//
Anda membaca...
Sejarah dan Politik

Ide Jokowi Tentang Menteri Lepas Parpol Ditolak PDIP?

Foto Puan Maharani dan Joko Widodo

Ide atau gagasan Jokowi sebagai presiden terpilih yang menginginkan kabinetnya bersama Jusuf Kalla diisi oleh menteri yang lepas atau tidak punya jabatan di partai politik (parpol) sepertinya tidak disetujui atau ditolak oleh internal PDIP. Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyebut ide itu belum pernah dibahas di internal PDIP. Puan meminta ide itu dibahas lagi. “Demokrasi lewat partai politik, akan dibicarakan. Belum dibicarakan,” ujar Puan di Kompleks DPR RI, Jakarta, Jumat (15/8/2014), seperti yang diberitakan Detik.com.

“Ini kan suatu wacana yang tentu saja harus kami bicarakan dengan duduk bersama, nggak bisa begitu saja dilontarkan,” kata Puan. Puan mengatakan, gagasan atau wacana Jokowi tersebut bukan persoalan baik atau buruk, melainkan masalah ini perlu dibicarakan di internal PDI-P mengingat hal itu berkaitan dengan upaya membangun bangsa ke depan, khususnya terkait parpol, bagian dari pilar demokrasi.

“Karena secara undang-undang pun pilar demokrasi itu partai politik. Jadi, apa yang terbaik untuk bangsa ini tentu kami dukung. Tapi, bagaimana teknisnya, nggak bisa kita cuma memberikan wacana, tapi harus duduk baik-baik membicarakan mana yang terbaik untuk bangsa ini ke depan,” ujar Puan yang juga Ketua Fraksi PDI-P di DPR RI ini.

Puan berpendapat, gagasan atau wacana menteri melepas jabatan parpol tersebut justru mengesankan meniadakan keberadaan parpol. “Tadi saya katakan, sesuai undang-undang, partai politik ini jadi pilar demokrasi. Tapi, kemudian sepertinya partai politik ingin ditiadakan, bagian mana yang harus kita perbaiki dan bagian mana yang ingin kita perkuat, dan sepertinya meniadakan partai politik. Buat saya, undang-undang yang menyatakan tersebut,” ujar putri dari Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri itu.

Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo juga meminta gagasan itu kembali dibahas. Menurutnya banyak yang harus dibicarakan terkait gagasan itu. “Soal rangkap jabatan, saya kira harus berbagai yang dibicarakan,” kata Tjahjo Rabu (13/8) lalu. “Saya kira keinginan agar sebagai pembantu presiden bisa melaksanakan tugas dan fokus. Tidak nyambi. Tidak sambilan. Itu saja intinya,” kata Tjahjo.

Anggota Komisi I DPR-RI itu mengatakan, partainya juga belum membahas menteri-menteri yang akan direkrut dari parpol. Dia hanya bisa memastikan bahwa Jokowi akan memilih menteri berdasarkan keahlian. “Pak Jokowi rekrutmennya itu dasarnya bukan dari mana, tapi orang yang memang tepat sesuai bidang keahlian. Apakah orang itu kebetulan aktivis atau orang dari partai,” ucap Tjahjo.

Selain PDIP, gagasan Jokowi agar kabinet yang lepas dari parpol juga belum disepakati oleh PKB, yang telah mengusulkan sejumlah nama untuk kabinet Jokowi. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mencontohkan, dirinya tetap bisa fokus menjalani tugasnya saat ini sebagai Ketua Umum PKB serta Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. (Baca: Tolak Larangan Rangkap Jabatan, PKB Keluar Dari Koalisi Jokowi?)

Sedangkan Hanura dan NasDem menyatakan sepakat. Padahal, ide Jokowi ini mendapat dukungan dari sejumlah pihak, utamanya dari para aktivis dan pegiat antikorupsi. Menteri yang merangkap jabatan parpol dinilai berpotensi melakukan penyalahgunaan kewenangan.

Bahaya Menteri Menjabat Pimpinan Parpol

Peneliti senior pada Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof Dr Syamsuddin Haris menyebut ada sejumlah bahaya yang bisa terjadi saat seorang menteri juga merangkap menjadi pimpinan partai politik. Antara lain, seorang menteri yang juga menjadi pimpinan parpol rentan melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Loyalitas mereka juga berpotensi mendua, yakni kepada pemerintahan dan partai. Kondisi ini bisa memicu terjadinya konflik kepentingan.

Bahaya lainnya adalah seorang politisi bisa menjadikan jabatan politiknya di eksekutif sebagai ‘ATM’ atau sumber dana haram alias tidak resmi. “Partai butuh jabatan politik, butuh ATM karena selama ini partai tidak mempunyai sumber pendanaan yang mencukupi,” papar Syamsuddin saat berbincang dengan detikcom pekan lalu. (Baca: Internal Kubu Jokowi Rebutan Jatah Kursi Menteri?)

Tokoh senior Golkar yang Pro Jokowi, Ginandjar Kartasasmita, mendukung gagasan Jokowi. Dia mendukung agar kabinet pemerintahan selanjutnya diisi oleh para profesional. “Kabinet harus terdiri dari ahli, kalau ada tokoh politik suruh ‘lepas baju’. Saya pikir permasalahannya bukan sekedar itu saja, tapi ada permasalahan lain,” tutur Ginandjar dalam diskusi bersama Populi Center di Rarampa Resto, Jl Mahakam, Jakarta Selatan, Sabtu (16/8/2014).

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Gravatar
Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: