Pendapat Jokowi dan Para Pengamat Soal DPR Sahkan RUU Pilkada

Jokowi, para kepala daerah dan pengamat politik memberi tanggapan soal hasil sidang paripurna DPR, Jumat dini hari, 26/9/2014 yang mengesahkan RUU Pilkada. Presiden terpilih tersebut menilai keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merebut hak politik rakyat.

“Jadi masyarakat bisa melihat secara langsung kalau keputusan tersebut telah mengambil hak politik rakyat,” ujar Joko Widodo atau sapaan akrabnya Jokowi saat berada di Hotel Sangri La, Jakarta, Jumat (26/9/2014). “Rakyat harus mencatat partai mana saja yang merebut hak politik rakyat,” kata Jokowi. Menurut Jokowi, rakyat tak boleh abai mengawasi dan mengawal hasil Rapat Paripurna DPR kemarin. “Catat itu. Catat partai mana yang merebut hak politik rakyat,” kata Jokowi.

Jokowi mengatakan partainya, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang sejak awal menolak penghapusan pilkada langsung telah menyiapkan langkah-langkah perlawanan. Namun Jokowi masih enggan menyebutkan apa saja langkah-langkah tersebut. “Tentunya nanti ada langkah-langkah selanjutnya. Tapi nanti, nanti,” kata dia.

Sebelumnya Jokowi menyebut keputusan DPR tentang Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU-Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai perampasan hak politik rakyat karena rakyat tak lagi mempunyai suara dalam menentukan pemimpinnya. Jokowi meyakini jika kepala daerah hasil pemilihan DPRD akan lebih korup dibandingkan kepala daerah hasil pilihan rakyat. “Saya pastikan, kalau yang milih dewan, kepala daerah akan lebih korup,” tandasnya.

Menurut dia, jika kepala daerah dipilih DPRD, maka mereka tidak akan memiliki keterikatan batin dengan rakyatnya. Kepala daerah seakan-akan tak memiliki tanggung jawab moral terhadap rakyat. Sebaliknya, menurut Jokowi, kepala daerah malah akan merasa bertanggung jawab secara moral kepada DPRD. Kondisi tersebut yang rentan terhadap praktik korupsi.

Pendapat Direktur Lima, Ray Rangkuti

Direktur Eksekutif Lingkaran Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkutimenilai partai besutan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sengaja menaikkan isu dan membuat poin-poin yang sebenarnya tidak baru terkait Pilkada. Menurut Ray, dengan alasan pilihan tidak diakomodasi, Demokrat mengambil sikap abstain. Jalan abstain PD dengan sendirinya menjadikan pilihan pilkada kembali ke DPRD mulus.

“Seperti sudah diduga, Partai Demokrat akhirnya memainkan politik cuci tangan. Mengeluarkan isu 10 poin sekitar 10 hari sebelum rapat paripurna jelas merupakan jalan berkelit untuk tidak menyetujui pilkada langsung. Cara-cara Demokrat seperti ini sudah terbaca sejak awal,” tegas Ray kepada Tribunnews.com di Jakarta, Jumat (26/9/2014).

Terkiat opsi yang disampaikan Demokrat, menurut Ray, mana mungkin subtansi dari 10 poin itu tidak disebut di dalam draf yang disodorkan pemerintah pada saat dimana presiden/kepala pemerintahan dan ketua Demokrat adalah orang yang sama.

Menurut Ray, langkah Fraksi Partai Demokrat memilih walk out sendirinya menolak pilihan-pilihan politik pemerintah yang sudah dengan tegas menyatakan setuju dengan pilkada langsung tanpa embel-embel 10 poin. “Lagi-lagi, SBY sebagai kapala dari dua institusi ini, saling menampikan dirinya sendiri. Melalui mendagri ia setuju pilkada tanpa embel-embel 10 poin. Tapi melalui Fraksi Demokrat, ia tak setuju pilkada langsung tanpa 10 poin,” katanya.

“Jelas, cara berpolitik ala SBY ini jauh dari kesantunan dan jauh pula upaya memberi contoh yang baik dalam demokrasi. Politik lain di bibir lain di tindakan hanya membuat subtansi berpolitik jadi terpinggirkan. SBY seperti tidak habis-habisnya memainkan politik mengambang yang jelas tak berdampak positif bagi bangsa ini,” jelasnya.

Pada saat yang sama, imbuh Ray, SBY memupuk citra sebagai penegak demokrasi di mata dunia. Berbagai penghargaan atas perkembangan demokrasi di Indonesia diraihnya. Tapi pada tindakannya, SBY sedang mengembalikan bangsa ini pada era orde baru dan menancapkan politik sentralisme yang kuat.

“Tentu, bagi para pengusung pilkada langsung, tak ada yang disesali kecuali tindakan “politik cuci tangan” SBY. Sayang, di ujung masa bakti anggota Fraksi Demokrat, dan presiden SBY, mereka memberi kado buruk bagi hampir 80 persen rakyat Indonesia yang mendukung pilkada langsung. Dan Mereka, tentu saja, tak dapat dibohongi dengan politik cuci tangan,” tegasnya.

Pendapat Direktur Perludem, Titi Anggraini

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyesalkan keputusan DPR mengesahkan RUU Pilkada melalui DPRD. Sistem ini malah membuat demokrasi berjalan mundur. “Saat ini demokrasi secara resmi mundur ke belakang. Rakyat kehilangan hak dasarnya dalam pemilihan kepala daerah,” ujar Titi saat dihubungi Jumat (26/9/2014).

Titi menyoroti akrobat politik Fraksi Demokrat yang memilih walkout dari paripurna dengan dalih 10 syarat Pilkada langsung tak diakomodir. “Demokrat sedang mempertontonkan sikap basa-basi paling nyata saat mereka mengaku bersikap netral di saat harus memilih salah satu opsi,” sebutnya.

Dia menduga permainan politik Demokrat memang sengaja dilakukan untuk balas dendam politik. Dugaan ini berdasarkan pernyataan salah satu anggota fraksi Demokrat yang menyindir aksi walkout juga sering dilakukan Fraksi PDI Perjuangan. “Itu menunjukkan bahwa mereka sedang memainkan politik balas dendam dan bukan berdasar kepentingan rakyat,” sambungnya.

Pendapat Wali Kota Bogor, Bima Arya

Wali Kota Bogor Bima Arya yang juga politisi PAN salah satu pendukung Pilkada langsung. Bersama Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dan Wagub DKI Basuki T Purnama, dia menolak Pilkada lewat DPRD. Bima tengah menunaikan ibadah haji. Namun dia juga tetap mengikuti perkembang RUU Pilkada. Bima menyampaikan sikap mengenai hasil paripurna DPR itu.

“Belum selesai kawan. Masih ada harapan, rapatkan barisan, beri MK kesempatan,” tulis Bima dalam akun twitternya @BimaAryaS, Jumat (26/9/2014). Sejumlah kalangan memang sudah ramai hendak melakukan uji materi. Mulai dari kalangan LSM hingga politisi. MK dinilai menjadi gawang terakhir guna mengembalikan kedaulatan rakyat.

Pendapat Wali Kota Bandung Ridwan Kamil

Pilkada melalui DPRD ini ditentang sejumlah bupati, walikota, dan gubernur. Salah satunya, Walikota Bandung Ridwan Kamil. Pria yang kerap disapa Kang Emil ini menyesalkan keputusan DPR tersebut. Dia menilai, dengan pilkada melalui DPRD, demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran.

Anak cucu Anda, kita semua, tidak bisa lagi memilih langsung pemimpin daerahnya,” kata Ridwan Kamil dalam akun twitternya @ridwankamil, Jumat (26/9/2014). Oleh karena itu, kata dia, melalui Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apoksi) akan mengajukan uji materi Undang-Undang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Sesuai komitmen, para walikota bupati di forum apeksi/apkasi akan gugat untuk Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi. Semoga Tuhan bersama kita,” kata dia. Ridwan menilai, pilkada tidak langsung ini, nasib seluruh calon pemimpin di daerah praktisnya akan diatur oleh elite di Jakarta.

Sikap Ridwan Kamil yang menentang pilkada tak langsung sejalan dengan sikap yang telah ditunjukkan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Ahok bahkan keluar dari partainya, Partai Gerindra, karena tak sepaham dengan Gerindra yang mendukung pilkada tak langsung. Walikota Bogor Bima Arya juga salah satu yang tidak setuju pilkada melalui DPRD.