//
Anda membaca...
Sejarah dan Politik

PKS: Tolak Gabung Jokowi Walau Ditawari Posisi Menteri

Foto Hidayat Nur Wahid Sebut PKS Ogah Gabung Koalisi Jokowi

PKS, Partai Keadilan Sejahtera mengatakan akan menolak bergabung ke koalisi Jokowi-JK jika pasangan nomor urut dua itu dilantik menjadi presiden dan wakil presiden selanjutnya. Sikap itu diyakini tidak akan goyah meskipun PKS ditawari posisi menteri. Hal tersebut dikatakan oleh Anggota Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid sekaligus menegaskan partainya saat ini tetap solid dalam Koalisi Merah Putih yang mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. (Baca: Tifatul Sembiring: PKS Terbuka Bergabung dengan Kubu Jokowi)

“PKS tidak pernah akan meminta-minta (kursi menteri). Ditawari pun kita akan menolak,” kata Hidayat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2014) siang. Hidayat mengatakan, PKS juga sudah pernah mempunyai pengalaman dalam beroposisi. Hal tersebut terjadi saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla pada 2004-2009 lalu.

“Kami pernah jadi oposisi dan ternyata oposisi itu enak. Kami jadi naik suaranya,” ujar mantan Ketua MPR itu. Mantan Presiden PKS itu mengingatkan partai koalisi Prabowo-Hatta lainnya untuk solid dan tidak mudah berpaling ke pasangan lain. “Jangan kemarin tidak dukung Jokowi-JK lalu sekarang malah mau pindah dan minta-minta jadi menteri,” pungkasnya.

Hal ini tentu saja membuat orang mempertanyakan pernyataan PKS karena Jokowi menawarkan koalisi tanpa syarat dan jabatan menteri lepas parpol, yang membuat salah satu partai anggota koalisi, PKB tidak bersependapat. (Baca: Tolak Larangan Rangkap Jabatan, PKB Keluar Dari Koalisi Jokowi?)

Lagipula, pendukung Jokowi-JK cenderung menolak kehadiran PKS di koalisi atau kabinet Jokowi-JK. Hal ini terlihat dengan munculnya petisi ‘Tolak PKS di Pemerintahan’ yang muncul di laman Change.org. Petisi itu digagas Agus Sutondo dari Depok yang menolak PKS masuk gerbong pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

Fahri Hamzah Puji Jokowi soal Menteri Lepas Jabatan Parpol

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahri Hamzah, mengapresiasi gagasan Joko Widodo bahwa menteri tidak merangkap jabatan dalam partai politik. Syaratnya, Jokowi harus benar-benar ditetapkan sebagai pemenang pemilu dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) dan dilantik menjadi presiden. “Bagus itu, tetapi kalau dia dinyatakan menang sama MK, ya,” kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2014), seperti yang dimuat Kompas.com.

Menurut Fahri, kebijakan tersebut memang harus dilakukan oleh siapa pun yang akan menjadi presiden berikutnya. Dia berpendapat, sudah seharusnya pejabat pemerintahan tidak rangkap jabatan dalam pemerintahan dan partai politik. Ia menilai, selama ini masih ada elite parpol yang mengemban jabatan menteri karena belum ada peraturan mengikat yang melarang hal tersebut.

“Itu akan membuat sistem lebih fokus. Artinya, siapa yang bekerja di dalam politik dan pemerintahan, seharusnya ada pembagian tugas. Nah, itu mestinya dibuat keppres. (Bisa diterapkan oleh) siapa pun yang terpilih nanti, Jokowi atau Pak Prabowo,” ujar Fahri.

Diskusi

2 respons untuk ‘PKS: Tolak Gabung Jokowi Walau Ditawari Posisi Menteri’

  1. hidayat pks ke ge-er ran, siapa juga yg nawarin kamu jadi menteri! partai korupsi sapi, webnya penuh fitnah berkedok agama, jatuhin nama baik islam aj.

    Posted by lenny | Agustus 21, 2014, 2:00 pm
  2. hidayat ke ge-eran, jokower juga tak sudi kamu ngotorin kabinet jokowi

    Posted by lennymasruri | Agustus 21, 2014, 2:03 pm

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Gravatar
Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: