SBY: Dana Otsus 2015 untuk Papua dan Papua Barat Naik

Tempo.co

Presiden SBY menyatakan bahwa alokasi dana otonomi khusus (otsus) dan infrastruktur untuk Papua dan Papua Barat pada tahun 2015 naik. Untuk tahun depan, dua provinsi tersebut mendapat total anggaran Rp 9,5 triliun. SBY mengatakan berdasarkan laporan menteri pekerjaan umum, di Papua sudah dibangun infrastruktur, bukan hanya terkait otonomi khusus. Dengan pembangunan infrastruktur tersebut maka Papua bisa berdiri tegak dengan wilayah lain di seluruh Indonesia.

“Kita harus bergandengan tangan setiap tahun anggaran pembangunan untuk Papua dan Papua Barat, untuk otonomi khusus jadi Rp 7 triliun, infrastruktur Rp 2,5 triliun. Ini belum cukup sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia maka prioritas untuk membangun,” kata SBY di Pulau Mansinam, Manokwari, Papua Barat, Minggu (24/8/2014). SBY juga mengatakan hal serupa pada saat pidato di puncak acara Sail Raja Ampat, di Pantai Waisai Torang Cinta, Kota Waisai, Pulau Waigeo, Raja Ampat, Papua Barat, Sabtu, 23 Agustus 2014.

SBY berharap pemerintahan yang akan datang memiliki komitmen dan kecintaan dan ketulusan membangun tanah Papua. Ia juga mengakui secara nasional pekerjaan rumah masih banyak, di Papua dan wilayah lain, intra Papua dan Papua Barat. “Ini sesuatu yang menjadi kebijakan pemerintah dan prioritas yang pemerintah jalankan,” ujar SBY. “Saya berharap mari kita sukseskan bersama.”

Ia mengatakan selain pembangunan jaringan jalan, angkutan udara, infrastruktur, sektor pangan dan energi dan ekonomi lokal di Papua, juga harus ada pembangunan industri agar harga semakin terjangkau dan stabil dengan cara mendekatkan pusat produksi seperti pabrik semen dan peternakan sapi di Papua.”Ini kebijakan dasar, strategi besar dan program nyata dan meski dilaksanakan di tahun mendatang,” katanya.

Dana Otonomi Khusus, dalam RAPBN 2015 direncanakan sebesar Rp 16,5 triliun. Dana tersebut dialokasikan untuk provinsi Papua dan Papua Barat Rp 7 triliun dan Aceh Rp 7 triliun. Ditambah Rp 2,5 triliun untuk Papua dan Papua Barat berupa Dana Tambahan Infrastruktur. SBY menyatakan akan menyampaikan kepada presiden terpilih, Joko Widodo, agar percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat terus dilanjutkan. “Kalau ini bisa dilanjutkan dan bahkan ditingkatkan oleh beliau, maka kemajuan tanah Papua akan bisa datang lebih cepat lagi,” katanya.

Tujuh Kementerian Dapat Alokasi Dana di Atas Rp 40 Triliun

Dalam pidato nota keuangan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyebut ada tujuh kementerian dan lembaga yang akan mendapatkan alokasi dana diatas Rp40 triliun. Pertama, Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi paling besar yakni Rp95 triliun. Ia mengatakan dana tersebut dipakai untuk melanjutkan minimum essensial force.

“Meningkatkan upaya pemeliharaan dan perawatan melalui peningkatan peran industri pertahanan dalam negeri, baik produksi alutsista maupun pemeliharaannya,” katanya. Kedua, Kementerian Pekerjaan Umum mendapatkan alokasi dana sebesar Rp74,2 triliun. Dana tersebut untuk pengembangan infrastruktur irigasi dan waduk.

“Dengan adanya pengembangan infrastruktur sebagai faktor utama, diharapkan biaya logistik akan menurun dari 25,2 persen terhadap PDB pada tahun 2013 menjadi 23,6 persen dari PDB pada tahun 2015,” katanya. Ketiga, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp67,2 triliun. Keempat, Kementerian Agama sebesar Rp50,5 triliun. Dua kementerian itu akan diprioritaskan untuk meningkatkan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan, melalui peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan.

“Strategi tersebut ditujukan untuk mempercepat pembangunan sumber daya manusia, sekaligus memanfaatkan potensi demografi Indonesia yang produktif,” katanya, Jumat (15/8). Kelima, Kementerian Kesehatan dialokasikan dana sebesar Rp47,4 triliun yang diprioritaskan untuk peningkatan akses dan kualitas kesehatan, antara lain berupa peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas di daerah perbatasan, dan pulau-pulau kecil terluar.

“Dengan berbagai program dan kegiatan tersebut diharapkan, akses dan kualitas kesehatan masyarakat akan semakin meningkat di seluruh pelosok tanah air,” katanya. Keenam, Polri menjadi lembaga yang mendapatkan alokasi dana sebesar Rp47,2 triliun. Alokasi anggaran Polri yang terus meningkat, diharapkan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

“Selain itu, Pemerintah memandang perlu untuk mempertahankan rasio polisi dengan jumlah penduduk sebesar 1 berbanding 582, yang dilaksanakan dengan menambah jumlah personil Polri,” katanya. Ketujuh, Kementerian Perhubungan mendapatkan Rp44,6 triliun. “Melalui Kementerian Perhubungan direncanakan akan dibangun 5 bandar udara baru dan mengembangkan serta merehabilitasi 51 bandar udara,” katanya.