//
Anda membaca...
Sejarah dan Politik

SBY Akan Keluarkan Perpu Pembatalan UU Pilkada

Foto SBY dan Demokrat Gelar Jumpa Pers di di Hotel Sultan Jakarta

Presideng SBY, Susilo Bambang Yudhoyono memberi pernyataan resmi bahwa ia akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) setelah menandatangani UU Pilkada untuk membatalkan UU tersebut. Lalu selanjutnya pembahasan Perpu itu akan diserahkan ke DPR.

“Saya sudah siapkan Perpu yang intinya, Perpu ini saya ajukan ke DPR setelah, katakanlah, hari ini atau besok draf RUU hasil sidang kemarin saya terima, maka aturan main harus saya tanda tangani,” kata SBY usai pembekalan anggota DPR RI dari PD di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Selasa (30/9/2014) pukul 17.45 WIB.

“Saya akan ajukan Perpu, tapi objektifitas itu tetap ada pada DPR. Kalau DPR sungguh-sungguh mendengarkan aspirasi rakyat, mestinya pilkada langsung dengan perbaikan yang akan kita anut,” ujar SBY yang didampingi pengurus PD termasuk Ibu Ani. Semuanya mengenakan baju warna biru.

Dengan keputusan ini, berarti SBY tak melaksanakan saran ahli tata negara Yusril Ihza Mahendra. Sebelumnya, dalam pertemuan dengan SBY di Jepang, Yusril menyarankan agar UU Pilkada tak usah ditandatangani.

“Saran saya SBY tidak usah tanda tangani dan undangkan RUU tersebut sampai jabatannya habis. Tenggang waktu 30 hari menurut pasal tersebut adalah tanggal 23 Oktober. Saat itu jabatan SBY sudah berakhir,” kata Yusril melalui akun twitternya, Senin (29/9/2014). Selain itu, Yusril juga menyarankan agar presiden terpilih, Joko Widodo, juga tidak menandatangani UU itu. Bahkan, Jokowi juga bisa mengembalikan UU itu ke DPR.

“Sementara Presiden baru yang menjabat mulai 20 Oktober juga tidak perlu tandatangani dan undangkan RUU tersebut,” tegas Yusril. “Sebab Presiden baru tidak ikut membahas RUU tersebut. Dengan demikian, Presiden baru dapat mengembalikan RUU tersebut ke DPR untuk dibahas lagi,” tulisnya.

Sikap Demokrat yang memilih untuk walk out dari sidang paripurna pengesahan RUU Pilkada pekan lalu, menuai kecaman publik karena dianggap tidak memperjuangkan pilkada langsung. Emosi dan kekecewaan publik pun dilayangkan langsung kepada SBY melalui media sosial Twitter.

Jokowi: Berarti Suara Rakyat Didengar dan Dihargai

Presiden RI terpilih Joko Widodo (Jokowi) menyambut baik rencana SBY tersebut. “Ya bagus. Kita sudah tahu semuanya, rakyat menghendaki pilih langsung, karena hak politik rakyat dihargai dan didengar,” kata Jokowi di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta, Jalan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (30/9/2014).

Namun Jokowi membantah jika rencana SBY tersebut dilakukan karena ada komunikasi antara PDIP dan Demokrat. “Enggak (ada komunikasi), tapi saya mendukung,” katanya.

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Gravatar
Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: