//
Anda membaca...
Sejarah dan Politik

Ini 3 Indikasi Nyatakan Adanya Transaksi Politik Demokrat-KMP

Foto Ketua DPR Setya Novanto Pimpin Rapat Paripurna

Kompas

Pengamat Politik Universitas Gajah Mada Ari Dwipayana menyatakan tiga indikasi adanya “kesepakatan” dan transaksi politik antara Partai Demokrat dan Koalisi Merah Putih (KMP) dalam serangkaian sidang paripurna DPR sehingga wajar rakyat menaruh curiga dalam hal itu.

Tanda-tanda itu diawali dari sidang pengesahan RUU Pilkada pada 25 September 2014. Saat itu, Demokrat yang mendukung pilkada langsung dengan 10 syarat meninggalkan sidang paripurna atau walk out. Absennya Demokrat dalam pengambilan keputusan itu menguntungkan Koalisi Merah Putih (KMP) yang mendukung pilkada oleh DPRD. KMP akhirnya menang dalam voting terbuka.

Menurut Ari, publik dapat mencurigai ada transaksi politik di balik proses pengesahan UU Pilkada itu. “Pertama, kemarahan SBY (Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono) saat merespons sikap walk out Fraksi Demokrat tidak berlanjut dengan sanksi bagi inisiator walk out. Hal itu memperbesar kecurigaan bahwa apa yang terjadi hanyalah drama,” kata Ari melalui pesan elektronik, Minggu (5/10/2014) siang.

Ketua Fraksi Partai Demokrat saat itu, Nurhayati Ali Assegaff, mengakui bahwa dirinya adalah inisiator walk out. Nurhayati menolak jika SBY disalahkan atas aksi Fraksi Demokrat yang meninggalkan sidang tersebut. Hingga kini tidak ada sanksi apa pun bagi Nurhayati. Namanya justru digadang-gadang sebagai calon Ketua MPR yang akan diajukan Demokrat kedalam paket KMP.

“Kedua, tidak ada instruksi pada Mendagri untuk bersikap tegas tolak pilkada DPRD. Selain itu, pemerintah melalui jubir Presiden menerima apa pun keputusan DPR,” kata Ari.

Indikator ketiga, kata Ari, Partai Demokrat juga mengambil posisi mendukung usulan paket pimpinan DPR yang diajukan KMP pada susunan DPR periode 2014-2019.

Ketika KMP mengajukan calon pimpinan DPR, Demokrat masuk dalam paket tersebut dengan mengusung Agus Hermanto. Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon juga mengatakan, Demokrat akan diberikan posisi Ketua MPR dalam paket pimpinan MPR versi KMP. Menurut Ari, ketiga hal itu merupakan rangkaian peristiwa yang tidak berdiri sendiri.

Oleh karena itu, Ari menilai belum cukup langkah SBY menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk membatalkan pilkada melalui DPRD. “Konsistensi sikap SBY untuk dukung Pilkada langsung harus diuji lagi dalam proses politik di DPR, terutama terkait dengan posisi Partai Demokrat dan partai partai lain di koalisi Prabowo (KMP),” kata Ari.

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Gravatar
Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: