//
Anda membaca...
Sejarah dan Politik

Kubu Prabowo-Hatta Minta Pilpres Ulang di 33 Provinsi

Foto Eggy Sudjana, Ketua Tim Advokasi Prabowo-Hatta

Kompas

Kubu Prabowo-Hatta meminta pilpres 2014 diulang di 33 Provinsi karena mengklaim ada bukti kecurangan yang massif dan terstruktur yang terjadi. Ketua tim advokasi pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Habiburokhman menyatakan mereka menemukan pelanggaran pemilu dengan cakupan wilayah dan pelanggarannya begitu luas, seperti yang diberitakan tempo.co.

Permasalahan dalam pemilu presiden, Habiburokhman melanjutkan, mencakup adanya 52.000 formulir C1 yang bermasalah serta kejanggalan jumlah daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb). “Ada 150.000 tempat pemungutan suara yang DPKTb-nya bermasalah,” katanya, Senin, 4 Agustus 2014.. Habiburokhman mengatakan konsekuensi atas adanya DPKTb yang bermasalah ini ialah penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU).

Habiburokhman mengklaim, jika Mahkamah Konstitusi memutuskan penyelenggaraan pemungutan suara ulang, hasil pemilu akan berubah. “Ada dua puluh satu juta suara yang bermasalah yang bisa merubah hasil pilpres,” ujarnya. Hal yang sama diungkapkan oleh anggota tim advokasi Prabowo-Hatta, Alamsyah Hanafiah. Menurut Alamsyah, MK harus menyelenggarakan pencoblosan ulang di 33 provinsi.

“Dalam putusan sela nanti kami akan meminta MK menyelenggarakan PSU di seluruh 33 provinsi,” kata Alamsyah, Senin, 4 Agustus 2014. Alamsyah juga menyatakan optimistis timnya siap menjalani persidangan yang akan diselenggarakan pada Rabu, 6 Agustus 2014. “Kami siap dan kami telah melengkapi berkas gugatan,” ujarnya.

Pasangan Prabowo-Hatta mengajukan gugatan hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum ke MK pada Jumat, 25 Juli 2014. Dalam berkas gugatan setebal 55 halaman, Prabowo-Hatta mengklaim memenangi pemilu presiden dengan perolehan suara 50,25 persen atau 67.139.153. Sedangkan pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, menurut kubu Prabowo-Hatta, hanya memperoleh 49,74 persen atau 66.435.124 suara. (Baca: Refly Harun: Gugatan Prabowo Akan Ditolak MK)

Tim Prabowo: Untuk Pemilu Ulang, Pemerintah Masih Punya Dana

Wakil Ketua Tim Advokasi Perjuangan Merah Putih Razman Nasution mengatakan, seandainya MK mengabulkan gugatan Prabowo-Hatta maka tidak akan terjadi kekacauan nasional. Razman juga menyebut pemerintah masih punya dana untuk melakukan Pilpres ulang.

Dilansir Liputan6, Minggu (3/8/2014), Razman mengatakan ada beberapa langkah yang bisa diambil untuk menghindari terjadinya kekacauan nasional. Misalnya saja Presiden SBY bisa membuat dekrit atau perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang). “Kita tidak akan chaos. Ada dekrit dan perppu. Untuk pemilu ulang pun kita masih punya dana. Kita sanggup melakukan itu,” tandas Razman, seperti yang dirilis liputan6.com.

Pada kesempatan yang sama Razman mengatakan akan menempuh langkah untuk melapor kecurangan yang terstruktur, massif dan sistematis ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Hal ini menurutnya dapa membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menetapkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

“Final and binding (final dan mengikat) itu hanya untuk putusan MK. Kalau DKPP berhentikan KPU, produk yang dihasilkan KPU akan batal demi hukum. Kalau penyelenggara keliru, ya produknya keliru. MK bukan segala-galanya,” kata Razman di Rumah Polonia, Jakarta Timur, Minggu (3/8/2014).

Kubu Prabowo Desak DKPP Pecat Komisioner KPU

Ketua Tim Advokasi Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Eggy Sudjana, mendatangi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dengan melaporkan dugaan kecurangan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Untuk itu, ia mendesak DKPP untuk memecat Komisioner KPU.

“Sangat jelas bahwa 24 Juli, kita sudah ke sini memberikan temuan 265 kotak suara dibuka paksa oleh KPU, tapi aneh terjadi persetujuan dari Panwascam di daerah Cilincing. Saya laporkan ini tidak lazim karena masih tersegel,” ujar Eggy di Gedung Badan Pengawas Pemilu, Senin (4/8/2014), seperti yang diberitakan kompas.com. Eggy mengaku keberatan atas keputusan KPU yang telah mengumumkan hasil pilpres pada 22 Juli 2014, yang memenangkan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.

Kedatangannya pada sore hari ini adalah untuk menanyakan kepada DKPP terkait kasus tersebut. “Kita mau tanyakan ke DKPP, mana hasil itu?” ujar Eggy. Selain menanyakan soal kasus tersebut, ia juga melaporkan terkait surat edaran yang diterbitkan oleh KPU berisi perintah kepada KPUD untuk membuka kotak suara. Ia menilai, hanya Mahkamah Konstitusi yang boleh melakukan hal tersebut karena kotak suara beserta isinya merupakan barang bukti perkara pemilu.

Oleh karena itu, ia mendesak DKPP untuk memecat Komisioner KPU. “Kita minta DKPP untuk memecat Komisioner KPU karena sudah melakukan tindak pidana luar biasa. Kita minta DKPP melihat dengan jelas dan menyidangkan dengan jelas untuk memecat Komisioner KPU,” papar Eggy.

Diskusi

Satu respons untuk “Kubu Prabowo-Hatta Minta Pilpres Ulang di 33 Provinsi

  1. razman nasution, daripada buat psu mending uang negara buat infrastuktur dan kemakmuran/kesehatan rakyat ko gak pro rakyat banget sih statemenya

    Posted by bandot | Agustus 6, 2014, 12:57 pm

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Gravatar
Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: