//
Anda membaca...
Sejarah dan Politik

Ini 10 Poin Perbaikan Pilkada Langsung dalam Perpu No 1 Tahun 2014

Foto Jumpa Pers SBY Soal Penerbitan Perppu Pilkada

Inilah 10 poin perbaikan Pilkada langsung yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota, dengan beberapa poin perbaikan. Malam ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan pandangannya terkait kisruh UU Pilkada, dimana dirinya setuju dengan pemilihan kepala daerah secara langsung.

Di saat bersamaan saya mengerti dalam pelaksanaannya harus ada perbaikan. Perbaikan itu sudah kami sampaikan dalam berbagai kesempatan dan telah dimasukkan ke dalam Perppu pemilihan kepala daerah,” ujar SBY dalam pidatonya di Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (2/10/2014), seperti berita yang dirilis detik.com.

Berikut 10 poin perbaikan mengenai Pilkada yang telah dimasukkan ke dalam Perpu Nomor 1 tahun 2014 tersebut:

1. Ada uji publik calon kepala daerah. Dengan uji publik, dapat dicegah calon dengan integritas buruk dan kemampuan rendah, karena masyarakat tidak mendapatkan informasi yang cukup, atau hanya karena yang bersangkutan merupakan keluarga dekat dari incumbent. Uji publik semacam ini diperlukan, meskipun tidak menggugurkan hak seseorang untuk maju sebagai calon Gubernur, Bupati ataupun wali kota.

2. Penghematan atau pemotongan anggaran Pilkada secara signifikan, karena dirasakan selama ini biayanya terlalu besar.

3. Mengatur kampanye dan pembatasan kampanye terbuka, agar biaya bisa lebih dihemat lagi, dan untuk mencegah benturan antar massa.

4. Akuntabilitas penggunaan dana kampanye, termasuk dana sosial yang sering disalahgunakan. Tujuannya adalah juga untuk mencegah korupsi.

5. Melarang politik uang, termasuk serangan fajar dan membayar parpol yang mengusung. Banyak kepala daerah yang akhirnya melakukan korupsi, karena harus menutupi biaya pengeluaran seperti ini.

6. Melarang fitnah dan kampanye hitam, karena bisa menyesatkan publik dan juga sangat merugikan calon yang difitnah. Demi keadilan para pelaku fitnah perlu diberikan sanksi hukum.

7. Melarang pelibatan aparat birokrasi. Ditengarai banyak calon yang menggunakan aparat birokrasi, sehingga sangat merusak netralitas mereka.

8. Melarang pencopotan aparat birokrasi pasca Pilkada, karena pada saat Pilkada, calon yang terpilih atau menang merasa tidak didukung oleh aparat birokrasi itu.

9. Menyelesaikan sengketa hasil Pilkada secara akuntabel, pasti dan tidak berlarut-larut. Perlu ditetapkan sistem pengawasan yang efektif agar tidak terjadi korupsi atau penyuapan.

10. Mencegah kekerasan dan menuntut tanggung jawab calon atas kepatuhan hukum pendukungnya. Tidak sedikit terjadinya kasus perusakan dan aksi-aksi destruktif karena tidak puas atas hasil Pilkada.

“Di samping kesepuluh usulan perbaikan itu, masih banyak perbaikan lain yang diwadahi dalam Perpu Pilkada ini. Di antaranya, Pilkada yang selama ini mahal telah dihemat dengan mengatur pelaksanaannya secara bertahap dan akhirnya mulai serentak pada tahun 2020,” tutup SBY.

Sementara dalam Perppu nomor 2 tahun 2014, pemerintah hanya merevisi kewenangan DPRD dalam memilih kepala daerah. Hal ini menghapus mekanisme pilkada tidak langsung dalam UU 23/2014 tentang pemerintah daerah. Perppu nomor 1 tahun 2014 dan Perppu nomor 2 tahun 2014 itu akan diberikan Presiden kepada DPR. Selanjutnya, DPR akan memberikan persetujuan atau penolakan atas perppu tersebut.

Perppu yang Dikeluarkan SBY Ini Dianggap Tak Berguna

Keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) tentang pilkada langsung dianggap tidak berguna. Keberadaan perppu tersebut dianggap meragukan dan belum pasti diterima oleh DPR.

“Perppu itu tidak punya daya guna, riskan, jangan-jangan ditolak DPR,” kata Guru Besar Hukum Tata Negara dari Universitas Parahyangan Asep Warlan saat dihubungi, Kamis (2/10/2014) malam, seperti yang diberitakan Kompas.com.

Asep menilai perppu tentang pilkada langsung itu sulit diterima oleh DPR. Lain halnya jika Fraksi Demokrat mau memperjuangkan secara optimal bersama fraksi partai pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Asep menengarai Presiden SBY sengaja mengeluarkan perppu pilkada langsung hanya untuk mencari panggung. Panggung itu diperlukan sebagai bahan untuk memperbaiki nama baiknya yang dihujat publik setelah Partai Demokrat memutuskan walkout saat sidang paripurna pengesahan RUU Pilkada pada 25 September 2014.

“Kalau tidak mengeluarkan perppu, maka tidak ada lagi peran yang dimainkan untuk meraih simpatik publik. Perppu ini jadi poin penting SBY yang sudah dicaci-maki masyarakat,” ujarnya. Presiden SBY telah mengeluarkan dua perppu untuk membatalkan pelaksanaan pilkada melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dua perppu itu terkait undang-undang pilkada dan undang-undang pemerintahan daerah.

Presiden SBY telah menerbitkan kedua perppu tersebut pada Kamis malam ini. Setelah perppu diterbitkan, pemerintah akan memberikannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dalam jangka waktu 30 hari. Apabila diterima, maka secara otomatis UU Pilkada diubah sesuai dengan isi perppu. Namun, apabila ditolak, maka perppu dianggap gugur dan isi UU Pilkada tetap digunakan.

Perppu itu diterbitkan akibat kekecewaannya atas hasil sidang paripurna DPR yang memutuskan bahwa pilkada dilakukan melalui DPR. Awalnya, Presiden ingin menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Namun, niat itu akhirnya batal dilakukan setelah berkonsultasi ke Ketua MK Hamdan Zoelva.

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Gravatar
Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: