Fadli Zon: Mendagri Bohong, Server e-KTP Ada di Dalam Negeri

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon meminta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo segera mengklarifikasi pernyataannya yang menyebutkan bahwa server kartu tanda penduduk elektronik berada di luar negeri. Dari kunjungannya ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Fadli melihat bahwa data serve re-KTP itu berada di dalam negeri yaitu di Jakarta dan Batam.

Politisi Gerindra tersebut meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo melanjutkan proyek E-KTP. Sebab tidak ada alasan proyek triliunan itu dimoratorium, meski hanya sementara.

“Karena pernyataan Mendagri beberapa waktu lalu dan sekarang belum diralat, Mendagri sendiri katakan server di luar negeri. Tentu bahayakan keamanan. Kami lihat di sini, server dukcapil ada di sini. Sehingga Saudara Mendagri harus lihat sendiri dan klarifikasi tentang server yang ada di luar negeri,” kata Fadli di kantor Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Selasa (25/11/2014), seperti yang diberitakan Kompas.com.

Fadli menyebutkan, tidak hanya di Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, server itu juga terdapat di kantor Kemendagri di Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Adapun server cadangan terdapat di Batam. Kapasitas terbesar ada di Jalan Merdeka Utara, yakni 600 terabyte. Server di Ditjen Dukcapil berkapasitas 35 tera byte dan di Batam 200 terabyte.

“Server itu bahkan ada di kantor menteri sendiri. Apa dia sudah melihatnya, saya tidak tahu,” kata Fadli. “Jadi jangan kita dibodohi,” keluhnya, seperti yang juga diberitakan tribunnews.com.

Wakil Ketua Komisi II DPR Riza Patria mengatakan akan segera memanggil Tjahjo untuk membahas soal e-KTP. Isu lain juga akan langsung diklarifikasikan kepada Mendagri, yakni wacana penghapusan kolom agama di KTP dan keputusan presiden tentang pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta.

“Kami ingin dengar dan saksikan langsung statement Mendagri agar Pak Menteri tak dapat info yang salah. Kami sarankan hati-hati menerima informasi, apalagi sampaikan keluhan, apalagi nantinya presiden menyampaikan informasi itu kepada presiden,” kata Riza.