//
Anda membaca...
Sejarah dan Politik

Setelah RUU Pilkada, Koalisi Merah Putih Akan Ubah 3 UU

Foto Ical Datang Ke Mupimnas Kosgoro 1957 di Ancol

Ada tiga UU (undang-undang) yang akan dirubah Koalisi Merah Putih (KMP) setelah RUU Pilkada dan MD3. Sepertinya mereka yakin melakukan hal itu karena memiliki kursi lebih banyak di parlemen sehingga dapat melakukan berbagai manuver.

UU yang sedang diperjuangkan ini yang mengatur pilkada, itu merupakan suatu awal dari rangkaian perbaikan UU kita yang saya harapkan bisa diperjuangkan oleh Partai Golkar dan KMP nantinya di dalam parlemen,” kata Ketum Golkar Aburizal Bakrie (Ical) dalam sambutannya di acara Musyawarah Pimpinan Nasional I Kosgoro 1957 di Hotel Discovery Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (13/9/2014).

Menurut Ical, usai RUU Pilkada selesai, ada tiga UU yang akan dirubah oleh Koalisi Merah Putih. Tiga UU itu antara lain, UU Perbankan Nasional, UU Telekomunikasi, dan UU Minerba. “Kita bisa lihat UU Perbankan Nasional, UU Telekomunikasi, UU tentang Minerba, tentu dimulai dengan UU yang mengatur Pilkada,” jelas Ical.

“UU Pikada itu hanya awal dari rangkaian perubahan UU agar kehidupan kita berbangsa dan bernegara kembali kepada asalnya, kembali kepada filsafat dasarnya, yaitu Pancasila. Itulah yang diperjuangkan,” tegas Ical. Ical akan mendorong para anggota parlemen dari Partai Golkar agar bisa segera melakukan perubahan tiga undang-undang itu. Langkah itu pun kemungkinan besar akan didudung anggota DPR lain dari partai koalisi.

Ical: Kehidupan Kita Terlalu Melenceng ke Kanan

Ketum Golkar Aburizal Bakrie (Ical) berpendapat bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini sudah melenceng. Ical menganggap, cara pandang bangsa mulai melenceng setelah tahun 1999.

“Melihat keadaan sekarang ini, rasanya ada yang perlu kita perbaiki. Kehidupan yang terlalu melenceng ke kanan setelah kita menandatangani kesepakatan tahun 1999 dengan IMF, terjadi perubahan dalam cara kita berbangsa bernegara terlalu ke kanan,” kata Ical dalam sambutannya di acara Musyawarah Pimpinan Nasional I Kosgoro 1957 di Hotel Discovery Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (13/9/2014).

Menurut Ical, pola pandang bangsa selama ini telah salah dan ada yang harus diperbaiki. Salah satu yang harus diperbaiki adalah undang-undang. “Marilah kita kembalikan lagi ke tengah. Kita mengetahui bahwa UU yang dibuat dari 2002-2005 itu banyak yang tidak lagi mendapatkan keabsahan filsafati, keabsahan sosiologi, dan hanya mempunyai keabsahan yuridis,” jelas Ical.

“Karena itu kita harus kembalikan lagi UU itu agar sesuai dengan falsafah bangsa kita,” imbuhnya. Niat Ical untuk mengubah UU ini sepertinya tepat dengan fakta saat ini, yakni Golkar adalah salah satu partai yang getol menggarap RUU Pilkada yang isinya adalah pemilihan kepala daerah dikembalikan ke mekanisme DPRD.

Golkar tak sendiri, partai-partai lain yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih kompak satu suara dengan Golkar. Namun, mekanisme Pilkada melalui DPRD ini mendapat tentangan dari berbagai pihak.

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Gravatar
Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: