Koalisi Merah Putih Diprediksi Sisakan Gerindra dan PKS

Para pengamat politik memprediksi bahwa koalisi merah putih hanya menyisakan Gerindra dan PKS yang bakal menjadi partai penyeimbang atau oposisi, pasca putusan MK yang menolak gugatan kubu Prabowo-Hatta. “Di luar Gerindra dan PKS, terbuka kemungkinan buat partai pendukung koalisi merah putih untuk merapat ke Jokowi-JK,” kata Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, kepada detikcom, Jumat (22/8/2014).

Yunarto lantas menjelaskan alasannya, PPP dari awal sudah terpecah suaranya dalam menentukan dukungan politik kepada Prabowo-Hatta. Momentum muktamar yang akan mengganti posisi Ketum Suryadharma Ali, menurutnya akan dengan sendirinya mengubah arah halauan politik dari PPP.

“Untuk Golkar kita tahu bahwa partai ini memang memiliki genetik hidup hanya dalam lingkaran kekuasaan, ditambah lagi kenyataan bahwa dukungan terhadap Prabowo-Hatta juga dilakukan dalam kondisi terpaksa karena adanya kegagalan negosiasi dengan kubu Jokowi. Momentum penentuan akan terjadi pasca Munas yang saya perkirakan akan dilakukan awal tahun depan,” kata Yunarto. (Baca: Demokrat dan Golkar Menyeberang Ke Kubu Jokowi?)

“Sulit Munas dilakukan sebelum pelantikan Jokowi-JK, mengingat tingkat kepatuhan kepada DPP masih akan tinggi saat ini karena adanya kebutuhan dukungan DPP untuk pemilihan alat kelengkapan di DPR, DPRD 1 ataupun DPRD 2,” lanjutnya. Selain itu Partai Demokrat juga sangat terbuka untuk merapat kepada pemerintahan terpilih. Kebutuhan seorang mantan presiden untuk berhubungan baik dengan presiden terpilih menurutnya akan jadi faktor utama yang menjembatani kedua belah kubu.

“Apalagi Jokowi tidak memiliki sentimen historis buruk dengan SBY seperti yang dialami oleh Megawati. Disisi lain pengalaman yang masih “hijau” dari teman-teman Demokrat untuk menjadi pihak oposisi juga akan menjadi salah satu pertimbangan,” terangnya.

“PAN sendiri menurut saya terbuka untuk merapat ke Jokowi-JK, atau minimal tidak memposisikan dirinya menjadi oposisi, mengingat partai ini dibawah kepemimpinan Hatta Rajasa lebih terbiasa untuk menjadi bagian dari kekuasaan. Posisi politik Partai Demokrat menurut saya juga akan ikut mempengaruhi pilihan politik PAN ke depan,” imbuh Yunarto. Meski demikian, momentum untuk merapat mungkin akan terjadi setelah ada suksesi di 2015 nanti, mengingat ada beban moral dan etika Hatta Rajasa sebagai cawapres Prabowo.

“Tapi secara umum partai-partai ini cenderung lebih berpeluang untuk bermain dua kaki, bukan menempatkan posisi partainya secara ekstrim sebagai oposisi atau pendukung pemerintah, mengingat Jokowi dari awal menekankan koalisi yang tidak berkaitan dengan koalisi yang terbangun, sehingga kecil harapan yang bisa diberikan buat partai-partai tersebut apabila menginginkan kursi menteri sebagai bentuk kompensasi,” pungkasnya.

PKS Akan Gulirkan Wacana Pansus Pilpres di DPR

PKS akan tetap konsisten untuk tetap bersama-sama koalisi merah putih.‎ Rencananya, mereka akan terus berusaha menggulirkan wacana Pansus Pilpres di DPR. “‎Ya intinya hukum acara di MK sudah selesai. Maka ketika hakim tidak mencerminkan keadilan, maka kekuatan politik berusaha menegakkan keadilan,” ujar Ketua DPP PKS Nasir Djamil di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (22/8/2014).

“‎Sudah beredar untuk menyetujui Pansus itu. Menurut saya DPR sebagai lembaga fungsi pengawasan juga ingin KPU benar-benar jujur dan adil melaksanakan Pemilu yang adil,” kata Nasir yang juga anggota Komisi III DPR ini. Rencananya, wacana Pansus Pilpres ini akan digulirkan pada Senin pekan depan. Penggunaan hak angket juga disebut Nasir potensial digunakan apabila Pansus ini benar-benar terealisasi.

“Kita belum bicara menggunakan hak angket, tapi kita akan lihat. Kan waktunya tinggal satu bulan lagi (masa di DPR periode 2009-2014). Jadi memang koalisi ini akan melihat mana hak yang berpeluang untuk digulirkan,” tutur Nasir. (Baca: Pengacara Prabowo Desak DPR Tunda Pelantikan Jokowi-JK)