Kapolres Nabire: Bupati Dogiyai Memang Imingi Warga Pilih Prabowo

Kapolres Nabire, Papua, AKBP Tagor Hutapea menyatakan bahwa ada ajakan bupati setempat untuk memilih Prabowo-Hatta demi mendapat uang. Pernyataan ini sekaligus membenarkan keterangan Ketua KPU Kabupaten Dogiyai, Didimus Dogomo sebelumnya. Akibat dari ajakan tersebut, banyak masyarakat marah dan menarik suara yang sudah diberikan pada pasangan nomor 1.

“Suara Prabowo itu ada, lalu ditarik kembali semua suara itu. Untuk yang menyampaikan itu banyak orang ngomong, dari PPD sampai warga masyarakat. Kami sudah filmkan,” kata Tagor lewat teleconference kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Kamis (14/8), seperti yang diberitakan merdeka.com.

Tagor mengatakan, warga dan penyelenggara pemilu setempat marah dan langsung menggelar rapat pleno di luar gedung. “Dipimpin oleh Ketua KPUD, ada Panwas, DPR, disaksikan saya dan Komandan Kodim, serta TNI-Polri yang ada di Dogiyai,” kata Tagor.

Tagor menjelaskan, masing-masing per distrik menyampaikan hasil rekapitulasi lewat tingkat panitia pengawas distrik. “Mereka bacakan apa yang direkap dan sampaikan ke Ketua KPUD. Mereka sampaikan suara pada Pak Prabowo pada pencoblosan tanggal 9 kami tarik kembali,” katanya. Pemungutan suara di distrik itu pun akhirnya dihapuskan. Meski begitu, jumlah perolehan suara kedua pasangan calon hanya selisih sedikit. “Jumlah surat suara sebenarnya pasangan nomor 1, 1.841, sisanya adalah pasangan nomor 2, 107.111. Itu hasil rekapitulasi di TPS-TPS,” katanya.

Sebelumnya, Ketua KPU Papua Didimus Dogomo memang menjelaskan ada ajakan dari bupati setempat untuk memilih Prabowo-Hattta. “Kalau dikasih ke Prabowo ada uang kalau tidak dikasih ke Prabowo tidak ada uang. Akhirnya masyarakat marah dan akhirnya bupati keluar,” ungkap Didimus pada sidang di MK, Rabu 13 Agustus lalu. (Baca: Ketua KPU Dogiyai: Bupati Imingi Uang Bagi Yang Nyoblos Prabowo)

Simak cuplikan video keterangan Kepala Polres Nabire Ajun Komisaris Besar Tagor Hutapea melalui teleconference dengan Ketua Majelis Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva. Lihat menit ke-1.10 soal keterangan adanya iming-iming duit bupati untuk nyoblos Prabowo.

Keterangan Soal Distribusi Logistik ke Dogiyai

Mahkamah Konstitusi (MK) menghadirkan Kapolres Nabire AKBP Tagor Hutapea dalam sidang hari ini, salah satunya meminta keterangan terkait distribusi logsitik. Keterangan itu dibutuhkan karena pada sidang sebelumnya saksi Prabowo-Hatta menyebut logistik tidak sampai di mafia barat dan mafia tengah, Kabupaten Dogiyai. Bagaimana keterangan Kapolres?

“Wilayah resort Nabire bawahi dua kabupaten yaitu kabupaten Nabire dan kabupaten Dogiyai. Pada saat pemilu presiden tanggal 7 Juli Wakapolres saya perintahkan pergeseran pasukan bawa logistik ke Dogiyai,” terang AKBP Tagor Hutapea seperti yang dimuat detik.com. “Kalau (dikirim) malam biasanya karena 240 Km tak ada perkampungan, jadi besok berangkat pagi demi keamanan,” imbuhnya. Wakapolres berangkat tanggal 7 pagi pukul 08.15 WIT ke Dogiyai membawa logistik bersama staf KPUD Dogiyai menggunakan satu truk dengan 25 mobil penumpang ada kijang dan Fortuner.

“Berangkat dari Polres dan sampai Dogiyai pukul 16.00 WIT, Wakapolres lapor kami sudah sampai dengan selamat dan logistik sementara di Polsek Dogiyai,” ujarnya. Tagor kemudian memerintahkan wakilnya itu untuk segera menyerahkan logsitik kepada KPU Dogiyai, namun ditunggu hingga malam hanya ada satu orang hadir yaitu ketua KPU Dogiyai Didimus Dogomo. (Didimus kemarin hadir dalam sidang).

“Saat itu Didimus belum mau terima karena sekretaris KPUD belum ada di Dogiyai dan pada 8 Juli pagi logisitik Sudikai dan Piyaie diambil karena akan menggunakan transportasi udara,” kata Tagor yang sudah setahun bertugas di Nabire.”Karena tidak ada yang ambil logistik, ada sms untuk Dogiyai belum sampai 8 distrik,” ujarnya.

Akhirnya, untuk 3 distrik yaitu Mapia Tengah, Mapia Barat dan Mapia Induk diambil oleh PPD (panita penyelenggara dsitrik) didampingi perwira pengendali. Kemudian tiba dan disimpan di distrik Mapia Induk 9 Juli. 5 Distrik lainnya didistribusikan pada pagi hari bersama PPD dan perwira pengendali. Namun belakangan baru diketahui di Mapia Tengah dan Mapia Barat logistik tidak sampai.

“Kesepakatan penyelenggara dan warga Mapia Tengah dan Mapia Barat mereka pencoblosan di Mapia Induk,” ucapnya. Dalam sidang sebelumnya, logistik di Mapia Barat dan Mapia Tengah dipermasalahkan tim Prabowo karena tidak sampai dan dianggap tidak ada pemilu.