//
Anda membaca...
Sejarah dan Politik

Saksi Prabowo Akui Coblos 6 Surat Suara untuk Jokowi-JK

Foto Satoni H, Anggota KPPS Nias Selatan Di Sidang MK

Satoni H merupakan saksi yang diajukan kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di tempat pemungutan suara (TPS) 3 Desa Babulahusa, Kecamatan Majino, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara. Ia mengaku mencoblos enam surat suara untuk pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla saat Pemilu Presiden 9 Juli 2014.

Menurut Satoni, pencoblosan itu dilakukan berdasarkan kesepakatan enam anggota KPPS lain yang bertugas di TPS tersebut. Pengakuan itu disampaikan Satoni saat bersaksi di sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (12/8/2014). Satoni merupakan saksi yang diajukan kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Pihak KPU sempat keberatan Satoni bersaksi karena dia penyelenggara pemilu, tetapi bersaksi untuk peserta pilpres.

Majelis hakim mencatat keberatan tersebut. Namun, Ketua Majelis Hakim Hamdan Zoelva mempersilakan Satoni jika tetap ingin memberikan keterangan. Satoni pun memilih tetap bersaksi. Satoni menjelaskan, di TPS tempatnya bertugas terdapat 99 orang dalam daftar pemilih tetap (DPT). Adapun surat suara yang tersedia sebanyak 101 surat suara, 99 surat suara sesuai DPT dan 2 surat suara tambahan.

“Saya mencoblos enam surat suara untuk Jokowi karena kita (anggota KPPS) sepakat agar tak ada surat suara tersisa saat pencoblosan,” kata Satoni. Hasil rekapitulasi, kata Satoni, pasangan Jokowi-JK mendapat 68 suara dan pasangan Prabowo-Hatta mendapat 32 suara. Jika ditotal, jumlahnya mencapai 100 suara atau lebih dari jumlah DPT di TPS tersebut. Lihat video Youtube di bawah ini.

Saat dikonfirmasi seusai persidangan, Satoni mengaku mencoblos enam surat suara untuk Jokowi-JK karena pilihan pribadinya. Ia tak mengetahui anggota KPPS lainnya mencoblos pasangan Prabowo-Hatta atau Jokowi-JK. Menurut dia, pencoblosan dilakukan setelah warga yang datang ke TPS meninggalkan TPS. Saksi dari tiap pihak hadir, tetapi tak mengetahui pencoblosan yang dilakukan oleh anggota KPPS itu.

Ia melanjutkan, saksi dari kedua kubu juga tak melakukan protes terkait rekapitulasi karena tak mengetahui ada kecurangan. Satoni menyadari tindakannya melanggar hukum, tapi tetap melakukannya karena ingin bekerja total dan melaksanakan kesepakatan bersama anggota KPPS lainnya.

Saat ditanya mengapa dirinya bersedia menjadi saksi untuk kubu Prabowo-Hatta, Satoni mengaku ingin menebus kesalahannya. Ia bahkan mengaku siap jika nantinya diberi sanksi oleh KPU. “Saat itu saya hanya ingin loyal pada KPPS. Sekarang saya jadi saksi karena saya sadar telah berbuat salah,” akunya. (Baca juga: Novela Nawipa, Saksi Prabowo-Hatta dari Papua yang Lucu)

Bawaslu Ancam Akan Pidanakan

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Daniel Zuchron, mengatakan, pihaknya akan memidanakan Satoni H, anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di tempat pemungutan suara (TPS) 3, Desa Babulahusa, Kecamatan Majino, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara. Langkah itu akan dilakukan setelah Satoni mengaku mencoblos enam surat suara di TPS tempat dia bertugas saat pemilu presiden pada 9 Juli lalu.

Daniel menjelaskan, perbuatan Satoni merupakan pelanggaran berat dalam pemilu. Sebagai anggota KPPS, Satoni akan dilaporkan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Untuk sangkaan melakukan tindak pidana, Satoni akan dilaporkan ke pihak kepolisian. “Perbuatan itu jelas pidana pemilu. Secara etik, otomatis kita ajukan ke DKPP untuk dipecat,” kata Daniel, saat dijumpai di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (12/8/2014).

Daniel melanjutkan, Komisi Pemilihan Umum juga wajib mencatat kesaksian Satoni sebagai penyelenggara pemilu yang melanggar aturan. Kesaksian Satoni di persidangan MK diharapkan dapat menjadi alat bukti untuk memidanakannya. “Perkaranya kan sudah lama, tetapi keterangannya baru. Kalau dari pidana, dan terbukti, akan ada ancaman dipenjara. Ini pelanggaran berat,” ujar Daniel.

Bisa Dibui 3 Tahun

Dalam pasal 234 Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terdapat ancaman hukuman yang cukup berat untuk mereka yang memberi tambahan suara untuk calon tertentu. Satoniha terancam 3 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 36 juta.

Berikut bunyi pasal 234 Undang-undang tersebut:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Pasangan Calon tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Pasangan Calon menjadi berkurang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Gravatar
Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: