//
Anda membaca...
Sejarah dan Politik

Benarkah Pilkada Tak Langsung Sesuai dengan Pancasila?

Foto Suasana Sidang Paripurna DPR, Kamis 25-9-2014

Benarkah pilkada tak langsung sesuai dengan Pancasila terutama sila ke-4 yakni ‘Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan’ seperti yang menjadi alasan Koalisi Merah Putih? Kata permusyawaratan perwakilan ini yang digembar-gemborkan bermakna suara rakyat yang diwakilkan.

Dalam pemilihan kepala daerah di RUU Pilkada, suara rakyat diwakilkan dengan DPRD. Lalu apa benar Pilkada tak langsung paling pas dengan Pancasila? “Itu hanya alasan saja,” kata ahli hukum tata negara Unpad, Susi Dwi Haryani, Senin (29/9/2014), seperti yang diberitakan detik.com.

Menurut Susi, apa yang disampaikan kubu koalisi merah putih mulai dari Pilkada tak langsung paling sesuai dengan Pancasila, hingga paling hemat uang hanya alasan yang dibuat-buat saja.

Susi memberi contoh, permusyawaratan perwakilan ini juga pada ujung-ujungnya akan dilakukan voting, seperti pada pengesahan RUU Pilkada lalu. Misalnya voting saja sudah bukan bermusyawarah. Jadi penafsiran sila ke-4 dari Pancasila itu jangan diartikan secara sempit. Dan nantinya bila UU Pilkada diberlakukan, toh kepala daerah akan dipilih lewat voting DPRD, bukan musyawarah.

“Kalau disebut permusyawaratan apa artinya tidak boleh voting, karena setiap keputusan harus dengan musyawarah yang diwakili? Tidak seperti itu,” urai dia. Dalam aturan ketatanegaraan tidak seperti itu. Malah justru hak rakyat yang paling diutamakan. Jangan justru pemilihan kepala daerah oleh DPRD membuat Indonesia mundur ke belakang seperti era orde baru.

Pilkada Lewat DPRD Dinilai Tidak Cerminkan Demokrasi Pancasila

Sekertaris Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Sulawesi Barat Ahmad Amran Nur mengatakan Pilkada lansung dengan melibatkan masyarakat sesuai dan perwujudan demokrasi Pancasila.

“Kami sangat kecewa dengan sikap DPR yang akhirnya memutuskan Pilkada melalui DPRD atau tidak langsung, ini hanya ambisi segelintir elit politik dinegara ini untuk meraih kekuasaan di daerah,” kata Ahmad Amran Nur menanggapi Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati 1 Oktober di Mamuju, Ahad, 28 September 2014, seperti yang diberitakan Republika Online.

Ia menilai Pilkada langsung lebih sesuai dengan demokrasi Pancasila, karena esensi Pancasila adalah kerakyatan dan terpenuhinya hak-hak rakyat dalam berbagai bidang kehidupan, sedangkan Pilkada melalui DPRD hanya ambisi para elite politik.

“Kami kecewa dengan sikap DPR yang tidak mencerminkan demokrasi Pancasila, apalagi keputusannya melalui proses voting, bukan musyawarah mufakat sesuai demokrasi Pancasila, karena itu, mekanisme pengambilan keputusan anggota DPR justru lebih dekat dengan sistem liberal barat, bukan Pancasila,” katanya.

Menurut dia, Pancasila memiliki jiwa dan semangat integrasi bangsa ini, yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia bukan lagi mengenai jumlah sila yang terdapat dalam pancasila, lebih dari itu yang perlu dijalankan adalah implementasi dari makna yang terkandung dalam kelima sila itu sendiri.

“Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa bukanlah ideologi yang ingin menguasai bangsa di atas bangsanya sendiri, sehingga semangat DPR memutuskan pilkada tidak lansung bertentangan dengan nilai demokrasi dalam pancasila, karena tidak melibatkan masyarakat secara utuh,” katanya.

Dia mengatakan sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, sebenarnya dapat dipahami bahwa keputusan sejatinya diambil melalui proses berpikir secara kolektif seluruh masyarakat.

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Gravatar
Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: