Bagaimana tanggapan Wapres Jusuf Kalla (JK) soal sindiran Effendi Simbolon terkait rencana kenaikan BBM kepada dirinya? Sebelumnya, Ketua DPP PDIP itu menyatakan partainya belum menentukan sikap soal kenaikan harga BBM.
Dia menyesalkan sikap JK yang seolah bernafsu mendorong kenaikan harga BBM. Dia juga mengkritik Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri ESDM Sudirman Said yang disebut menganut paham liberal.
“Pak JK lebih nafsu daripada presidennya saya lihat. Harus clear dulu lah,” kata Effendi di gedung DPR/MPR/DPD, Jakarta, Selasa (4/11) kemarin. Menurut Effendi, masalah utama saat ini bukanlah harga, tetapi pengelolaan energi. Misalnya pemerintah menggalakkan penggunaan energi alternatif seperti gas, bukan justru sibuk mengurusi program jaminan sosial sebagai kompensasi kenaikan harga BBM.
“Kita belum punya diversifikasi energi, kok energi tidak ditangani? Kok yang diurusi masalah penanganan masalah jaring pengamanan sosial? Sementara harga keekonomian dicapai, akhirnya kita meliberalisasi komoditas. Siapa yang diuntungkan?” tegasnya.
Effendi menilai, saat ini pemerintah masih mampu membiayai subsidi. Dalam APBN-P 2014, pemerintah punya bantalan untuk program sosial sebesar Rp 5 triliun. “Bantalan fiskal untuk program itu masih bisa. Kok begitu semangatnya meliberalkan harga komoditas?” tuturnya.
Apa tanggapan JK? “Itu statement pribadi,” kata JK di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/11/2014).
Tangapan Sekjen PDIP
Plt Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan sebagai partai pemerintah, PDIP akan mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo, termasuk rencana menaikan harga BBM bersubsidi. Menurutnya, setiap kader PDIP harus bisa mengikuti pola pikir partai yang mendukung setiap kebijakan pemerintah.
“Sikap PDIP sebagai partai yang berada di pemerintahan, kita percaya arah pemerintahan yang ditunjukan Jokowi-JK yang pro rakyat,” ujar Hasto saat dihubungi detikcom, Rabu (5/11/2014).
Hasto menyebut kebijakan pro rakyat ini ditunjukan dengan program Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang langsung direalisasikan. Program ini dikabarkan untuk persiapan kenaikan harga BBM.
“Pemerintahan yang bekerja, betul-betul diwujudkan yang pro rakyat. Dan sebagai partai pemerintah kita tentu percaya kepada Jokowi bahwa dukungan memperhatikan seluruh aspek sebelum kebijakan BBM dinaikkan,” katanya.
Apakah DPP PDIP bakal memberikan sanksi tegas bagi kader yang mbalelo menolak kenaikan harga BBM? Dia tidak menjawab tegas karena kebijakan kenaikan BBM masih sebatas wacana.
“Ya, kebijakan kenaikan BBM juga belum. Ini kan masih wacana. Pemerintahan itu sangat terbuka, melibatkan partisipasi yang luas, kebijakan pintar, fokus pada perhatian, kepentingan rakyat itu akan dilakukan,” katanya.
Aneka Info Unik
Diskusi
Belum ada komentar.