//
Anda membaca...
Sejarah dan Politik

Jokowi Hapus Jabatan Wakil Menteri Dalam Kabinetnya?

Foto Pelantikan Dino Patti Djalal Jadi Wamen Luar Negeri

Sepertinya Jokowi akan menghapus jabatan wakil menteri (wamen) dalam kabinet yang akan disusun bersama Jusuf Kalla dan tim pembentukan yang kabarnya akan berkantor di rumah transisi, walaupun saat ini isu ini masih dalam pertimbangan. Jabatan ini akan dicabut jika beban kerja kementerian bisa diefektifkan pejabat Direktur Jenderal atau Dirjen.

“Kami akan merumuskan dan melihat, apakah karena beban kerjanya harus ada wakil menteri atau cukup dibantu dirjen,” tukas Jokowi sebelum keluar dari rumahnya di kawasan Jl Kutai Utara, Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Timur, untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Nur Jamil, Jumat (1/8/2014). “Toh, sebenarnya sudah ada Dirjen yang membantu menteri,” kata Jokowi. Meski demikian, Jokowi menyatakan bahwa dirinya belum memiliki keputusan dalam menyikapi keberadaan wakil menteri.

Apalagi, lanjut dia, keberadaan wakil menteri bukan satu-satunya solusi bagi seorang menteri untuk berbagi pekerjaan, karena di kementerian sudah ada sejumlah jabatan dirjen. Lagipula, tukas calon pengganti Presiden SBY ini, jabatan wakil menteri memiliki konsekuensi penyediaan anggaran negara yang tidak sedikit.

Namun untuk kepastiannya, ayah dari Gibran Rakabuming Raka ini masih akan akan membicarakan secara serius dengan tim pembentukan kabinet. Meski sudah membuka sedikit soal kemungkinan penghapusan wakil menteri, hingga kini Jokowi belum bersedia secara gamblang menjelaskan postur kabinet dan siapa saja nama yang akan ditempatkan sebagai menteri.

Pendapat Pengamat Politik, Andrinof Chaniago

Menurut pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Andrinof Chaniago, pertimbangan untuk mengkaji keberadaan jabatan wakil menteri masih diperlukan atau tidak adalah sebuah kebijakan tepat untuk merampingkan kabinet dan anggaran negara. “Pertimbangan tersebut sudah tepat, karena beberapa kementrian tidak perlu wakil menteri,” ujar Andrinof kepada Metrotvnews.com, di Jakarta Sabtu (2/8/2014).

Kata Andrinof, beberapa kementerian seperti Pekerjaan Umum dan Pertanian tidak dibutuhkan wakil menteri karena bisa memberdayakan eselon satu seperti direktur jenderal. Meski program andalan Presiden terpilih tersebut adalah menguatkan bidang pertanian. Lain halnya dengan Kementrian Luar Negeri, lanjut Andrinof, membutuhkan peran wakil menteri karena banyaknya agenda bilateral yang harus dihadiri pejabat setingkat menteri. “Nah kalau Kementrian Luar Negeri perlu itu wakil menteri,” jelasnya.

Untuk itu, pertimbangan Jokowi untuk mencabut beberapa wakil menteri sudah tepat, lantaran tidak seluruh kementrian membutuhkan wakil. “Tergantung, apakah kementerian tersebut memang membutuhkan wakil menteri dan tugas-tugas mewakili negara,” pungkasnya.

Pendapat Pakar Tata Negara, Margarito

Pakar Tata Negara, Margarito Kamis menilai peniadaan jabatan wakil menteri sudah tepat mengingat posisi wamen bisa dikerjakan pejabat sekelas Dirjen. “Rencananya sudah tepat. Jabatan wakil menteri (wamen) itu tidak perlu. Tidak urgent. Siapa yang menjamin tak ada matahari kembar antara menteri dan wakilnya? Itu membuat yang dibawahnya harus menambah koordinasi dan mengganggu kinerja,” ujar Margarito.

Ia mengatakan tugas wakil menteri sebenarnya bisa diselesaikan oleh jajaran Dirjen yakni untuk mengkoordinasi dan menjadi ‘mulut’ menteri seperti yang terjadi di kabinet sebelumnya. Selain itu, ia sepakat bila keberadaan wakil menteri menambah anggaran namun tak efisien. sejumlah fasilitas yang diberikan pada wakil menteri dinilai pemborosan anggaran yang tak perlu.

Pada Kabinet Indonesia Bersatu II ini, posisi wakil menteri banyak ditempati oleh para akademisi serta kalangan profesional. Langkah penghapusan posisi wamen dinilainya sesuai dengan janji Jokowi-JK untuk menempatkan para profesional menduduki posisi menteri di pemerintahannya. “Saatnya kita lihat janji menempatkan profesional dan tidak bagi-bagi kursi seperti yang dijanjikan pak Jokowi-JK,” pungkasnya.

Pendapat Pengamat Politik, Medrial Alamsyah

Pengamat politik Medrial Alamsyah menilai perlu dilakukan pengecilan struktur birokrasi. Ia sendiri mengaku sejak awal memang tidak setuju dengan jabatan wakil menteri. Menurutnya, jabatan tersebut bisa menjadi rebutan partai walaupun bukan jabatan politis. Ia menambahkan keberadaan wakil menteri tersebut juga berkontribusi pembengkakan birokrasi. Ia menuturkan dihapuskan jabatan wakil menteri juga bisa menghemat anggaran Negara. Tambahnya, sekian menteri saja berapa dari kebutuhan pokok mereka yang dihemat seperti mobil dinas dan rumah dinas.

Birokrasi kita kan terlalu gemuk, dengan adanya wakil menteri menambah ribet. Persoalan yang harus dilakukan pemerintah dalam reformasi birokrasi adalah dengan mengecilkan struktur birokrasi dan bukan menambah, katanya pada Gresnews.com, Sabtu (2/8). Medrial melanjutkan kalau Jokowi mau menghilangkan jabatan wakil menteri ia sangat setuju.

Namun ia ragu Jokowi akan melakukan hal tersebut. Sebab untuk mengecilkan birokrasi harus dimulai dengan mengecilkan kabinet. Birokrasi besar gara-gara kabinet, kabinet besar otomatis banyak kementerian yang tidak perlu, 15 (kementerian) juga kebanyakan, cukuplah 15-20. Eselon 1 juga dikurangi, jelasnya.

Jabatan Wakil Menteri Inkonstitusional?

Pakar Hukum Tata Negara, Margarito, menilai posisi wakil menteri (wamen) tidak sesuai dengaan konstitusi. Aturan hukum yang mengatur posisi tersebut dianggap inkonstitusional. “Pasalnya bertentangan dengan UUD 1945,” ujar Margarito, Kamis, 19 Januari 2012, di gedung Mahkamah Konstitusi. Margarito menjadi saksi ahli dalam pengujian Undang-Undang tentang Kementerian Negara di Mahkamah Konstitusi. Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN-PK) memohon pengujian Pasal 10 UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Terkait Keberadaan Wakil Menteri.

Wakil menteri diangkat dengan menggunakan dasar Pasal 10 UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Pasal itu menyebutkan Presiden dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu saat terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus. Menurut Margarito, pasal tersebut tidak sejalan dengan Pasal 17 UUD 1945, khususnya ayat empat. Ayat itu menyebutkan pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian. “Tidak memerintahkan DPR dan presiden menciptakan jabatan wakil menteri,” kata Margarito, seperti yang dimuat tempo.co.

Pasal itu seharusnya mengatur syarat pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian. “Bukan dan tidak dibenarkan bikin jabatan wakil menteri,” ujarnya. Dia juga mengatakan pasal itu tidak sah secara hukum. “Tidak ada nalar bahwa pasal itu memiliki kualifikasi hukum dan sah,” katanya.

Yusril Ihza Mahendra, saksi ahli yang juga hadir dalam sidang ini, sependapat dengan Margarito. Yusril mengatakan latar belakang munculnya norma Pasal 17 ayat (4) UUD 1945 itu situasional. Saat itu terjadinya pembubaran, pengubahan, serta pembentukan kementerian negara yang begitu sering dilakukan pada masa Presiden Abdurrahman Wahid. “Norma itu lahir agar presiden tidak seenaknya sendiri membentuk, mengubah, dan membubarkan kementerian yang ada.” Namun, kata Yusril, aturan dalam UU No. 39 itu tidak sesuai dengan perintah konstitusi yang dirumuskan Pasal 17 UUD tadi.

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Gravatar
Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: