//
Anda membaca...
Sejarah dan Politik

DKPP: Gunakan DPK dan DPKTb, KPU Tak Langgar Kode Etik Pemilu

Foto Valina Singka Subekti, Anggota Majelis Sidang DKPP
Dewan Kehormatan penyelenggara Pemilu, DKPP menyatakan bahwa penggunaan daftar pemilih khusus (DPK) dan daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb), KPU tidak melanggar kode etik dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014. Putusan ini juga sekaligus menyatakan DKPP menolak dalil aduan yang diadukan pihak Prabowo Subianto-Hatta Rajasa kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik.

“Para teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik pemilu,” ujar majelis hakim DKPP, Valina Singka Subekti, saat membacakan putusan dalam sidang kode etik DKPP, di Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Kamis (21/8/2014). Valina mengatakan, penggunaan DPK dan DPKTb merupakan langkah yang patut dipuji sebagai langkah terobosan. Dengan adanya DPK dan DPKTb, warga negara Indonesia tetap dapat menggunakan hak konstitusinya meskipun tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap.

Meskipun demikian, adanya DPK dan DPKTb dapat menciptakan ketidakpastian jumlah pemilih. Dalam pembacaan putusan, Valina mengatakan, DKPP menganggap peraturan KPU tentang DPK dan DPKTb tidak dapat dianggap melanggar kode etik dan dalil pengaduan yang disampaikan pengadu tidak terbukti.

Menurut dalil pengaduan pengadu, peraturan-peraturan yang dibuat oleh teradu, merupakan pangkal dari permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden, terutama berkaitan dengan pengaturan DPK dan DPKTb, sehingga tidak memiliki kepastian hukum.

DKPP: Soal Buka Kotak Suara, KPU Langgar Kode Etik

Sidang Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyatakan Komisi Pemilihan Umum dalam membuka kotak suara melanggar kode etik. Dengan demikian, DKPP menerima pengaduan pengadu yakni Tim Advokasi Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. “Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Menerima pengaduan pengadu untuk sebagian,” kata Anggota Majelis Sidang, Valina Singka Subekti dalam persidangan di Kementerian Agama, Jakarta, Kamis 21 Agustus 2014.

“Proses pembukaan dihadirkan saksi pemilu dan pihak kepolisian serta menuliskan dalam berita acara. Ini dilakukan secara jurdil dan tidak mengurangi atau mengubah isi kotak suara,” tutur Valina Singka Subekti. “Para Teradu dapat dikategorikan melanggar asas hukum tentang kode etik penyelenggaraan pemilu, namun demikian atas itikad baik dari edaran mengundang saksi dan pihak kepolisian. Oleh karena itu tindakan etik yang dijatuhkan adalah pembinaan bersifat membina,” lanjutnya.

DKPP meminta agar KPU ke depannya perlu membuat peraturan yang jelas terkait pembukaan kotak suara agar dapat diterapkan seluruh jajarannya. Meskipun demikian, Valina mengatakan perbuatan KPU tersebut tidak perlu diberi sanksi berupa pemberhentian tetap. Menurutnya, sanksi yang tepat adalah bersifat membina. “Memberikan sanksi berupa peringatan terhadap teradu,” ujar dia.

Valina melanjutkan, KPU memiliki alasan dalam pembukaan kotak suara tersebut yaitu tidak bertujuan mengubah isi dokumen. Tapi semata-mata untuk menghadapi perselisihan hasil pemungutan suara di MK. “Setiap pembukaan melibatkan saksi, polisi, pengawas dan membuat berita acara,” jelasnya.

Valina melanjutkan DKPP menyimpulkan mereka masih bekerja dengan asal pemilu yang baik seperti profesional, transparan, independen, akuntabilitas. Namun, dia tetap mengingatkan dokumen dalam kotak suara bukanlah milik KPU. “Data, dokumen, informasi milik publik sebagai mahkota pemilu. Pembukaaan kotak suara hanya boleh atas perintah undang-undang,” tuturnya.

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Gravatar
Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: