//
Anda membaca...
Hukum dan Peristiwa

Pembebasan Bersyarat Hartati Murdaya Tuai Kritikan

Foto Siti Hartati Murdaya di Sidang Pengadilan Tipikor

Diberikannya pembebasan bersyarat pada Siti Hartati Murdaya, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat nonaktif yang menjadi terpidana kasus suap Bupati Buol menuai kritikan pedas dan polemik di masyarakat. Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin membenarkan diberikannya pembebasan bersyarat setelah Hartati memenuhi syarat yang diberikan. “Memang ini bukan kebijakan populer, tapi tolong dipahami, Hartati itu bukan dibebaskan, tapi (pembebasan) bersyarat,” kata Amir, saat dikonfirmasi Kompas.com, Minggu (31/8/2014).

Amir menjelaskan, Peraturan Pemerintah (PP) 28/2006 memberi pengecualian untuk narapidana tertentu, seperti narkotika, terorisme dan kasus korupsi untuk diperketat pemberian peringanan hukumannya. Aturan itu dipertegas di PP 99/2012. Meski demikian, Amir mengakui Kemenhuk dan HAM membuat kebijakan baru untuk kasus narkotika, korupsi dan lainnya yang masa hukumannya tidak terlalu berat agar dilonggarkan syarat penerimaan pembebasan bersyarat.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM itu ditentukan bahwa mereka yang terkait tindak pidana dan sudah menjalani 2/3 masa tahanan dimungkinkan diberikan pembebasan bersyarat selama berkelakuan baik, membayar uang pengganti atau denda yang diatur pengadilan dan mendapat rekomendasi dari penegak hukum atau Dirjen Pemasyarakatan.

Secara pribadi, Amir menyadari pembebasan bersyarat Hartati akan menuai polemik di masyarakat. Tapi ia pastikan, pemberian Pembebasan bersyarat itu telah melewati tahap yang ketat dan jauh dari unsur diskriminasi ataupun perlakuan khusus. “Sepanjang memenuhi syaratnya, bisa berlaku untuk kasus narkoba dan korupsi. Hartati sudah memenuhi semua syarat, mau bagaimana? Atau kita cabut saja aturannya,” seloroh Amir.

Untuk diketahui, Hartati mulai ditahan di Rutan Pondok Bambu pada 12 September 2012. Baru pada 4 Februari 2013 majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis 2 tahun 8 bulan penjara dan denda Rp 150 juta subsider kurungan 3 bulan penjara Hartati.

Hartati adalah direktur utama PT Hardaya Inti Plantation dan PT PT Cipta Cakra Murdaya (CCM). Ia terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berkelanjutan dengan memberikan uang senilai total Rp 3 miliar kepada Bupati Buol Amran Batalipu terkait kepengurusan izin usaha perkebunan di Buol, Sulawesi Tengah.

Hartati mulai ditahan di Rumah Tahanan Pondok Bambu pada 12 September 2012. Pada 4 Februari 2013, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis 2 tahun 8 bulan penjara dan denda Rp 150 juta subsider kurungan 3 bulan penjara Hartati. Ia mendapat vonis bebas bersyarat terhitung sejak 29 Agustus 2014.

ICW Keberatan dan Nilai Lunturkan Komitmen SBY dalam Berantas Korupsi

Indonesia Corruption Watch (ICW) berkeberatan dengan pemberian pembebasan bersyarat yang diterima oleh Hartati Murdaya, terpidana kasus suap Bupati Buol ICW menilai vonis bebas bersyarat yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM kepada Hartati cacat hukum.

“Kita minta Menkum Ham cabut pembebasan bersyarat Hartati karena ini cacat hukum dan masih dalam perdebatan,” kata Koordinator Divisi Hukum Indonesia Corruption Watch Emerson Yuntho di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia di Menteng Jakarta Pusat, Minggu (31/8/2014) siang.

Emerson menilai ada kejanggalan dalam proses pembebasan bersyarat tersebut. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, “hadiah” bebas bersyarat harus memenuhi syarat adanya rekomendasi dari Direktorat Jenderal Lembaga Pemasyarakatan. Selain itu, pihak yang diberikan pembebasan bersyarat juga harus kooperatif dalam penuntasan kasus yang menjeratnya. “Selama ini kita tak melihat Hartati memebuhi persyaratan itu,” ujar Emerson.

Kejanggalan lain, menurut Emeron, adalah waktu pemberian “hadiah” tersebut. Bila alasan terpidana telah menjalani 2/3 masa hukumannya, sedianya Hartati baru dapat dibebaskan pada November ini. Dalam menyikapi hal ini, ICW berencana mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mempertanyakan keabsahan dari pembebasan bersyarat yang diterima Hartati.

Emerson juga menilai pemberian pembebasan bersyarat kepada terpidana kasus suap, Hartati Murdaya, menunjukkan rendahnya komitmen penegakan hukum dan pemberantasan korupsi oleh pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pembebasan bersyarat ini melunturkan klaim Yudhoyono sebagai yang terdepan dalam memberantas korupsi sebagaimana disebutkan SBY saat pidato kenegaraan jelang peringatan kemerdekaan RI di hadapan DPR pada 15 Agustus 2014.

“Pidato SBY klaim paling depan dalam berantas korupsi, tetapi nyatanya paling depan bebaskan koruptor,” kata Emerson di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Menteng Jakarta Pusat, Minggu (31/8/2014) siang.

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Gravatar
Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: