//
Anda membaca...
Hukum dan Peristiwa, Sejarah dan Politik

Pengacara Prabowo Desak DPR Tunda Pelantikan Jokowi-JK

Foto Alamsyah Hanafiah Ajukan Pembentukan Pansus DPR

Sekelompok pengacara atau kuasa hukum Prabowo-Hatta mendesak DPR untuk menunda pelantikan Jokowi-JK membentuk Pansus Pilpres tentang pelanggaran pemilu presiden dan wakil presiden guna melakukan penyelidikan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 seperti yang diberitakan okezone.com. Kelompok pengacara yang terdiri dari 8 orang itu tergabung dengan nama Alamsyah Hanafiah and Partners serta mengatasnamakan sebagai Koalisi Pengacara Masyarakat.

Sebagai informasi, Alamsyah Hanafiah adalah salah satu anggota tim kuasa hukum Prabowo-Hatta dalam sidang gugat Perselisihan Hasil pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di MK. Ia juga pernah menggugat Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana terkait kicauannya di twitter mengenai ‘advokat koruptor’.

Alasan penundaan pelantikan karena masih dalam sengketa (status quo), sebagaimana telah terdaftar dalam perkara perdata nomor 387/PDT/i2014/PN.JKT.PST pada 14 Agustuts 2014 di Pengadilan Jakarta Pusat. “Jadi, kehadiran kami ke Gedung DPR dengan tujuan menyampaikan surat kami yang ditujukan kepada yang mulia Ketua MPR, yang mulai Presiden, yang mulia Ketua DPR RI, dan Ketua Komisi II dan Komisi III DPR,” kata perwakilan Koalisi Pengacara Masyarakat, Alamsyah Hanafiah, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (22/8/2014).

Alamsyah Hanafiah yang tampil flamboyan mengenakan setelan jas serta berselendang hitam‎ ini menyatakan dirinya mendapat kuasa rakyat untuk melanjutkan perkara sengketa Pilpres 2014. Ia menjelaskan, pihak yang diperkarakan dalam gugatan tersebut yakni KPU selaku tergugat, Jokowi selaku turut tergugat I, Jusuf Kalla selaku turut tergugat II, dan KPU Provinsi DKI Jakarta selaku turut tergugat III.

Jokowi dinilai saat mencalonkan diri sebagai capres masih berstatus Gubernur DKI Jakarta dan belum mendapat izin dari DPRD DKI Jakarta. Seharusnya KPU menjatuhkan keputusan diskualifikasi atas pencalonan Jokowi sebagai capres. Mereka juga mempermasalahkan pembukaan kotak suara oleh KPU pada tanggal 25 Juli 2014. Pembukaan kotak suara itu dinilainya dilakukan KPU sebelum mendapat izin dari MK pada 8 Agustus 2014.‎

“Jadi tujuannya ke DPR menyampaikan untuk menyelidiki pelanggaran yang dilakukan penyelenggara pemilu yakni KPU. Kita dalam hal ini bertindak sebagai kuasa dari masyarakat, walau kami Tim Pengacara Koalisi Merah Putih, akan tetapi kami dalam konteks ini dapat kuasa dari rakyat,” tegasnya. Alamsyah datang ke DPR didampingi kuasa hukum lainnya yakni Agustiar, Jou Hasyim Waimahing, Gusjoy Setiawan, Sudarmon K Lewa Yusuf, Esra Sitorus, Soraya, dan Muhamad Boli.

Mereka datang dan langsung menyampaikan permohonan itu kepada Fraksi Partai Gerindra, diwakili oleh Martin Hutabarat. “Sebenarnya maksud kedatangan mereka untuk menyampaikan ada perasaan ketidakpuasan mereka. Kita akan tampung dan kita akan salurkan kepada komisi yang berwenang,” kata Martin.

Seperti diketahui, MK telah memutuskan menolak semua permohonan Prabowo-Hatta terkait perkara PHPU Pilpres 2014. Maka, secara otomatis hasil rekapitulasi suara nasional pilpres oleh KPU kembali berlaku dan memantapkan Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2014-2019. (Baca: Hasil Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2014 Adalah…)

Eggy Sudjana: MK Menganggap Kita Goblok

Tim hukum pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa kecewa dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh permohonan perselisihan Pemilu Presiden 2014 yang diajukan pasangan nomor satu ini. Pasangan Prabowo-Hatta mengaku tidak mendapatkan keadilan di MK.

“Rasa keadilan yang tidak didapat di sini, dia punya logika sendiri. Keadilan itu mencari, mungkin di jalanan, mungkin di tempat lain, keadilan itu didapat. Makanya ada istilah street justice,” kata anggota tim hukum Prabowo-Hatta, Eggy Sudjana, di Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (21/8/2014).

Eggy menegaskan, keputusan MK akan mengakumulasi atau mentrigger. Bahkan putusan hakim MK meradikalisasi pendukung Prabowo yang merasa dizalimi. Tidak ada satupun permohonan yang dianggap betul. Menurut Eggy, itu penghinaan akal sehat. “Karena seluruhnya ditolak, berarti sama juga menganggap kita ini ‘goblok’ banget gitu lho,” kata Eggy. Eggy menegaskan, saksi yang sudah disumpah atas nama tuhan atas nama Allah ditolak juga. Tidak ada yang diterima. “Ini logika copy paste namanya. Bukan mengadili. Pada akhirnya, keadilan punya logika sendiri, dia akan mencari.”

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Gravatar
Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: