Ini Pendapat 7 Gubernur Soal Rencana Kenaikan Harga BBM

Berbagai pendapat muncul menyikapi rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang menjadi pro dan kontra di tengah masyarakat. Sebelumnya, presiden Joko Widodo berencana untuk menaikkan harga BBM pada November, namun rencana tersebut tampaknya belum akan direalisasikan.

Hal yang sama juga diutarakan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla yang menegaskan bahwa harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi akan naik pada bulan ini. Namun, kapan tanggal resmi kenaikannya, Jusuf Kalla belum mau mengungkapkannya.

Berikut adalah tanggapan tujuh kepala daerah yang menjabat gubernur, menyikapi rencana kenaikan harga BBM.

1. Pendapat Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)

Pemprov DKI Jakarta mendukung rencana Presiden Jokowi untuk menaikkan harga BBM. Menurut Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), jika pemerintah tidak mengambil langkah itu, maka rupiah bisa jadi akan terus melemah terhadap dollar.

“Kalau kamu nggak mau naikkan itu (BBM), dollar kita bisa sampai Rp 13 ribu-Rp 14 ribu. Kita sudah defisit, makanya ini harus dinaikkan,” kata Ahok saat ditemui di ruang kerjanya,di Balai Kota, Selasa (4/11/2014).

Menurut Ahok, subsidi BBM juga sering tak tepat sasaran dan acapkali diselundupkan. Saat di Belitung, Ahok mengaku sering kesusahan mencari truk. Para sopir kebanyakan beralasan tak bisa beroperasi lantaran tak ada BBM. Mereka justru memilih menjual solar.

“Daripada dia nyari objekan ke pelabuhan, mending dia jual solar. Sama juga oknum nelayan yang nakal kan, dia juga gak mau melaut dan menjual solar, makanya sekarang subdisi BBM jatuhnya sama siapa,” ujarnya. Ditanya soal berapa nilai kenaikan BBM, Ahok enggan menjawab. Menurutnya, pertanyaan itu lebih tepat dijawab oleh Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM).

Lebih lanjut, Ahok berujar, pemprov DKI Jakarta juga akan kerja keras untuk menekan inflasi terutama terkait kebutuhan pokok. Menurutnya, yang paling penting disiapkan adalah Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat. “Kalau buat DKI Jakarta, kita lebih baik siapkan bus sama TransJ yang gak begitu naik harganya,” pungkasnya.

2. Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin

Menurut Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin, langkah Jokowi menaikkan subsudi BBM sudah sangat tepat. “Semestinya (kenaikkan harga subsidi BBM) sudah dari dulu,” kata Alex usai menghadiri Rakornas Kabinet Kerja Tahun 2014, di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2014).

Alex menuturkan, jumlah subsidi BBM yang selama ini digunakan telah menghabiskan anggaran negara sangat besar. Kemudian, penggunaan subsidi BBM dinilai tidak tepat sasaran. “Kalau subsidi bisa dikurangi bisa untuk yang lain seperti penjelasan Presiden, Pak JK dan lain-lain,” ucapnya.

Alex mengaku Provinsi Sumatera Selatan saat ini sudah siap menerima kenaikan harga subsidi BBM. Selama ini Pemprov Sumatra Selatan telah memberikan program bantuan pendidikan dan kesehatan gratis. “Tinggal bagaimana agar dampaknya tidak terlalu buruk,” terangnya.

3. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meminta pemerintah menjelaskan rinci kepada masyarakat mengenai pertimbangan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Ganjar juga meminta ada penjelasan khusus mengenai pengalihan subsidi BBM.

“Saya belum mendapatkan detail dari ini (kenaikan), mudah-mudahan kita segera mendapatkan informasinya, dan kemudian mau naik berapa. Terus ada yang di berikan bantuan atau pengalihan subsidinya dikemanakan,” ujar Ganjar Pranowo usai Rakornas Kabinet Kerja di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2014). Menurut dia, informasi pengalihan subsidi diyakini memudahkan sosialisasi kenaikan harga BBM ke masyarakat. Masyarakat pun menjadi paham mengenai kondisi yang ada.

“Ok kita naikkan harga BBM, tapi misalkan sekian akan dibangun irigrasi, dana segini untuk irigasi, nah kan enak sosialisasinya nanti. Jadi rakyat tahu pengalihan subsidi dimana,” jelasnya. Politisi PDIP akan menanyakan terlebih dahulu kalkulasi dari dana peralihan subsidi ke pemerintah pusat. Menurutnya, hingga saat ini pemerintah belum menyampaikan peralihan dana subsidi.

“Ya saya tanya dulu kalkulasinya, kan belum disampaikan, rakyat juga banyak menanyakan ke saya subsidi BBM ini perlu naik apa tidak,” ungkapnya.

4. Gubernur Jawa Timur Soekarwo

Gubernur Jawa Timur Soekarwo menilai rencana kenaikan harga BBM akan memberatkan warga. Hal itu menurutnya tak perlu diperhitungkan lagi. “Ya jelas. Tidak usah hitung-hitungan, kalau (harga BBM) pasti memberatkan,” ujar Soekarwo.

Hal itu disampaikan Soekarwo di sela-sela Rakornas Kabinet Kerja di Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2014). “Permasalahan ada pada Pertamina yaitu stoknya cukup. Kalau 24 jam stoknya cukup tidak panik,” imbuhnya.

Menurutnya kepanikan tersebut terjadi jika stok BBM tak mencukupi. Meski begitu pria yang akrab disapa Pakdhe Karwo ini mengaku paham akan kebijakan tersebut. “Ongkos pabrik ke pasar distibusi kita subsidi, transportasi, buruh, kami potong. Memotong tata niaga kita,” kata Karwo.

5. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengingatkan Presiden Joko Widodo agar melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum memutuskan menaikkan harga bahan bakar minyak. Menurut dia, sosialisasi perlu dilakukan agar masyarakat tidak kaget atas dampak dari kebijakan itu.

“Supaya masyarkat paham atas dampaknya dan dapat mengantisipasinya juga,” kata Aher, seusai Rapat Koordinasi Nasional Kabinet Kerja di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (4/11/2014). Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu memastikan akan membantu pemerintah dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Namun, ia mengaku belum menyiapkan langkah antisipasi terhadap dampak sosial kenaikan harga BBM.

“Nanti lah masih mengkaji. Yang jelas semua dilakukan demi kebaikan negara, langkah antisipasi seperti apa nantinya kita akan bicarakan dengan pemerintah,” katanya.

6. Gubernur Aceh Zaini Abdullah

Gubernur Aceh Zaini Abdullah mendukung rencana Presiden Joko Widodo yang akan mengurangi subsidi bahan bakar minyak. Menurut dia, subsidi yang saat ini diberikan pemerintah banyak yang tidak tepat sasaran.

“Saya kira itu patut didukung. Kalau kita lihat paparan presiden kenaikan dana subsidi itu lebih besar dibandingkan dengan dana pendidikan dan dana kesehatan,” kata Zaini disela-sela kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Kabinet Kerja di Kemendagri, Jakarta, Selasa (4/11/2014).

Hanya saja, ia mengingatkan, sosialisasi yang dilakukan pemerintah tidak perlu terburu-buru. Dengan begitu, lanjut dia, masyarakat tidak kaget ketika pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi itu. Di samping itu, ia mengingatkan, agar anggaran subsidi yang dikurangi itu dapat didistribusikan untuk hal yang bermanfaat seperti memberikan bantuan modal bagi para pedagang.

Dengan demikian, masyarakat dapat memanfaatkan secara penuh manfaat kenaikan harga BBM itu. “Misalnya uang yang digunakan itu untuk penambahan modal pedagang. Sehingga mereka bisa bekerja terus agar tidak ada hambatan lagi,” katanya.

7. Gubernur Maluku Said Assagaff

Gubernur Maluku Said Assagaff mengatakan, dampak kenaikan BBM bersubsidi memang berat bagi masyarakat terutama di daerah. Karena itu, perlu solusi.

“Yang penting selalu ada solusi. Memang di daerah itu berat, namun siapapun hari ini yang ada di pemerintahan sekarang jauh lebih berat. Asal ada program untuk menaikkan sektor bagi masyarakat, kenaikan tersebut akan tidak terlalu terasa,” jelas dia.