//
Anda membaca...
Sejarah dan Politik

Ketua Gerindra, M. Taufik Pasang Foto Presiden Prabowo di DPRD DKI

Foto Prabowo Subianto Sebagai Presiden di Kantor DPRD DKI

Ternyata masih ada yang belum dapat menerima kekalahan. Ketua Gerindra DKI Jakarta M Taufik, memasang foto Prabowo Subianto sebagai ‘Presiden’ di di ruang kantornya di Gedung DPRD DKI di Jl Kebon Sirih, Jakpus, Kamis (28/8/2014). Taufik merupakan wakil rakyat DKI dari Fraksi Gerindra. “Yang penting Presiden saya tetap Prabowo,” kata Taufik sambil menunjukkan foto Prabowo di kantor barunya itu.

Foto besar Prabowo dipasang di bawah lambang Garuda Indonesia. Garuda dan foto Prabowo berada di tembok belakang meja dan kursi kerja Taufik. Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta ini mengaku akan tetap memasang foto Prabowo sebagai Presidennya. Tak perduli meski nanti Presiden Terpilih Jokowi telah dilantik. “Saya konsisten pasang Pak Prabowo karena calon Presiden saya Prabowo. Saya akan tetap pasang Pak Prabowo (jika Jokowi sudah dilantik),” tegas Taufik.

Sebagai informasi, M Taufik adalah sosok yang penuh masalah, yang dulu mengancam akan menculik ketua KPU, Husni Kamil Manik dan pernah menyatakan bahwa bukti dokumen kecurangan pilpres 2014 hilang.

Gerindra DKI Akan Tolak Pengunduran Diri Jokowi dari Gubernur

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta sementara Muhammad Taufik mengisyaratkan akan menolak pengunduran diri Jokowi sebagai gubernur agar tak bisa bisa dilantik sebagai Presiden RI ke-7 itu. “(Pengunduran diri Jokowi) Kalau diterima, kalau kagak? Semua kemungkinan ada. Sebenarnya pentingnya apa dia minta mundur? Kemarin secara hukum administratif DPRD tidak pernah tahu Jokowi mencalonkan jadi Presiden,” ujar Taufik di kantornya, Jl. Kebon Sirih, Jakpus, Kamis (28/8/2014).

Taufik menyatakan selama ini anggota Dewan mengetahui Jokowi maju sebagai capres dan memenangkan Pilpres hanya dari media. Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta ini pun menyebut Jokowi tidak pernah memberi surat pemberitahuan kepada DPRD DKI. “Dia nggak pernah buat surat, saya sudah cek. Artinya secara formal DPRD tidak pernah tahu, terus kalau sekarang minta mundur pentingnya apa?” ujar Taufik.

Alasan kedua kemungkinan permintaan Jokowi mundur ditolak dikatakan Taufik adalah karena DPRD tidak boleh membahas mundurnya Kepala Daerah karena alasan pribadi. Berbeda jika pembahasan mundur karena Kepala Daerah meninggal dunia, sakit berkepanjangan, atau melanggar ideologi.

“DPRD tidak boleh membahas orang mundur karena pribadi. Kalau mau jadi Presiden itu kan urusan sampeyan. Nggah usah sampeyan mau jadi Presiden, ada orang lain kok mau jadi Presiden, kan bisa. Ini kan nggak boleh. Aturannya nggak ada ‘gue mau berhenti jadi Gubernur’, yang ada diberhentikan,” jelas pria yang sempat dilaporkan ke Polisi oleh KPU ini.

“Tahu nggak secara formal DPRD dia mau jadi Presiden. (Jokowi) cuti DPRD nggak tahu, tapi nggak tahu kalau dia diem-diem ngirim surat ke pimpinan. Kalau begitu kita salahin pimpinannya nggak dibunyiin ke rakyat. (Jokowi) balik jadi Gubernur lagi jadwalnya kita nggak tahu. Kayak seenak-enaknya aja. Pemimpin kaya gini negeri mau jadi apa?” sambung Taufik.

Taufik meminta Jokowi menghargai DPRD. “Kalau misalnya ditolak, dilantik nggak? Dia sudah dipilih rakyat. Tetap dilantik kan. Ngapain urusannya dia minta (berhenti). Dia mendefinisikan diri pejabat elektif, dipilih oleh rakyat. Menurut UU representatif dari rakyat adalah DPRD. Itu yang harus dia hargai,” tutup Taufik.

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Gravatar
Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: