memperbolehkan menggunakan noken dalam pemungutan suara di beberapa daerah di wilayah pegunungan. Putusan MK yang melegalkan penggunaan noken hanyalah bentuk penghargaan terhadap keberagaman budaya dalam kemajemukan Indonesia.

Namun, putusan MK tersebut tidak dapat dipandang atau ditafsirkan sebagai suatu norma hukum yang akan digunakan sebagai dasar hukum penggunaan noken sebagai sebuah “sistem” pemilu di Papua. Noken hanyalah sebuah simbol budaya dan tidak dapat digunakan secara permanen, sebagai instrumen demokrasi dalam pemilu di Papua. Itu karena sistem seperti itu tidak akan pernah mendidik masyarakat untuk maju dalam peradaban berdemokrasi.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva, tidak dapat mengomentari tentang pengunaan Noken di Papua saat pilpres kemarin, karena termasuk dalam pokok perkara. Sah atau tidaknya Noken tergantung pada fakta yang ada di persidangan nanti. Sistem Noken pada pilpres masih menjadi kontroversi karena mengesampingkan aspek jujur, adil, dan rahasia.

Tanggapan KPU

Menanggapi gugatan kubu Prabowo-Hatta mengenai sistem noken di Papua dan menganggapnya bukan sebagai proses pemilihan dan tidak demokratis, komisioner KPU Hadar Nafis Gumay justru menyebut tim Prabowo-Hatta tak bisa buktikan bahwa sistem noken tak bisa diterima.

“Jangan klaim saja! Sekarang buktikan saja (kalau ini tidak demokratis). Kan aneh, Pileg saja mereka menerima sistem noken, kenapa saat ini malah tidak?” ujar Hadar sebelum rapat konsolidasi di Hotel Novotel Jakarta, Jl Gadjah Mada, Taman Sari, Jakarta Barat, Jumat (1/8/2014), seperti yang diberitakan detik.com. Menurut Hadar kondisi di Papua tidak memungkinkan dilakukan pemilihan seperti di kota besar. Di sejumlah tempat belum memiliki infrastruktur yang memadai.

“Harus dimaklumi di Papua tidak mudah mengawasi, karena infrastruktur sulit. Kita pahami di Indonesia tidak semua seperti Jakarta. Kemudian untuk daerah lain (kalau ada yang berlakukan sistem noken) dibuktikan saja. Mungkin kami salah,” kata Hadar.

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Gravatar
Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: