//
Anda membaca...
Sejarah dan Politik

Inilah 2 Cara SBY Selamatkan Citra Dirinya Terkait UU Pilkada

Foto Pengamat Politik LIPI, Ikrar Nusa Bakti

Sebenarnya masih ada cara bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk memperbaiki citra dirinya dan Partai Demokrat terkait pengesahan Revisi UU Pilkada di DPR. Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bakti menilai pemulihan citra diri ini menjadi penting karena dari 129 anggota fraksi Partai Demokrat yang hadir di paripurna pengesahan RUU Pilkada, 123 di antaranya walkout. Hanya enam anggota fraksi Demokrat yang menyatakan mendukung Pilkada langsung.

Pertama, menurut Ikrar, adalah dengan cara menolak menandatangani RUU Pilkada. “Kalau SBY tidak menandatangani, walaupun undang-undang itu akan berlaku, paling tidak orang lihat, posisi dia seperti itu,” kata Ikrar dalam diskusi di Restoran Rarampa, Sabtu, 27 September 2014. “Memang nasi sudah menjadi bubur, tapi paling tidak citra dia masih bisa terselamatkan.

Publik kini menyoroti keseriusan SBY dan Partai Demokrat yang mengaku mendukung Pilkada Langsung. Nah, cara kedua yang dapat ditempuh SBY, kata Ikrar, adalah dengan mengajukan judicial review. “Apakah dia serius melakukan judicial review?” ujarnya.

Kalaupun nanti Partai Demokrat atau SBY mendorong uji materi UU Pilkada, Ikrar mewanti-wanti agar kalimat dalam judicial review itu dibaca baik-baik. “Jangan sampai kalimat itu sebetulnya berbunyi, dia tidak terlalu riskan dengan Pemilukada,” kata Ikrar.

SBY Dianggap Raih ‘Piala Oscar’ Drama Politik

Ikrar Nusa Bakti juga menyebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memenangkan ‘Piala Oscar’ sebagai aktor dalam drama politik UU Pemilihan Kepala Daerah. Hal itu menyusul sikap SBY yang mengaku kecewa atas hasil keputusan pengesahan UU Pilkada oleh DPR tersebut.

“Sebuah drama dari aktor politik yang boleh dikatakan sekarang memegang Oscar. Sayangnya itu bukan dalam aktor pemain film yang baik tapi dalam drama politik yang sangat buruk,” kata Ikrar dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (27/9/2014).

Menurut Ikrar, jika SBY ingin memperbaiki citra politiknya, maka ia dapat melakukan dua hal. Pertama, SBY melalui DPP Partai Demokrat dapat memberikan sanksi tegas kepada anggota Fraksi Demokrat yang memilih walkout saat pengambilan keputusan UU Pilkada. Kedua, SBY diharapkan dapat membuktikan kekecewaannya itu dengan memerintahkan salah seorang anggotanya untuk mengajukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi.

Ikrar mengatakan, jika kedua hal itu tidak dilakukan, maka kekecewaan SBY atas hasil UU Pilkada hanya sebatas pencitraan semata. “Selama dia masih tidak bisa membuktikan itu maka selama itu pula dia sedang bermain drama politik,” katanya. “Ini menjadi sebuah upaya bagi Partai Demokrat untuk menggali kuburannya sendiri karena mereka tidak mampu merebut hati rakyat kembali untuk kemudian memperbaiki citra partainya,” tutupnya.

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Gravatar
Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: