Dirjen Bimas Hindu: Larangan Jilbab di Bali Ulah Oknum Tertentu

Isu larangan jilbab di Bali adalah ulah oknum tertentu bukanlah representasi umat Hindu di daerah tersebut. Hal itu dikatakan Dirjen Bimas Hindu Kemenag Ida Bagus Yudha Triguna yang meminta masyarakat tetap menjaga keharmonisan kehidupan beragama. Akhir-akhir ini memang berkembang oknum yang memanas-manasi kerukunan beragama di Bali, khususnya soal jilbab.

“Jadi jangan sikapi emosional melainkan sesuatu yang bisa terjadi di mana saja, tapi tidak jadi representasi pikiran umat Hindu keseluruhan,” jelas Yudha saat berbincang, Senin (18/8/2014). Yudha berharap, jangan sampai terpancing dengan isu soal jilbab itu. “Tentu sebagai pembantu menteri saya imbau umat Hindu rukun toleran dan menghargai,” jelasnya, seperti yang diberitakan Detik.com.

Soal isu pelarangan jilbab ini bermula pada ramadan kemarin. Ada beberapa BUMN di Bali yang mengeluarkan surat meminta karyawannya memakai pakaian muslim. Surat ini kemudian diprotes The Hindu Center, hingga akhirnya surat itu dibatalkan dan pakaian muslim hanya berlaku bagi karyawan muslim, sebelumnya berlaku untuk semua.

“Wedakarna (pimpinan The Hindu Center, Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna-red) ingin tunjukkan kalau di Bali mayoritas umat Hindu, jangan ini dijadikan icon. Kalau toh harus digunakan untuk kaum muslimah,” terang dia.

“Oleh karena itu juga seperti umat Hindu kalau dia berada di wilayah lain dengan mayoritas lain, kita berharap tetap menghargai keyakinan dan budaya setempat. Saya minta kawan-kawan Hindu dan yang lain tetap memberikan porsi sewajarnya. Untuk kejadian yang kemarin itu kronologi, seperti itu, tapi saya berharap tidak ada lagi,” tutup dia.

Dirjen Bimas Hindu: Kawan Hindu di Bali Tetap Sangat Toleran

Menurut Dirjen Bimas Hindu Kemenag Ida Bagus Yudha Triguna, umat Hindu Bali tetap menghormati kehidupan beragama yang lain. “Ini yang saya tekankan kepada kawan-kawan, tapi saya minta kawan-kawan media jangan mengeksplore ini secara berlebihan karena gerakan-gerakan yang tanda kutip yang dilakukan tentu ada nuansa politik. Secara keseluruhan kawan Hindu di Bali tetap sangat toleran terhadap kawan-kawan lain untuk melaksanakan keyakinan dan agamanya,” jelas Yudha saat berbincang dengan detikcom, Senin (18/8/2014).

Yudha juga sudah mengecek soal isu ini ke Kanwil Agama Provinsi Bali. Jadi kasus ini berawal dari surat dari perusahaan-perusahaan BUMN kepada karyawannya pada Ramadan lalu, agar memakai pakaian muslim. Mungkin terjadi kesalahpahaman, mengingat di Bali mayoritas bukan muslim. Akhirnya ada gerakan dari The Hindu Center Of Indonesia dibawah pimpinan Dr.Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna yang meminta agar surat seperti itu tak berlaku di Bali.

Dengan adanya keberatan dari The Hindu Center, akhirnya kepala BUMN di Bali meniadakan surat itu, akhirnya soal pemakaian busana muslim itu tidak wajib berlaku untuk semua. “Justru Kepala BUMN di Bali bisa memahami kawan The Hindu Center, sehingga kemudian pakaian itu tidak diberlakukan untuk semua,” tegas dia.

“Saya kira begini kan secara normatif setiap, warga negara diberikan hak untuk melaksanakan ibadah dan keyakinan tapi juga tentu kita harus melihat kondisi wilayah. Jadi kalau misalnya di sebuah masyarakat yang mayoritas pemeluk agama tertentu harus menghargai eksistensi yang bersangkutan,” tambah dia.