//
Anda membaca...
Sejarah dan Politik

Hidayat: Tifatul Jangan Urus Koalisi PKS, Fokus Jadi Menkominfo

Foto Hidayat Nur Wahid dan Tifatul Sembiring

Ketua DPP PKS Hidayat Nur Wahid seperti berbeda pendapat dengan Tifatul Sembiring mengenai keberadaan PKS di Koalisi Merah Putih. Ia menginginkan Tifatul tak banyak mengurusi arah koalisi PKS dan fokus kepada tugasnya sebagai Menkominfo. “Saya ingin menegaskan sebaiknya Pak Tifatul fokus pada tugas sebagai pembantu presiden, sebagai Menteri Kominfo. Soal koalisi biarkan kami yang mengurusinya,” kata kata Hidayat saat berbincang dengan detikcom, Selasa (26/8/2014).

Anggota Majelis Syuro PKS Tifatul Sembiring memang tak ingin PKS mengikat koalisi permanen dengan parpol pendukung Prabowo-Hatta. Ketua DPP PKS Hidayat Nur Wahid tak setuju dengan Tifatul. “Kita meyakini bahwa koalisi ini adalah permanen. Ini menjadi tantangan bagi rekan-rekan parpol lain. Ada rayuan atau tidak, yang dihubungi sebagai menteri, atau posisi lain, komitmen PKS tetap dalam koalisi Merah Putih,” kata Hidayat.

Hidayat yang juga mantan Presiden PKS itu menjelaskan, berdasarkan pertemuan dengan Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin, arah partainya tetap di dalam koalisi pendukung Prabowo Subianto. Dia meyakini kader PKS punya komitmen untuk tak pindah haluan koalisi. “Kemarin kami sudah bertemu dengan Ketua Majelis Syuro, kita tetap berada dalam Koalisi Merah Putih,” tutur Ketua Fraksi PKS DPR ini.

Tifatul Sembiring: Saya Tak Percaya Koalisi Permanen

Sebelumnya, Tifatul menyatakan tak setuju PKS telah mengikat diri dengan parpol pendukung Prabowo-Hatta dalam koalisi permanen. Dia bahkan tak percaya akan ada koalisi yang permanen. “Saya tidak percaya dengan koalisi permanen. Ya kan politik ini berubah-ubah. Dulu sama Pak SBY awalnya juga mau permanen, tapi di tengah jalan kan pasti ada masalah,” ujar Tifatul.

Hal itu disampaikannya di sela-sela acara Global Media Forum (GMF) di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDC), Bali, Selasa (26/8/2014). Pernyataan Tifatul ini agak berbeda dengan komitmen PKS yang menunjukkan niat terus bersama dalam koalisi permanen, paling tidak hingga lima tahun ke depan. Menurut Tifatul, masih akan ada pembahasan lebih jauh soal keberadaan PKS di koalisi, namun bukan dalam waktu dekat ini.

“Saya pikir ini cooling down dulu abis pengumuman MK,” kata pria yang menjabat sebagai Menkominfo ini. Soal gejolak di sejumlah parpol anggota Koalisi Merah Putih, Tifatul menilainya sebagai sesuatu yang wajar. Sebab, mereka kalah. “Menurut saya ini lumrah saja. Ini kan nggak jadi presiden gitu loh. Dulu sama Pak SBY yang jadi saja ada gejolak. Apalagi ini nggak jadi,” ujarnya.

Mahfudz Siddiq: Koalisi Merah Putih Solid Sampai 2019

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Sidiq mengatakan, pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK), partai koalisi pengusung Prabowo-Hatta Rajasa di Pilpres 2014 semakin solid. Bahkan, bukan hanya bangun ikatan politik tapi iklim kekeluargaan.

“Dari semua ketum partai, Koalisi Merah Putih ini bukan hanya forum kerja sama di parlemen, bahkan semangatnya menjalar ke daerah, tapi ini cikal bakal kekuatan politik Indonesia menyongsong Pemilu 2019,” kata Mahfudz, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (26/8/2014). “Saya ingin sampaikan satu hal. Bahwa sampai hari ini dan ke depan koalisi Merah-Putih solid dan semakin solid,” katanya.

Mahfudz membantah bila terdapat anggota koalisi yang akan menyeberang mendukung Jokowi-JK. Hal itu dikarenakan kubu Jokowi sempat menyebut adanya kemungkinan PPP dan PAN merapat ke koalisi pemerintahan. “Sejak koalisi Merah-Putih ini bertekad untuk menjaga kerja sama berkelanjutan memang terus terang ada upaya dari Jokowi dan elemen pendukungnya untuk melobi koalisi Merah-Putih agar mereka berbalik arah,” ungkapnya.

Namun, kata Mahfudz, hingga saat ini tidak ada anggota koalisi yang berniat untuk hijrah ke Jokowi-JK. Sedangkan Demokrat sejak awal memilih sikap netral. “Tapi fraksi Demokrat kan resmi memberikan dukungan kepada koalisi Merah-Putih,” ujarnya. Ia mengatakan Koalisi Merah-Putih membangun iklim kebersamaan layaknya sebua keluarga. Sehingga koalisi dibangun tidak hanya saat pilpres melainkan pula di parlemen.

“Ini menjadi cikal bakal satu kekuatan poros baru politik Indonesia,” tuturnya. Mengenai perjanjian dalam koalisi, Ketua Komisi I DPR itu mengatakan hingga kini belum ada kontrak politik secara tertulis. “Putusan MK yang menolak jadi pupuk menyuburkan koalisi,” kata Mahfudz.

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Gravatar
Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: