//
Anda membaca...
Sejarah dan Politik

Via Youtube, SBY dan Demokrat Tolak Pilkada Lewat DPR

Foto Pandangan dan Posisi SBY Tentang RUU Pilkada

Lewat akun Suara Demokrat di YouTube, Presiden SBY nyatakan pandangan dan posisinya tentang RUU Pilkada dengan menolak pemilihan kepala daerah lewat DPR. Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menilai rakyat sudah terbiasa dengan pilkada langsung. SBY juga menilai sistem tersebut cocok dengan sistem presidensial yang dianut Indonesia.

“Partai Demokrat, saya pribadi melihat ada dua aspek penting yang mesti kita lihat secara jernih. Pertama begini, sistem pemilihan kepala daerah langsung ini sudah berjalan selama 10 tahun. Rakyat sudah terbiasa,” kata SBY dalam sebuah wawancaradi YouTube yang diunggah pada Minggu (14/9/2014) malam.

Tak hanya menilai bahwa rakyat sudah terbiasa dengan sistem pemilihan secara langsung untuk kepala daerahnya, SBY juga menilai ada benang merah antara pilkada langsung oleh rakyat dan sistem presidensial yang tengah ia jalankan.

“Ini juga segaris dengan sistem presidensial, presiden dipilih secara langsung. Berbeda dengan sistem parlementer, pemimpin, apakah perdana menteri atau jabatan yang setara, dipilih oleh parlemen karena rakyat memilih parlemen,” papar SBY. Atas alasan itu, SBY ingin sistem yang telah berjalan sejak era reformasi tersebut dapat terus dijalankan. Ia pun mengingatkan perlunya menjaga sistem yang lahir dari alam demokrasi tersebut.

“Kalau kita kembali pada pilihan kita, buah dari reformasi yang kita jalankan selama ini, tentunya pilihan kepala daerah langsung itu mesti kita jaga dan pertahankan sebagaimana pula pemilihan presiden secara langsung,” ujar SBY. Meski menilai sistem pilkada langsung oleh rakyat sudah cocok dengan pemerintahan selama ini, SBY memberi catatan dalam pelaksanaannya. Ia mengingatkan, masih maraknya politik uang dalam pilkada langsung.

“Kenyataannya, dalam 10 tahun ini pula banyak ekses yang terjadi dalam pemilihan bagi gubernur, bupati, ataupun wali kota. Dalam pilkada, misalnya, banyak sekali ditengarai penggunaan uang yang tidak jelas. Apakah politik uang atau money politic, ataukah penggunaan uang yang lain,” tutur SBY.

Lebih jauh, SBY mengakui bahwa semua pilihan selalu memiliki nilai plus dan minus, yakni pilkada langsung oleh rakyat atau oleh DPRD. Namun, SBY lebih melihat bahwa pilkada langsung perlu dipertahankan. Ia pun menjanjikan, dalam dua hari ini, Partai Demokrat akan memberikan pandangannya secara lengkap tentang RUU Pilkada.

“Kalau saya pribadi, yang telah memimpin selama 10 tahun ini, kalau dulu kita ingin melaksanakan pemilihan secara langsung, ya itulah yang mestinya kita jaga. Akan tetapi, tidak boleh ya sudah itu saja, ada kok kelemahannya. Itu yang kita perbaiki secara fundamental. Itu yang Demokrat sedang pikirkan sekarang ini. Mudah-mudahan satu-dua hari ini kami memiliki posisi yang tepat,” tutup SBY.

Simak bagaimana pandangan dan posisi SBY tentang RUU Pilkada dalam video Youtube di bawah ini.

PPP: SBY Selalu Tentukan Sikap di Saat Situasi Akhir

Sekretaris Majelis Pakar Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Yani mengatakan, SBY selalu menyikapi persoalan yang menimbulkan pro kontra di saat-saat akhir. Menurut dia, sikap SBY selalu terpengaruh oleh tekanan publik yang dimunculkan atas nama rakyat.

“Politik Pak SBY kita tahu lah, memang begitu. Dia (SBY) selalu tentukan sikap di saat-saat situasi akhir. Tekanan publik itu kan patut kita pertanyakan. Tekanan dari orang yang tidak jelas juga,” kata Yani, di Kompleka Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2014).

Yani mengatakan, DPR yang sudah lama bekerja merancang RUU Pilkada, tidak akan menyerah begitu saja pada tekanan-tekanan publik. Ia menekankan, akan ada upaya untuk mepertahankan argumen-argumen yang dianggap rasional untuk mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD.

Mengenai sikap Demokrat yang akan digiring oleh SBY untuk tetap pada pelaksanaan Pilkada langsung, menurut Yani, DPR akan melakukan lobi-lobi kepada fraksi-fraksi Demokrat. “Politik itu dinamis. Kita akan komunikasikan itu lah dengan Demokrat. Masa kita selalu kalah dengan tekanan publik. Kalau begitu UU yang dirancang DPR kalah terus lah,” kata Yani.

Saat ini, RUU Pilkada tengah dalam pembahasan di Panitia Kerja DPR. Mekanisme pemilihan kepala daerah salah satu isu yang menjadi sorotan. Sebelum Pilpres 2014, tak ada parpol yang ingin kepala daerah dipilih oleh DPRD. Namun, kini seluruh parpol koalisi Merah Putih, yakni Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Amanat Nasional termasuk Demokrat.

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Gravatar
Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: