//
Anda membaca...
Sejarah dan Politik

Inilah Isi Dokumen Kontrak Politik KMP yang Beredar di Sosial Media

Gambar Dokumen Perjanjian Bagi-bagi Kursi Koalisi Merah Putih

Inilah isi dokumen kontrak politik KMP (Koalisi Merah Putih) yang beredar di sosial media. Berkas yang beredar soal perjanjian bagi-bagi kursi. Aslikah dokumen ini? Sejumlah akun mengunggah foto dokumen ini. Tak jelas benar siapa pengunggah pertama, namun dokumen ini sudah ramai dibicarakan di dunia maya.

Anggota Dewan Pembina Gerindra Martin Hutabarat membenarkan soal perjanjian itu. Namun dia menegaskan dokumen itu sudah lama diteken, bukan baru saja setelah UU Pilkada disahkan. Perjanjian itu awalnya dibuat untuk mendukung Prabowo-Hatta jika menang Pilpres 2014. “Itu kan sudah lama,” kata Martin kepada detikcom, Selasa (30/9/2014).

Banyak yang mengaitkan surat perjanjian itu sebagai timbal balik bagi PD karena ‘membantu’ kemenangan pilkada tak langsung. Namun Waketum PD Max Sopacua secara tegas membantah. Kalaupun ada perjanjian, maka itu tak terkait pengesahan UU Pilkada. “Nggak ada itu. Saya juga nggak tahu soal perjanjian itu. Tapi Alhamdulillah kalau PD dapat itu,” ujarnya. (Baca: Bagaimanakah Pembagian Jatah Kekuasaan di Koalisi Prabowo?)

Dalam dokumen yang beredar, salah satu poin menyatakan bahwa KMP sepakat Partai Demokrat akan mendapat jatah kursi Ketua MPR jika pasangan Prabowo-Hatta memenangkan Pilpres 2014. Dari gambar dokumen yang beredar, kontrak politik ini ditandatangani pada bulan Juli 2014, jauh sebelum pengesahan UU Pilkada.

Kontrak politik ini ditandatangani ketua-ketua fraksi KMP, di antara yang terlihat dalam gambar beredar ada tanda tangan Ketua Fraksi Golkar Setya Novanto, Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani, Ketua Fraksi PAN Tjatur Sapto Edy, dan Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid.

Berikut poin yang secara jelas menerangkan bagi-bagi kursi Koalisi Merah Putih:

5. Bahwa dalam hal pasangan Prabowo-Hatta menang, maka Koalisi Merah Putih sepakat dan setuju memberikan dukungan kepada Partai Demokrat untuk mengisi jabatan ketua MPR dan pimpinan lain ditentukan secara proporsional dengan mengikutsertakan 1 pimpinan dari DPD.

6. Bahwa Koalisi Merah Putih sepakat dan setuju dengan secara penuh untuk pengisian jabatan alat kelengkapan DPR/MPR ditentukan secara proporsional berdasarkan perolehan besaran jumlah kursi yang dimiliki partai anggota Koalisi Merah Putih dengan komposisi sebagai berikut:

a. Fraksi Golkar yang memperoleh 91 kursi anggota DPR RI berhak menduduki 5 posisi ketua dan 15 posisi wakil ketua pada alat kelengkapan DPR RI dari 16 jumlah alat kelengkapan DPR RI.
b. Fraksi Gerindra yang memperoleh 73 kursi anggota DPR RI berhak menduduki 4 posisi ketua dan 12 posisi wakil ketua pada alat kelengkapan DPR RI dari 16 jumlah alat kelengkapan DPR RI.
c. Fraksi PAN yang memperoleh 49 kursi anggota DPR RI berhak menduduki 3 posisi ketua dan 8 posisi wakil ketua pada alat kelengkapan DPR RI dari 16 jumlah alat kelengkapan DPR RI.
d. Fraksi PKS yang memperoleh 40 kursi anggota DPR RI berhak menduduki 2 posisi ketua dan 7 posisi wakil ketua pada alat kelengkapan DPR RI dari 16 jumlah alat kelengkapan DPR RI.
e. Fraksi PPP yang memperoleh 39 kursi anggota DPR RI berhak menduduki 2 posisi ketua dan 6 posisi wakil ketua pada alat kelengkapan DPR RI dari 16 jumlah alat kelengkapan DPR RI.
f. Komposisi perhitungan pimpinan dan alat kelengkapan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota juga dihitung secara proporsional berdasarkan besaran jumlah perolehan suara partai anggota Koalisi Merah Putih sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dalam kesepakatan in.

Kesepakatan bersama ini merupakan dokumen politik yang mengikat masing-masing pihak, sebagaimana isi dan bunyi yang tercantum dalam kesepakatan ini. Hal-hal yang belum tercantum dan belum diatur dalam perjanjian ini akan dicantumkan di kemudian hari dalam perjanjian tambahanyang bersifat satu kesatuan dalam perjajian ini.

PPP: Kontrak Politik Bagi-bagi Kursi KMP Masih Berlaku

Wakil Ketua Umum PPP Hasrul Azwar membenarkan kontrak politik Koalisi Merah Putih (KMP) terkait kesepakatan jatah pimpinan dewan yang beredar pasca putusan MK soal UU MD3. Dia menyebut surat itu sampai sekarang masih berlaku. “Surat perjanjian ada. Itu masih berlaku. (Dibuat) Juli,” ujar Hasrul di ruang Fraksi Golkar, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (30/9/2014).

Namun, Hasrul mengatakan nama-nama yang bakal masuk ke dalam paket pimpinan DPR dari Koalisi Merah Putih belum final karena masih dibahas. Misalkan, Golkar belum ada nama resmi yang diwakilkan sebagai pimpinan DPR. “Sudah dibahas, tapi belum final. Golkar saja belum, apalagi PPP,” ujarnya.

Lantas, bagaimana dengan kader PPP? Hasrul sekali lagi menyebut partainya juga belum ada nama resmi. Dia enggan menjawab ketika peluang sejumlah kader termasuk dirinya jika ditunjuk menjadi pimpinan DPR. “Belum, belum. PPP belum ada nama,” ucap Ketua Fraksi PPP itu.

Menurutnya, penentuan nama di paket pimpinan masih ada waktu karena bakal ditentukan beberapa hari lagi. Hasrul optimis kalau paket pimpinan dari Koalisi Merah Putih bakal menguasai pimpinan. “Yah, kan pemilihan masih lama. Hari jumat, masih ada waktu. Satu hari kan berubah. Optimis, (Koalisi Merah Putih) enam fraksi kok,” ujarnya. (Baca: Golkar Klaim Dapat Jatah Ketua DPR dan Wakil Ketua MPR)

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Gravatar
Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: