Salah satu elemen masyarakat pendukung Jokowi dalam pemilihan presiden lalu menuding Sofyan Basir, direktur utama baru PLN terlibat kasus korupsi alat pengering gabah di Bank Bukopin pada tahun 2008 sehingga integritas Sofyan diragukan.
Hingga kini, penyelesaian kasus tersebut masih menggantung di Kejaksaan Agung. “Saat itu, Sofyan Basyir menjabat sebagai Dirut Bank Bukopin,” kata Ketua Umum Seknas (Sekretariat Nasional) Jokowi, M. Yamin, di Jakarta, Selasa, 23 Desember 2014.
Menurut Yamin, integritas Sofyan Basyir semakin diragukan karena ia tidak hanya tersangkut korupsi soal alat pengering gabah. “Ada sejumlah hal yang membuat kami meragukan integritasnya,” kata Yamin.
Sofyan Basyir juga dituding terkait dengan bisnis satelit yang langsung ia pimpin sebagai Direktur Utama BRI yang terjadi pada sekitar bulan April 2014. Padahal, kata Yamin, bisnis satelit bukan bisnis inti BRI. Bagi Yamin, aneh BRI mau menangani bisnis satelit di penghujung kekuasaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Ada apa di balik ini semua? Selain Dirut BRI, Sofyan Basri masih menjabat Bendahara Cikeas,” kata Yamin, dalam pernyataan pers yang diterima Tempo, Selasa, 23 Desember 2014.
Yamin mengatakan kedaulatan energi sebagai salah satu program utama dalam Nawa Cita Jokowi-JK adalah sebuah keniscayaan. Orang-orang yang membidangi dan mengelola energi dalam pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla sepantasnya adalah orang-orang yang sudah teruji, punya integritas, jujur, dan fokus pada bisnis inti maupun bidang kerjanya.
Pengurus Harian Seknas Jokowi, Osmar Tanjung, berharap bisnis inti pelistrikan tidak diaduk-aduk dengan bisnis lain. “Dalam lima tahun, target kedaulatan energi tidak tercapai,” kata Osmar Tanjung. Seknas Jokowi berharap Presiden Jokowi melalui Rini Soemarno selaku Menteri BUMN, memilih dirut PLN yang punya integritas. Selain itu, dirut PLN juga harus mengerti seluk-beluk bisnis dan pelayanan pemenuhan energi listrik.
Diskusi
Belum ada komentar.