//
Anda membaca...
Sejarah dan Politik

Tolak Larangan Rangkap Jabatan, PKB Keluar Dari Koalisi Jokowi?

Foto Muhaimin Iskandar Dan Jokowi

Benarkah karena tolak mengikuti peraturan adanya larangan rangkap jabatan seorang menteri dengan jabatan pengurus Partai Politik, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mundur atau keluar dari koalisi pemerintahan Jokowi-JK? Koordinator Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) Boni Hargens menyarankan PKB patuh terhadap larangan tersebut.

Presiden terpilih Joko Widodo memang menginginkan menteri yang menjabat di pemerintahan yang akan dipimpinnya harus lepas dari parpol. Jokowi mengatakan masih mengkaji sejumlah kandidat menteri tersebut.

Ia menyebutkan, dengan keluarnya PKB dari koalisi tidak akan menganggu jalan pemerintahan Jokowi-JK. Karena, masih ada relawan-relawan yang merupakan kekuatan real (sesungguhnya) dari Jokowi. “Sebab, meski (PKB) ada di parlemen namun tetap saja harus dapat dukungan rakyat,” jelasnya, seperti yang diberitakan suaranews.com.

Boni juga menyebutkan, adanya aturan larangan menteri tidak boleh rangkap jabatan di kepengurusan parpol demi kelancaran efektifitas kerja seseorang. “Jadi harus ditaati kalau enggak, ya keluar dari koalisi,” jelasnya. Sebelumnya, Wasekjen PKB Jazilul Fawaid menunjukan sikap ketidak sepakatan atas keinginan sejumlah pihak agar menteri melepas jabatannya di partai politik.

Pasalnya, hal itu sangat disayangkan karena selama tak ada aturan yang melarang menteri rangkap jabatan di parpol. “Kami memperjuangkan kader kami yang mampu memimpin, rakyat pun hanya ingin menteri yang menyelesaikan masalah dan kesejahteraan,” ujar Jazil. Jazil menegaskan, jabatan selevel menteri itu seperti leader, manajer, direktur sekaligus pelaksana sebuah organisasi. Semua watak tersebut berkumpul dalam sebuah pribadi pimpinan parpol dan kader parpol yang sudah terlatih dalam lingkungan birokrasi internal.

Kekhawatiran bahwa kader partai yang menjabat menteri tidak akan fokus mengurus rakyat juga ditepis oleh Jazil. Dengan jam terbang mengelola organisasi yang tinggi, sosok menteri dari kalangan parpol sudah terlatih membagi waktu secara profesional.

Muhaimin Iskandar Tak Setuju Menteri Lepas dari Parpol

Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar tidak sependapat dengan gagasan bahwa menteri dalam kabinet pemerintahahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla harus melepas jabatan struktural di partai politik. Menurut Muhaimin, menteri yang memegang jabatan di parpol masih bisa fokus menjalankan tugasnya sebagai menteri. “Kayak sekarang saya ketua umum, full waktu saya 100 persen untuk menteri,” kata Muhaimin di Rumah Transisi, Jalan Situbondo Nomor 10, Menteng, Jakarta, Rabu (13/8/2014) malam, seperti yang diberitakan kompas.com.

Muhaimin mengatakan, posisinya sebagai Ketua Umum PKB saat ini tidak mengganggu kinerjanya sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dia berdalih pekerjaannya di parpol tidak terlalu sibuk dan menyita banyak waktu. “Saya di PKB kan hanya pidato, lalu pulang lagi. Enggak ngurus(banyak) karena sudah ada wakil ketua umum, sekretaris jenderal. Jadi soal konsentrasi aja,” kilah Muhaimin.

Muhaimin enggan berkomentar mengenai rencana pengunduran dirinya dari PKB apabila ia dipilih jadi menteri dan syarat larangan rangkap jabatan benar-benar diterapkan. Dia menyerahkan hal tersebut sepenuhnya kepada Jokowi. “Belum dibicarakan, nanti gede rasa lagi. Orang belum diminta jadi menteri kok udah ngomong mundur,” katanya.

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Gravatar
Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: