JK Bantah Coret Rini Soemarno dari Daftar Calon Menteri

Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla (JK) membantah mencoret nama Ketua Tim Transisi Rini Soemarno dari daftar calon menteri. “Siapa yang tidak setuju? Masak saya tidak setuju?” ujar Kalla di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis, 23 Oktober 2014, seperti yang dirilis oleh tempo.co.

Nama Rini Soemarno disebut-sebut dicoret, dan diganti dengan Sofjan Djalil. Menurut Kalla keputusan mengenai nama-nama di dalam kabinet ada di tangan Presiden Joko Widodo. “Yang menentukan kan bukan saya, tapi Pak Jokowi,” ujarnya.

Kalla mengatakan pemerintah membutuhkan waktu lebih untuk merumuskan kabinet setelah Komisi Pemberantasan Korupsi merespons nama-nama calon menteri yang dikirimkan pada mereka. “Ya coba lihat, dibawa ke KPK. KPK membalas, kami mesti mengkaji ulang. Menyeimbangkannya lagi, cari calon lain,” katanya. Namun, mengenai kapan dan di mana pengumuman kabinet akan dilakukan, Kalla tak memberikan jawaban pasti. “Tunggu sajalah,” ujarnya.

Presiden Jokowi sedianya mengumumkan menteri di Pelabuhan Tanjung Priok, Rabu malam. Panggung, lampu sorot, bahkan 33 helm proyek berwarna oranye yang akan disematkan ke menteri terpilih sudah siap. Namun, tanpa ada penjelasan dari Presiden Jokowi acara tersebut urung terselenggara.

3 Alasan Rini Soemarno Tidak Layak Jadi Menteri di Kabinet Jokowi

Pengamat Politik dari Lingkar Studi Masyarakat Madani (Lima), Ray Rangkuti, menyatakan bahwa Ketua Tim Transisi Jokowi-Jusuf Kalla, Rini M Soemarno tidak layak masuk dalam kabinet baru. Pasalnya, ada tiga alasan yang harus dijadikan pandangan ke depan. Pertama, menurut Ray, Rini merupakan mantan Menteri yang minim prestasi saat menjabat.

“Prestasi beliau sebagai mantan menteri Ibu Mega tidak dapat disebut sukses. Boleh disebut beliau bekerja tidak optimal. Sehingga target-target ekonomi kita kurang memuaskan di era itu,” jelas Ray Jakarta, Rabu (22/10), seperti yang dirilis Skalanews.

Kedua, Ray juga melihat, bahwa Rini tidak berpihak pada cita-cita trisakti. Yang utamanya adalah soal kemandirian bangsa. “Sedangkan, pemikiran dan kebijakan-kebijakannya tidak memperlihatkan jejak-jejak kemandirian itu. Sehingga sulit dilihat beliau dapat beradaptasi dengan kebijakan pro-rakyatnya Jokowi,” jelas Ray.

Kemudian, sebagai Ketua Tim Transisi, Rini sudah sepatutnya tidak masuk dalam kabinet. Sebab, posisi tersebut akan menibulkan konflik pribadi dengan tugas-tugas yang diemban. Dimana, salah satunya adalah memberi informasi kepada calon presiden tentang calon-calon menteri.

“Dengan tiga alasan ini, kita merasa beliau tidak cocok menjadi calon menteri,” tegas Ray. Terkait dengan berbagai prasangka bahwa Rini diduga terindikasi tindak pidana korupsi, Ray menjawab secara diplomatis. “Nah, kalau itu perlu melihat masukan dari KPK,” ungkapnya.