//
Anda membaca...
Sejarah dan Politik

RUU Pilkada Tetap Jadi UU Meski Tanpa Tangan Presiden

Foto Presiden SBY Membahas RUU Pilkada di Seattle, AS

RUU Pilkada tetap bisa berlaku dan jadi UU meskipun tanpa tanda tangan presiden. Hal ini sekaligus membantah pernyataan Mensesneg Sudi Silalahi. Berdasarkan aturan di UUD 1945, UU tetap bisa diundangkan dalam 30 hari meski tanpa tanda tangan Presiden.

Hal itu diatur dalam Pasal 20 ayat 5 UU Dasar 1945 setelah amandemen. Pasal tersebut mengatur tentang kewenangan DPR untuk membentuk undang-undang.

“Jadi, menurut UUD 1945 Pasal 20 Ayat 5, RUU yang sudah disetujui oleh DPR tapi tidak ditanda tangani presiden dalam waktu 30 hari, rancangan itu tetap akan berlaku,” kata ahli hukum tata negara dari Universitas Padjajaran, Susi Dwi Haryani, LLM, Ph.d ketika berbincang dengan detikcom, Minggu (28/9/2014).

Susi menuturkan bahwa ayat 5 tersebut muncul setelah Presiden Soeharto tidak mau menandatangani RUU Penyiaran yang sudah disetujui DPR. “Saat masa reformasi, untuk menghindari hal ini terjadi, dibuatlah klausul ayat 5 tersebut di pasal 20,” ujarnya.

Berikut adalah bunyi Pasal 20 Ayat 5 UUD 1945:

Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Sementara itu menurut ahli hukum tata negara Refly Harun, dalam tulisannya Khianat Demokrat, SBY memegang 50 persen kekuasaan legislatif. Pasal 20 Ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa setiap RUU dibahas Presiden dan DPR untuk mendapatkan persetujuan bersama. Bila tidak mendapatkan persetujuan bersama, Pasal 20 Ayat (3) UUD 1945 menentukan bahwa RUU tersebut tidak dapat diajukan dalam persidangan masa itu.

Seandainya SBY dalam waktu yang penting dan genting menjelang persetujuan RUU Pilkada menyatakan tidak setuju melalui Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, maka RUU Pilkada tidak dapat disetujui. Sebelumnya, Sudi mengungkapkan bahwa pimpinan DPR nantinya akan menyurati Presiden untuk meminta agar UU Pilkada itu ditandatangani.

“Kalau presiden tidak menandatangani, ya tidak bisa diberlakukan,” kata Mensesneg Sudi Silalahi seusai mengikuti jumpa pers Presiden SBY di Hotel Willard Intercontinental, Washington, DC, Sabtu (27/9/2014) pukul 09.00 waktu setempat.

Dalam jumpa pers di Hotel Willard Intercontinental, Washington, DC, Sabtu (27/9/2014) pukul 09.00
waktu setempat., SBY kembali menegaskan dirinya sangat berat untuk menandatangani UU ini. “Saya serius berat untuk menandatangani UU ini, karena dari awal opsi saya pilkada langsung dengan perbaikan,” tegas SBY.

Menurut SBY, pilkada lewat DPRD yang diputuskan DPR juga langkah mundur. “Permainan uang akan tetap terjadi, keinginan pusat juga akan terjadi. Rakyat akan dapat apa? Pemimpin-pemimpin independen juga tidak bisa muncul,” tegas SBY.

SBY juga bersumpah akan terus memperjuangkan Pilkada langsung dengan 10 syarat perbaikan bersama rakyat, meski dirinya sudah tidak lagi menjabat presiden. SBY akan mengajukan gugatan hukum terkait Pilkada lewat DPRD ini ke MK atau MA.

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Gravatar
Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: