//
Anda membaca...
Sejarah dan Politik

Adnan Buyung: Pilkada Lewat DPR itu Pemikiran Orang Bodoh

Foto Koalisi Kawal RUU Pilkada Dukung Pilkada Langsung

Pengacara senior Adnan Buyung Nasution menilai pilkada lewat DPRD hanya diusulkan orang-orang dengan pemikiran bodoh dan terbelakang. Dengan demikian, pria berusia 80 tahun ini menolak keras pemilihan kepala daerah lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

“Pikiran orang yang mau pilkada lewat DPRD itu pikiran orang terbelakang. Dia mundur ke tahun 1998. Pemikirannya bodoh menurut saya,” kata Adnan kepada wartawan di sela merayakan hari ulan tahunnya ke-80 di Pondok Indah, Jakarta Selatan, Minggu (14/9/2014), seperti yang diberitakan tribunnews.com.

Pilkada lewat DPRD masuk pembahasan RUU Pilkada yang bakal disahkan 25 September 2014. Menurutnya, masyarakat Indonesia harus berjuang agar pelaksanaan pilkada langsung bukan lewat DPRD seperti dilakukan di era Orde Baru. Jika pilkada lewat DPRD masuk dalam pengesahan RUU Pilkada maka perjuangan rakyat sia-sia.

“Kita sudah berjuang mati-matian merubah keadaan. Saya juga masuk paling depan. Setiap orang berhak bersuara. (sekarang, red) Pilkada lewat DPRD mau dikembalikan lagi, maka hak kita hilang lagi,” sambung Adnan Buyung.

Golongan orang-orang yang memiliki pemikiran bodoh tadi, nilai Adnan Buyung, dianggap telah berkhianat terhadap bangsa dan negara. Namun ia yakin penghianatan itu tak akan berlangsung lama, sebab akan direbut kembali oleh rakyat yang berdaulat.

Sejumlah Aktivis Tolak Pilkada Lewat DPRD

Sejumlah aktivis menolak Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang memasukkan pilkada melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemerhati pemilu Ahsanul Minan mengungkapkan, pilkada melalui DPRD memberangus ruang publik karena mengabaikan aspirasi masyarakat menentukan calon kepala daerahnya.

“RUU ini memberangus partisipasi publik karena dilakukan hanya melibatkan DPRD untuk memilih kepala daerah,” kata Ahsanul kepada wartawan di Jakarta, Minggu (16/9/2014). Ia menambahkan, pilkada melalui DPRD bentuk dominasi sejumlah partai politik yang ingin mempertahankan kepentingannya seperti zaman Orde Baru.

Peneliti Sugeng Sarjadi Syndicate (SSS) Toto Sugiarto menambahkan sebuah kekeliruan jika menyetujui pilkada tak langsung atau lewat DPRD hanya berdasar anggapan politik uang yang biasa terjadi dalam pilkada langsung.

“Suatu keniscayaan pilkada dianggap mahal hanya karena ada anggapan politik uang. Sebenarnya tidak ada isu bahwa pemilu itu mahal karena partai politik yang membuatnya begitu dan rakyat yang disalahkan,” katanya.

Pengamat: Pilkada Lewat DPRD Buka Celah Praktik Transaksi Politik

Pengamat Politik Universitas Paramadina, Herdi Sahrasad, tidak memungkiri Pemilihan Kepala Daerah melalui perwakilan DPRD dapat membuka celah praktik transaksi politik di kalangan elite. Karena itu, harapnya, peran lembaga penegak hukum harus dimaksimalkan. “Kalaupun di pilkada tidak langsung ada politik uang kan ada KPK dan PPATK. Dan civil society untuk mengontrol,” kata Herdi Sahrasad kepada Tribunnews.com, Minggu (14/9/2014).

Meski begitu, kata Herdi, pilkada tak langsung juga bisa menjadi salah satu solusi untuk menghemat biaya. “(Manfaatnya–red) penghematan biaya, mencegah konflik sosial dan horizontal di daerah, dan seleksi calon kepala daerah lebih selektif,” kata Herdi.

Di sisi lain, Herdi juga tak menampik jika pilkada langsung justru banyak memberikan hal buruk. Di antaranya, terjadinya politik uang ke masyarakat. “Kalau pilkada langsung itu kan uang langsung ke rakyat,” imbuhnya.

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Gravatar
Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: