//
Anda membaca...
Hukum dan Peristiwa

Anas Divonis 8 Tahun, Denda Rp 300 Juta, Uang Pengganti 57 M

Foto Anas Urbaningrum Jalani Sidang Vonis Tipikor

Akhirnya mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum divonis 8 tahun penjara dan denda Rp 300 juta serta diharuskan membayar uang pengganti Rp 57M oleh Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta karena dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang terkait proyek Hambalang dan proyek APBN lainnya.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anas Urbaningrum dengan pidana penjara selama delapan tahun ditambah denda sebanyak Rp 300 juta, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti pidana kurungan selama tiga bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim Haswandi saat membacakan putusan, Rabu (24/9/2014).

Anas dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang terkait dengan proyek Hambalang dan proyek APBN lainnya. “Menyatakan bahwa Anas terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan berlanjut dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara berulang kali sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsider dan dakwaan kedua,” kata Haswandi.

Majelis hakim menyatakan, Anas terbukti melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan subsider yang memuat Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dia dinyatakan terbukti menerima pemberian hadiah hadiah atau janji yang patut diduga jika pemberian itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan Anas.

Hakim menilai Anas memiliki pengaruh dalam mengatur proyek APBN mengingat jabatannya sebagai Ketua DPP Partai Demokrat Bidang politik pada 2005. Pengaruh Anas ini semakin besar setelah dia terpilih sebagai anggota DPR dan ditunjuk sebagai ketua fraksi.

Hakim juga menyatakan Anas terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan kedua yang memuat Pasal 3 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Selain memberikan vonis penjara dan denda, majelis hakim juga meminta Anas membayar uang pengganti sebanyak Rp 57,5 miliar dan 5,2 juta dollar AS atau setara Rp 62 miliar. “Membayar penggganti kerugian negara sebesar Rp 57.590.350.580 dan US$ 5.261.070,” kata Haswandi. Jika uang itu tidak dibayarkan dalam waktu satu bulan, maka aset milik Anas akan disita.

Putusan itu lebih ringan dari tuntutan jaksa KPK. Sebelumnya, tim jaksa KPK menuntut Anas dihukum 15 tahun penjara. Dia juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 94 miliar dan 5,2 juta dollar AS. Menurut KPK, uang ini senilai dengan fee proyek yang dikerjakan Grup Permai. Jaksa KPK menduga Anas dan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin bergabung dalam Grup Permai untuk mengumpulkan dana.

Dalam dakwaan, Anas disebut mengeluarkan dana Rp 116,525 miliar dan 5,261 juta dollar AS untuk keperluan pencalonannya untuk menjadi ketua umum Partai Demokrat pada 2010. Uang itu diduga berasal dari penerimaan Anas terkait pengurusan proyek Hambalang, proyek perguruan tinggi di Kementerian Pendidikan Nasional, dan proyek APBN lainnya yang diperoleh Grup Permai.

Hak Politik Anas Tak Dicabut

Selain menuntut hukuman penjara dan denda, jaksa KPK meminta hakim mencabut hak Anas untuk dipilih dalam jabatan publik. Atas tuntutan jaksa ini, Anas dan tim kuasa hukumnya mengajukan pleidoi atau nota pembelaan. Dalam pleidoinya yang dibacakan pekan lalu, Anas menilai tuntutan tim jaksa KPK tidak berdasarkan alat bukti yang kuat.

Tim jaksa KPK, menurut dia, hanya berdasarkan pada keterangan Nazaruddin dan anak buah Nazaruddin yang disebutnya telah dipengaruhi Nazar. Anas juga menilai tuntutan pencabutan hak politik jaksa KPK bermuatan politis.

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menolak tuntutan tim jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan korupsi yang meminta pencabutan hak politik mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Dengan demikian, menurut putusan majelis hakim, Anas tetap memiliki hak untuk dipilih dalam jabatan publik.

“Majelis hakim tidak sependapat dengan tim jaksa penuntut umum,” kata Ketua Majelis Hakim Haswandi, saat membacakan amar putusan Anas, dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (24/9/2014).

Penilaian majelis hakim ini langsung disambut sorak sorai para pendukung Anas yang hadir dalam ruang persidangan. Menurut majelis hakim, penilaian apakah seseorang layak atau tidak layak dipilih dalam jabatan publik merupakan kewenangan publik. Hak publik tersebut, menurut hakim, harus dikembalikan kepada publik. “Sebagai negara demokrasi, hal tersebut harus dikembalikan kepada publik penilaiannya apakah layak atau tidak layak dipilih dalam jabatan publik,” ujar hakim Haswandi.

Anas Minta Majelis Hakim Lakukan Sumpah Kutukan

Terdakwa Anas Urbaningrum menghormati vonis majelis hakim Tipikor, yakni hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp 300 juta. Untuk itu, Anas memohon agar majelis hakim melakukan mubahalah atau sumpah kutukan.

“Karena ini menyangkut yang saya yakini sebagai keadilan, mohon jika diperkenankan di dalam ujung persidangan yang terhormat ini, saya sebagai terdakwa, tim JPU, dan juga majelis hakim yang mulia melakukan mubahalah, yaitu sumpah kutukan. Mohon izin, saya yakini substansi tentang pembelaan saya sebagai terdakwa, tentu JPU juga memiliki keyakinan,” kata Anas usai majelis hakim membacakan vonis, Rabu (24/09/2014).

Anas ketika itu diberikan oleh hakim pandangannya terkait vonis yang sudah dibacakan. Ketika itu, Anas mengaku menghormati putusan majelis dan menyebut putusan hakim tidak adil. “Putusan ini tidak adil karena tidak berrdasarkan fakta-fakta persidangan yang lengkap sehingga bisa dipertanggungjawabkan,” ucap Anas.

Anas menilai, dengan melakukan sumpah kutukan maka akan diketahui siapa pihak yang bersalah dalam kasus tersebut. “Sebagai terdakwa, saya mohon diizinkan di majelis ini dilakukanmubahalah, siapa yang salah dialah yang sanggup terima kutukan,” lanjut Anas yang disambut sorakan pengunjung sidang yang didominasi pendukung Anas.

Ketua Majelis Hakim Haswandi tidak menanggapi permintaan Anas tersebut. Majelis hakim langsung membubarkan diri. “Dengan ini persidangan selesai,” tutup Haswandi sembari membubarkan diri.

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Gravatar
Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: