//
Anda membaca...
Hukum dan Peristiwa, Sejarah dan Politik

Massa Kubu Prabowo Gembok Paksa Gerbang KPU

Foto Pendemo dari Dewan Rakyat Jakarta Gembok Pagar KPU

Kompas & Tempo

Sekitar 200 orang massa dari kubu Prabowo-Hatta memaksa menggembok pagar gedung KPU karena menganggap terjadi kecurangan. Mengatasnamakan dari Dewan Rakyat Jakarta, pendemo berunjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemilihan Umum di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, pada Senin, 4 Agustus 2014, pukul 13.45.

Begitu tiba di Gedung KPU, mereka merangsek ke depan gerbang KPU dan memaksa menggembok gerbang tersebut dengan rantai lalu digembok. Rantai tersebut lalu diikat dengan pita berwarna merah putih. Aksi itu dilakukan dengan alasan KPU tidak netral dan telah berbuat curang dalam pelaksanaan Pemilu Presiden 2014, seperti yang diberitakan kompas.com dan tempo.co.

“KPU tidak profesional, rakyat marah. Maka rakyat menggembok pintu gerbang KPU,” ujar Ketua tim aksi, Taufik, ketika berorasi di depan Gedung KPU, Senin. Adapun orator terus melontarkan teriakan, “Maju, perlihatkan ke KPU!”

Massa beratribut garuda merah itu berkeras menggembok pintu KPU, sehingga terlibat kericuhan dengan anggota kepolisian yang berjaga. Mereka datang membawa bendera kuning. “Terima kasih kepada KPU yang telah menyingkirkan pasangan nomor satu dengan kecurangan,” kata orator. Mereka juga membawa poster bergambar Husni Kamil Malik, Ketua KPU, yang telah dicoret-coret. Mata Husni digambarkan mirip bajak laut: bermata satu dengan gambar tengkorak. Dua gigi depan Husni digambarkan bertaring panjang.

Taufik mengatakan, KPU telah melakukan pembiaran kecurangan dalam proses pilpres. KPU dianggap tidak netral karena telah memerintahkan untuk membuka kotak suara Pilpres. Harusnya, kotak suara itu dibuka atas perintah Mahkamah Konstitusi. Koordinator Aksi Dewan Rakyat Jakarta, Guntur Setiawan, meminta agar seluruh komisioner KPU se-Indonesia diperiksa dan diaudit. Menurut Guntur, KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu harus bersikap independen, netral, adil dan profesional.

Di atas mobil, sang orator menuduh Husni bermain curang dalam proses pemilu. Ia juga menuding Husni menerima suap sebesar Rp 25 miliar. Menurut dia, KPU menguntungkan Jokowi-Jusuf Kalla dalam proses pemilu presiden. Kelompok ini membawa spanduk bertuliskan “KPU Gagal Total karena Tidak Netral”.

Massa yang menamakan diri Dewan Rakyat Jakarta ini mengklaim KPU memaksakan kehendak dengan menetapkan hasil rekapitulasi nasional. Mereka menolak mengatakan memaksakan kehendak memenangi pemilu. Namun pelaksanaan pemilu ulang termasuk dalam salah satu tuntutan mereka. Bahkan mereka meneriakkan, “Revolusi sampai menang!”

Ratusan aparat kepolisian yang berjaga di gedung KPU tidak melarang aksi mereka. Kepolisian hanya berjaga-jaga dibalik pagar gedung KPU. Hingga pukul 14.45 WIB, aksi penggembokkan pagar tersebut masih berlangsung.

Polri Siagakan 22.000 Polisi Amankan Sidang di MK

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menerjunkan 22 ribu personelnya untuk mengamankan jalannya persidangan sengketa pilpres 2014 di Mahkamah Konstitus (MK) yang dilayangkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, atas keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Seluruhnya ada 22 ribu personil di seluruh ring, khusus pengamanan persidangan,” ujar Kapolri Jenderal Pol Sutarman, di Mabes Polri, Jakarta, Senin (4/8), seperti yang diberitkan gatra.com.

Untuk mengamankan jalannya sidang, kata Sutarman, Polri menerapkan pengamanan berlapis, mulai di gedung MK hingga ring 4, termasuk mengamankan semua pihak yang berkepentingan dalam persidangan ini. “Kita sudah siapkan pengamanan berlapis untuk pengamanan di gedung MK, di ring luar gedung sampe ring empat, sudah kita amankan. Hakimnya juga kita amankan,” tegas Sutarman.

Polri memberikan pengamanan kepada hakim konstitusi agar mereka terbebas dari intimidasi atau ancaman apapun sehingga bisa memutus secara independen atas sengketa yang diajukan pasangan Prabowo-Hatta itu. “Kita harapkan hakim konstitusi akan memutuskan berdasarkan fakta-fakta yang ada dan norma keadilan yang berlaku tanpa dipengaruhi apapun, termasuk adanya demonstrasi dan pengaruh-pengaruh lain,” tegas Sutarman.

Menurutnya, Polri akan mengamankan seluruh tahapan persidang di MK agar persidangan berjalan aman, lancar, dan tertib. “Pengamanan tahapan pilpres masih berjalan, karena saat ini masih ada gugatan di MK yang diajukan oleh salah satu pasangan.”

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Gravatar
Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: