Jika Pilkada Langsung, Desmon dan Misbakhun Ramalkan KMP Bubar

Ketua DPP Gerindra Desmon J Mahesa dan politisi Partai Golkar Misbakhun

Ketua DPP Gerindra Desmon J Mahesa dan politisi Partai Golkar Misbakhun meramal Koalisi Merah Putih (KMP) tak akan bertahan lama apabila Pilkada dilaksanakan secara langsung. Desmon menyebut Pilkada lewat DPRD sejak awal adalah rekomendasi Golkar yang akan sangat diuntungkan.

“Situasi hari ini saya sudah bayangkan sejak awal. Kalau Pemilu langsung ya ini (KMP) bubar. Pengalaman berbagi di jabatan yang selalu mengalah Gerindra, yang ngotot Golkar dan PAN,” kata Desmon dalam diskusi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (11/12/2014, seperti diberitakan detik.com.

Desmon berujar bahwa Golkar adalah pihak yang paling diuntungkan apabila Pilkada dilakukan lewat DPRD. Ia tidak yakin bahwa Golkar bersedia berbagi dengan parpol KMP lainnya apalagi setelah melihat pembagian jatah di pemilihan pimpinan MPR dan DPR.

“Pengalaman berbagi di jabatan yang selalu mengalah Gerindra, yang ngotot Golkar dan PAN. Pak Prabowo selama ini dalam rangka koalisinya senang, jabatan anaknya (kader Gerindra) pun dikasih ke orang lain,” ujar Desmon.

Desmon mengakui KMP saat ini tidak solid. Alasannya adalah koalisi ini dibangun tidak pada dasar ideologis, melainkan kepentingan semata. “KMP ini kan persoalan waktu karena dasarnya tidak solid. Ini terjadi konspirasi politik di luar development. Kepentingan lebih mendominasi dibanding persoalan ideologis,” ucapnya.

Politikus Golkar Misbakhun sependapat dengan Desmon. KMP kini tinggal menunggu waktu karena tidak memiliki ikatan yang solid. “KMP tinggal menunggu waktu karena tidak ada ikatan yang solid, saya sependapat,” kata Misbakhun kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (11/12/2014).

Menurut Misbakhun, tak ada ikatan ideologis antar parpol KMP. Posisi sebagai koalisi penyeimbang, atau yang biasanya disebut oposisi, dinilai rawan perpecahan. “KMP ini lahir pasca Pilpres dan kekalahan Prabowo, isinya hampir sama dengan pendukung Prabowo di Pilpres 2014 kemarin. Ikatannya tidak ideologis, tapi posisi penyeimbang adalah posisi ambigu dalam politik,” papar Misbakhun yang pernah menjadi anggota DPR RI dari PKS ini.

PPP dan Golkar Terbelah, KMP Terancam Pecah

Parpol-parpol anggota Koalisi Merah Putih (KMP) satu per satu terbelah kepengurusannya. Dimulai dari PPP lalu disusul oleh Golkar. Efeknya, soliditas di koalisi oposisi itu mulai goyah. PPP jadi partai anggota KMP pertama yang terbelah. Romahurmuziy (Romi) melawan Suryadharma Ali. Romi yang saat itu masih jadi sekjen, memecat Suryadharma lewat rapat pengurus harian, membuat muktamar di Surabaya, terpilih jadi ketum, lalu membawa PPP menyeberang ke KIH.

Suryadharma sebenarnya tak mau mengalah. Dia mengumpulkan pengurus daerah, membuat muktamar di Jakarta, membuka jalan bagi Djan Faridz jadi ketua, lalu menutup pintu islah. Suryadharma juga menjaga agar PPP yang ada di kubunya tetap berada di KMP.

Namun tampaknya barisan pendukung Suryadharma mulai goyah. Di sela-sela forum mukernas Kamis (11/12) hari ini, elite-elite PPP kubu Djan Faridz mulai menyuarakan keengganan bertahan di KMP. “Kita kan ngomong apa adanya, realitas enggak dapat apa-apa di KMP. Kita rasakan belum lihat manfaatnya, manfaatnya enggak ada,” ujar Sekjen PPP kubu Djan Faridz, Dimyati Natakusumah, di sela-sela penyelenggaraan mukernas di Hotel JS Luwansa, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2014).

PPP kubu Djan Faridz juga membuka pintu islah. Kabarnya komunikasi kubu Djan Faridz dan kubu Romi memang terus berjalan untuk menuju perdamaian. Kedua kubu bisa saja bersatu, lalu solid mendukung pemerintah.

Sebelas dua belas dengan PPP, Golkar juga ikut terbelah. Perselisihan dua kubu di internal Golkar sejak gelaran pilpres lalu terus membesar bak bola salju hingga akhirnya meledak menghasilkan dua gelaran Munas IX, di Pulau Dewata dan Ibu Kota.

Munas IX di Bali memilih Aburizal Bakrie kembali menjadi ketum secara aklamasi, dan menetapkan partai berlambang pohon beringin itu tetap di KMP. Berlawanan 180 derajat dengan munas di Jakarta, yang menetapkan Agung Laksono sebagai ketum setelah melalui tahapan voting, dan memutuskan mendukung pemerintah yang sah.

Golkar pun menghadapi masalah yang sama dengan PPP, dualisme kepengurusan. Bedanya PPP kubu pendukung pemerintah sudah mengantongi SK untuk menjadi pihak yang sah. Sementara Golkar kubu Munas Jakarta masih menunggu dan bertarung dengan untuk mencari legitimasi.

Perpecahan di Golkar juga memicu parpol KMP lain bergejolak. Sebab perpecahan di Golkar diwarnai pertentangan sikap soal Perppu Pilkada. Kubu Ical menyatakan menolak Perppu Pilkada, sedangkan lawannya mendukung penuh Perppu yang mempertahankan mekanisme pemilihan langsung di pilkada.

Penolakan kubu Ical terhadap Perppu Pilkada memicu Partai Demokrat menggeliat, tak lagi mau bekerja sama dengan KMP secara bulat. Ketum PD Susilo Bambang Yudhoyono merasa ada pelanggaran perjanjian dari KMP soal dukungan untuk Perppu Pilkada, hingga memutuskan untuk mulai berkomunikasi dengan KIH. Dan kini SBY menegaskan bahwa PD bukan bagian KMP, melainkan partai nonblok.

PAN setia mendukung PD. Ketum Hatta Rajasa mengingatkan parpol-parpol KMP bahwa ada perjanjian dengan PD untuk mendukung Perppu Pilkada. KMP pun melunak, mengubah haluan mendukung Perppu. Namun tampaknya perubahan sikap itu tak menghentikan retaknya hubungan antar parpol di koalisi.

Meski melihat kondisi demikian, Waketum Gerindra Fadli Zon membantah koalisinya mulai pecah. Fadli berkali-kali menegaskan KMP tetap solid, meski sempat ada perbedaan pendapat soal Perppu Pilkada.