//
Anda membaca...
Sejarah dan Politik

Ahok Tolak M. Taufik, Gerindra Usung Ahmad Muzani Jadi Wagub?

Foto dan Profil Waketum Gerindra, Ahmad Muzani

Setelah nama M. Taufik ditolak mentah-mentah oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo menyatakan bahwa pihaknya terus menggodok figur yang akan dicalonkan sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta mendampingi Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Ada sejumlah nama yang disiapkan, salah satunya adalah Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani.

“Masih kita rapatkan, masih ada beberapa nama, termasuk sekjen kami (Ahmad Muzani),” kata Edhy, di kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (14/10/2014), seperti yang diberitakan Kompas.Edhy menuturkan, semua usulan terkait calon Wakil Gubernur DKI itu akan disampaikan pada Ahok. Ia berharap rekomendasi dari Gerindra disetujui supaya tak terjadi masalah yang berlarut-larut.

“Tapi ini tergantung yang bersangkutan (Ahok) apakah bersedia kita rekomendasikan,” ujarnya. Sebelumnya, Ahok memiliki tiga sosok calon wagub ideal untuk bersama memimpin Ibu Kota, yakni mantan Wali Kota Blitar Djarot Saiful Hidayat, mantan Wali Kota Surabaya Bambang Dwi Hartono, serta Deputi Gubernur bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup DKI Sarwo Handayani.

Belakangan, dua nama lain muncul dan digadang-gadang menjadi kandidat terkuat dalam bursa calon wagub DKI, yakni Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Boy Sadikin serta Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik.

Namun Ahok menyatakan menolak jika pendampingnya adalah Boy atau Taufik. Ia memiliki tiga sosok calon wagub ideal untuk bersama memimpin Ibu Kota. Ketiga tokoh itu unggul dalam pengelolaan sebuah kota, yakni mantan Wali Kota Blitar Djarot Saiful Hidayat, mantan Wali Kota Surabaya Bambang Dwi Hartono, serta Deputi Gubernur bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup DKI Sarwo Handayani.

Setelah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dinyatakan lepas jabatan karena akan dilantik sebagai presiden, jabatan gubernur akan dipegang oleh Ahok sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004. Dengan naiknya Ahok sebagai gubernur, jabatan wagub akan kosong dan partai pengusung kepala daerah petahana diminta menyepakati dua calon untuk diusulkan dan dipilih oleh DPRD DKI sebagai wagub.

Pasal 35 ayat 2 dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang sisa masa jabatannya lebih dari 18 bulan, kepala daerah mengusulkan dua orang calon wakil kepala daerah untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRD berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Gravatar
Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: