//
Anda membaca...
Hukum dan Peristiwa

Inilah Dissenting Opinion 2 Hakim MK dalam Uji Materi UU MD3

Foto Hakim MK, Maria Farida Indrati dan Arief Hidayat

Dua hakim Mahkamah Konstitusi (MK) berbeda pendapat atau dissenting opinion dalam sidang putusan gugatan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), Senin (29/9). Dua hakim yang dissenting opinion yakni Maria Farida Indrati dan Arief Hidayat.

Pasal yang digugat di UU MD3 ini terutama pasal 84 ayat 1 UUD MD3 yang isinya pimpinan DPR terdiri atas 1 orang dan empat orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPR. Selain pasal tersebut, pasal lain yang digugat yaitu pasal 97, pasal 104, pasal 109, pasal 115, pasal 121, dan pasal 152 yang isinya tentang posisi perempuan untuk mengisi jabatan strategis di DPR diantaranya, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT.

MK memutuskan gugatan tersebut ditolak. Alasannya karena UU MD3 tidak bertentangan dengan konstitusi. “Menurut MK, dalam materi UU dibentuk setelah pemilu tidak bertentangan dengan UUD 1945, perubahan U itu sudah diagendakan. Setelah pemilu telah lazim dilakukan, MK perlu mengingatkan perubahan UU MD3 tiap 5 tahun sekali tidak akan membangun sistem yang ajaib,” kata Hakim Konstitusi Patrialis Akbar.

Dissenting Opinion Hakim Maria Farida

Menurut Hakim Maria Farida Indrati, gugatan pemohon seharusnya dikabulkan. “Pembentukan UU MD3 tidak berdasarkan prinsip negara hukum. Pengujian formil seharusnya dikabulkan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” ujar Maria membacakan nota perbedaan pendapatnya dalam sidang di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (29/9/2014) petang.

Menurut Farida, dalam suatu negara hukum diperlukan asas kepastian hukum. Jika Undang-undang yang mengatur tentang empat lembaga sekaligus, MPR, DPR, DPD, DPRD, berubah setiap kali periode Pemilu, maka kepastian hukum tidak akan tercapai.

“Apa penggantian UU itu tidak menimbulkan kerugian konstitusional,” ujar Farida. Farida menyatakan, sebagai UU yang bersifat organisatoris, seharusnya UU MD3 dipersiapkan jauh hari sebelum Pemilu dimulai. Dan pembentukan UU ini pun, kata Maria, harus mengedepankan keterbukaan dan kelembagaan.

“Tidak ada perubahan mendesak dan naskah akademik tidak pernah ada, maka pembentukan UU aquo bertentangan dengan UUD 1945, terlepas dari substansi UU MD3 saya menyatakan UU MD3 bertentangan dengan asas kelembagaan dan keterbukaan,” ujar Maria. “UU MD3 bertentangan karena tidak melibatkan perwakilan daerah dalam putusannya‎, termasuk hak-hak perempuan, kerugian konstitusional yang eksistensinya diatur UUD 45,” sambungnya.

Dissenting Opinion Hakim Arief Hidayat

Arief Hidayat keberatan soal tidak diaturnya keterwakilan perempuan dalam posisi pimpinan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. “Untuk menghindari conflict of interest, sama seperti MK, tidak seorangpun bisa menjadi hakim dengan pilihannya sendiri. ‎Saya juga berpendapat UU MD3 yang baru tidak mengakomodir keterwakilan perempuan sehingga tidak mengindahkan putusan MK,” kata Hakim Arief membacakan pendapatnya dalam persidangan di gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakpus, Senin (29/9/2014).

Arief Hidayat juga berpendapat bahwa undang-undang tidak boleh terlalu sering diubah. Dalam pandangannya, undang-undang dan peraturan yang sering diubah akan melanggar asas kepastian hukum.

“Saya menilai mekanisme pilihan DPR yang berubah-ubah dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang salah satunya menyatakan materi UU harus mencerminkan ketertiban dan kepastian hukum. Mekanisme selalu berubah telah melanggar asas kepastian hukum bagi masyarakat,” jelas Arief.

“UU MD3 yang diajukan para pemohon mempermasalahkan mekanisme pemilihan pimpinan DPR dengan cara pemilihan anggota, meskipun hal ini politik hukum terbuka untuk menentukan mekanisme ini perlu dikaji legalitasnya karena tidak berarti sesuai dengan konstitusi,” imbuhnya. Menurut Arief Hidayat, UU MD3 yang dibuat oleh DPR cacat secara hukum. Sehingga permohonan pihak pemohon dapat dikabulkan.

“Dengan demikian, menurut saya UU MD3 mengalami cacat, saya berpendapat seharusnya permohonan pemohon dikabulkan,” tegasnya.

Meskipun dua hakim konstitusi berpandangan permohonan pihak pemohon bisa dikabulkan, namun ketujuh hakim lainnya berpendapat berbeda. MK akhirnya mengetok palu dan menolak semua permohonan pihak pemohon. UU MD3 secara resmi bisa digunakan dan telah berkekuatan hukum tetap.

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Gravatar
Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: