Banyak yang menduga Nurhayati Ali Assegaf menjadi tumbal atau kambing hitam kebijakan SBY terkait keputusan walkout partainya dalam sidang paripurna DPR Bahas RUU Pilkada. Ketua Fraksi Partai Demokrat (PD) itu memang mengakui walk out merupakan inisiatifnya sendiri. Ia pun membantah ada perintah dari Ketua Umum PD Susilo Bambang Yudhoyono.
“Keputusan walk out adalah keputusan saya karena saya melihat memang tidak mungkin. Saya sebagai pimpinan fraksi, masa saya tidak berani mengambil keputusan, apa gunanya saya dijadikan pimpinan fraksi? Ketua fraksi? Kalau saya tidak berani mengambil keputusan,” ungkap Nurhayati usai jumpa pers di Kantor DPP Demokrat, Jl. Kramat Raya, Jakpus, Senin (29/9/2014).
Nurhayati membantah ada instruksi yang diberikan SBY terkait walk out yang dilakuan F-PD pada sidang paripurna yang digelar pada Kamis (25/9) lalu. Menurutnya ia tidak lagi melakukan komunikasi dengan SBY sejak Presiden melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.
“Tidak ada, saya sama sekali tidak menerima (instruksi), bahkan tidak berkomunikasi dengan pak SBY ketika saya mengambil keputusan itu. Tidak ada. Sejak beliau berangkat ke luar negeri menjalankan kunjungan kerja, kami sama sekali tidak berkomunikasi,” kata Nurhayati.
“Beliau (SBY) memberikan arahan jelas, ini opsi pilkada langsung dengan 10 perbaikan harus diperjuangkan secara utuh. Dan Pak SBY menjelaskan Demokrat tidak ke kanan dan tidak ke kiri, kita tidak butuh jabatan-jabatan. Kita tidak silau dengan tawaran-tawaran menteri, dan tawaran-tawaran kekuasaan, kami bersama rakyat. 10 Perbaikan ini datangnya dari rakyat,” sambungnya.
Nurhayati pun merasa kecewa dengan fraksi-fraksi lain yang mengaku mendukung opsi Demokrat mengenai Pilkada langsung dengan 10 perbaikan. Ia mempertanyakan mengapa fraksi-fraksi tersebut tidak ikut walk out bersama F-PD. “Saya berharap kalau memang misalnya ada yang menyetujui ya ikut walk out. Saya ini jadi anggota DPR sudah lama dan tahu. Kalau ada yang tidak bersetuju dan setuju dengan kita ya ikut walk out dong,” tutur Nurhayati.
Ruhut Saja Di-SMS, Apa Benar Nurhayati Tak Berkomunikasi dengan SBY?
Anggota Fraksi Partai Demokrat (PD) Ruhut Sitompul mengaku berkomunikasi dengan Ketum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat paripurna pengesahan UU Pilkada. Sementara, Ketua Fraksi PD Nurhayati Ali Assegaf mengaku sama sekali tak berkomunikasi.
“Tidak ada, saya sama sekali tidak menerima bahkan tidak berkomunikasi dengan Pak SBY ketika saya mengambil keputusan (walk out) itu, tidak ada. Sejak beliau berangkat ke luar negeri menjalankan kunjungan kerja, kami sama sekali tidak berkomunikasi,” kata Nurhayati di Kantor DPP PD, Jl Kramat Raya, Jakpus, Senin (29/9/2014).
Nurhayati mengaku mengambil keputusan walk out tanpa mengkomunikasikan atau mendapat perintah dari SBY. Dia menegaskan keputusan itu inisiatifnya sendiri. Nurhayati yang juga Waketum PD ini mencoba menerjemahkan perintah SBY yang meminta opsi pilkada langsung dengan 10 syarat diperjuangkan secara utuh.
Selain itu SBY juga memerintahkan bahwa PD harus tetap sebagai penyeimbang, tak memihak Koalisi Merah Putih ataupun pendukung Jokowi-JK. Oleh karena dirinya merasa perjuangan PD menemui jalan buntu, maka keputusan walk out diambil. “Beliau memberikan arahan jelas, ini opsi pilkada langsung dengan 10 perbaikan harus diperjuangkan secara utuh,” ujarnya.
“Dan Pak SBY menjelaskan Demokrat tidak ke kanan dan tidak ke kiri, kita tidak butuh jabatan-jabatan. Kita tidak silau dengan tawaran-tawaran menteri dan tawaran-tawaran kekuasaan, kami bersama rakyat. 10 Perbaikan ini datangnya dari rakyat,” imbuh orang dekat Ani Yudhoyono ini.
Berbeda dengan Nurhayati, Ruhut mengaku berkomunikasi dengan SBY selama sidang paripurna pengesahan UU Pilkada. Ruhut bahkan menerima SMS dari SBY, meski isinya tak berisi perintah soal UU Pilkada. “Kan aku sedang berhubungan dengan Pak SBY waktu lagi rame-ramenya. Tapi telepon putus, tahunya masuk SMS dari Bapak. I’ll call you later,” kata Ruhut kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (29/9/2014).
Diskusi
Belum ada komentar.