//
Anda membaca...
Hukum dan Peristiwa

MK Siap Tampung Gugatan dan Uji Materi UU Pilkada

Foto Ketua MK Hamdan Zoelva Siap Adili Gugatan UU Pilkada

Ketua MK, Hamdan Zoelva memastikan akan menampung gugatan tersebut dan akan segera menyidangkan uji materi UU yang baru disahkan dalam hitungan jam itu. “Kami akan proses semua perkara pengujian UU yang masuk ke MK,” ujar Hamdan saat dikonfirmasi, Jumat (26/9/2014).

Hamdan mengatakan, tidak akan ada persiapan khusus dari lembaga pimpinannya untuk menghadapi gugatan tersebut. Menurutnya, segala bentuk judicial review ialah hak konstitusional warga negara.”Tidak ada persiapan khusus, sama saja dengan perkara pengujian UU yang lainnya,” imbuh Hamdan.

Sedangkan hakim konstitusi Patrialis Akbar menyatakan MK tetap akan independen bila nanti gugatan UU Pilkada masuk ke persidangan. Dia menegaskan para hakim konstitusi akan memutus hal tersebut dengan cermat. “Kalau pun ada demo-demo itukan sudah biasa. Yang jelas kami tidak akan terpengaruh dengan apa yang terjadi di luar,” ujarnya saat dikonfirmasi terpisah.

Hal ini diungkapkan Hamdan menanggapi rencana Pengacara Muhammad Andi Asrun mewakili 17 buruh harian, lembaga survei dan bupati serta DPRD yang akan mendaftarakan pengujian UU Pilkada. “Saya akan mengajukan uji materi UU Pilkada. Senin (29/9) akan daftar ke MK,” kata Kuasa Hukum Pemohon UU Pilkada, Muhammad Andi Asrun di Jakarta, Jumat.

Asrun mengungkapkan dirinya mewakili para pemohon pengujian UU Pilkada, yang terdiri dari 17 buruh harian, lembaga survei dan bupati serta DPRD. “Pilkada melalui DPRD mengkhianati Hak Pilih Rakyat untuk memilih kepala daerah dalam sebuah pesta demokrasi,” kata Asrun.

Dia juga menegaskan bahwa Pilkada melalui DPRD ini mempunyai efek buruk, yakni menyuburkan praktik politik uang yang terukur di DPRD. “Setelah disahkan UU Pilkada, berarti belum sepenuh hati pemerintah melaksanakan Otda (Otonomi Daerah). Ternyata legislatif masih tetap ingin desentralisasi kekuasaan,” kata Asrun.

Rapat paripurna DPR RI akhirnya menyetujui RUU Pilkada dengan opsi pilkada dikembalikan pada DPRD setelah diputuskan melalui mekanisme voting. (Baca: Hasil Rapat Paripurna DPR: Pilkada Kembali Lewat DPRD!)

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Gravatar
Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: